SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu menyebutkan, pemilihan Calon Anggota Legislatif (Caleg) secara langsung adalah cara terbaik bagi rakyat berpartisipasi dan juga memilih wakil rakyatnya di parlemen.

 

 

Maka itu, Hengky Jokhu menilai pemilih yang cerdas akan mencermati tawaran program kerja calon legislatif tertentu selama masa kampanye baik di mulai dari sosialisasi, pertemuan dan lain-lain. Selain itu, pemilih cerdas akan mencermati rekam jejak seorang calon legislatif  dari moral, sosial kemasyarakatan, organisasi dan aspek lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hengky Jokhu menyoroti aksi sekelompok massa yang menolak hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Jayapura, karena perolehan suara Pileg 2019 di Kabupaten Jayapura terbanyak di  dominasi bukan dari Caleg Orang Asli Papua (OAP).

“Persaingan demokrasi di era sekarang harus dihadapi bagi para kontestan calon anggota legislatif, kekalahan dalam berdemokrasi harus dihadapi dengan lapang dada dan tidak dibenarkan melakukan aksi protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara untuk menganulir hasil perhitungan suara yang sudah diputuskan,” kata dia.

 

 

Hengky menuturkan, salah satu bukti warga negara yang baik ialah ikut bertanggungjawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat.

 

“Kalaupun orang Papua sedikit yang terpilih itulah realitas politik dan itu yang disebut dengan persaingan demokrasi. Tidak bisa karena tidak terpilih harus lakukan demo atau ancam palang kantor dan memaksa MRP menganulir keputusan KPU. Ingat, MRP tidak punya kewenangan mengatur KPUD,” tuturnya.

 

Apa yang disampaikan Hengky bukan tanpa alasan, karena dirinya adalah salah satu orang dari tim yang ikut menggodok Undang-Undang Otonomi Khusus.

 

 

Lanjut Hengky menyampaikan, tidak ada satupun pasal dari 79 pasal dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) yang mengatur hak politik orang asli Papua (OAP) di DPRD Kabupaten dan Kota.

 

“Kenapa bisa begitu, karena Undang-Undang Otonomi Khusus ini berlakunya di Provinsi Papua dan Papua Barat, bukan di kabupaten dan kota. Yang hanya berlaku di tingkat provinsi saja. Sedangkan yang berlaku di kabupaten dan kota itu adalag Undang-Undang Otonomi Daerah,” papar Hengky.

 

Hengky mengingatkan, proses pemilihan yang telah berlangsung diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan itu berlaku dari Aceh – Papua, terkecuali DKI Jakarta, kalau pun ada pertanyaan kenapa Papua tidak diberlakukan khusus seperti DKI Jakarta. Dia menyampaikan harus perlu dilakukan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus yang sudah ada.

 

“Kita tahu DKI Jakarta yang dipilih hanya DPR Provinsi, DPD dan DPR RI. Meskipun disana ada daerah tingkat II atau kotamadya dan walikota. Tetapi, disana tidak ada DPRD tingkat kotamadya, karena kenapa, karena lex spesialis DKI. Jadi bagi adik-adik dengan semangat OAP yang berlebihan harus pahami dengan baik, tidak bisa kita memaksakan kehendak memaksa mengakomodir orang asli Papua di tingkat kabupaten dan kota,” ujar Hengky mengingatkan.

 

Hengky lanjut menyampaikan bagi OAP yang ingin hak politiknya terpenuhi, pemerintah telah mengakomodir lewat MRP dengan jumlah 14 kursi parlemen, tidak ada provinsi lain selain papua yang memiliki MRP dengan cost anggaran sangat besar dari pemerintah setiap tahunnya, untuk membiayai MRP.

 

 

Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan perhatian kepada masyarakat Papua di era otonomi khusus seperti pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan secara gratis.

 

Untuk diketahui, pernyataan yang disampaikan Hengky Jokhu kepada sejumlah awak media ini guna mengkritisi aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok massa di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani beberapa hari lalu, menuntut agar Pemda Kabupaten Jayapura bisa mewadahi aspirasi mereka untuk menganulir atau tolak hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Jayapura.

 

 

Sebab berdasarkan rekapitulasi KPUD setempat, calon anggota legislatif dengan suara terbanyak di dominasi oleh calon bukan orang asli Papua, termasuk tersiar kabar ada seruan untuk bubarkan MRP karena dianggap tidak dapat mewakili aspirasi orang asli Papua. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here