SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu merespons cuitan di salah satu akun Facebook bernama Edi Son yang mengunggah sebuah status yang mengajak seluruh masyarakat Papua untuk membubarkan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Diketahui akun tersebut adalah milik Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw. Dimana, Edison Awoitauw meminta agar seluruh masyarakat Papua bersatu untuk membubarkan MRP, karena menurutnya, MRP tidak berfungsi untuk menjaga hak kesulungan Orang Asli Papua (OAP) di Bumi Cenderawasih ini.

Berikut cuitan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di akun Facebook miliknya, “Mari Bersatu Bubarkan (MRP) Majelis Rakyat yang Tidak Berfungsi,” kata Edison dalam cuitannya.

Ketika diminta tanggapannya, Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu menilai tidak sepatutnya seorang Ketua DPRD Kabupaten Jayapura keluarkan statement seperti itu.

Lebih lanjut Hengky Jokhu menjelaskan, pihaknya sangat menyayangkan Edison Awoitauw sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, tetapi keluarkan statement berupa ajakan untuk membubarkan lembaga kultur seperti MRP yang diatur dalam Undang-Undang dalam hal UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 dan juga Peraturan Presiden.

“Seorang Ketua DPRD mengeluarkan statement seperti itu sangatlah tidak elegan, tidak elok dan sangat tidak etis. Dia (Edison Awoitauw) sebagai Ketua DPRD tidak sepatutnya ngomong seperti itu,” kata Hengky Jokhu ketika memberikan keterangan kepada pers, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, belum lama ini.

Hengky Jokhu juga mengutarakan, bahwa lembaga MRP ini sudah diatur oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 dan Peraturan Presiden, sehingga menurut Hengky lembaga ini tidak bisa dibubarkan oleh sekelompok masyarakat ataupun lembaga yang berbau politik.

“Yang bisa membubarkan MPR itu ya DPR RI, karena itukan Undang-Undang ya. Jadi kalau mau membubarkan MRP, ya undang-undangnya itu harus direvisi,” sambung pria yang juga mantan aktivis tahun 90-an.

Dirinya juga menuturkan bahwa jangan hanya karena ada yang gagal masuk sebagai anggota DPRD, sehingga menyalahkan lembaga kultur ini atau MRP yang disalahkan, karena tidak bisa menjaga hak asli orang Papua (OAP).

“Itu ibarat buruk rupa cermin yang dibelah. Kita harus introspeksi diri masing-masing dan masyarakat perkotaan inikan sangat rasional atau mereka bisa dikategorikan sebagai pemilih rasional. Dan, mereka pasti memilih dengan alasan dan hitungannya sendiri. Jadi tidak bisa kita harus menggeneralisir, kemudian meminta hak-hak kita sebagai orang asli Papua, tidak bisa begitu,” tegas pria yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura tersebut.

Karena menurut Hengky, hak-hak OAP itu sudah terakomodir dalam 14 kursi di DPR Papua dan MRP.

“Jadi, di DPRD dan DPR RI itu adalah lahan yang sangat bebas, kemudian siapapun yang masuk disitu harus lewat mekanisme demokrasi dan tidak ada satupun yang bisa memaksakan kehendak dan tidak ada kewenangan adat atau MRP disitu,” tuturnya.

“Jangan ranculah, jangan kacau kita harus pakai logika-logika yang rasional dan umum untuk berdemokrasi. Dan, yang terakhir saya ingin katakan apabila kita gagal dalam Pemilihan Umum atau Pileg 2019 maka marilah persiapkan diri, kualitas, kapasitas, integritas, kapabilitas dan loyalitas untuk maju lagi di tahun 2024 nanti,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Hengky, bahwa semua pihak untuk tidak melupakan bahwa DPRD bukanlah penentu suatu kebijakan yang ada di daerah.

“Kursi legislatif bukan segala-galanya, orang tidak akan mati dan jatuh miskin, karena tidak masuk di DPRD. Jadi, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang menentukan hidup dan matinya seseorang,” paparnya.

“Jadi, keliru kalau ada yang tidak masuk di DPRD lalu membuat statemen untuk membubarkan MRP dan menyalahkan pemerintah. Itu sesuatu yang sangat keliru. Inikan demokrasi, anda ketika dipilih secara demokrasi maka anda juga harus bersiap untuk kalah dan menang. Jadi yang wajar saja, tidak perlu menghabiskan energi,” tambahnya.

Dirinya juga kembali menambahkan,  bahwa masuk DPRD sebenarnya bukanlah tujuan dari berbangsa dan bernegara.

“Negara ini didirikan oleh para pendirinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang berke-Tuhanan,” cetusnya.

Dirinya juga beranggapan, bahwa sangat keliru kalau ada yang menilai bahwa nasib bangsa ini ditentukan oleh DPR.

“Tanpa DPRD Kabupaten Jayapura pemerintah juga akan tetap berjalan, tanpa 25 orang di legislatif kabupaten juga akan tetap ada dan tidak jadi masalah. Dan, tidak ada bukti kalau DPRD yang menentukan maju mundurnya suatu daerah,” tutup Hengky Jokhu. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)