Dewan Soroti Realisasi Belanja Langsung Diskominfo Kabupaten Jayapura : Belum Capai Target

0
86
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Eliab Ongge, S.IP, MM., ketika dikonfirmasi wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, usai kegiatan Uji Publik 5 Raperda inisiatif, Rabu (20/2/2019). (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura tersebut disampaikan oleh pelapor Eliab Ongge, bahwa ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2018, yang daya serap dan kemampuannya untuk realisasikan anggaran masih sangat rendah, yakni kurang dari 85 Persen dari total target anggaran belanja langsungnya.

Hal ini terungkap ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD ) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Paripurna Istimewa terkait Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2018, di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah Sentani, Kamis (23/5/2019) sore.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, ketika menyerahkan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Jayapura kepada Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro. (Irfan / HPP)

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring didampingi Wakil Ketua I Mozes Kallem dan juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro dan para Kepala OPD di lingkup Pemkab Jayapura, serta tamu undangan lainnya.

“Dinas yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan dengan realisasi belanja langsungnya hanya mencapai 60,57 persen dari total target, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan realisasi belanja langsungnya hanya mencapai 84,45 persen dari total target,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Eliab, bahwa  pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan belanja langsung  oleh masyarakat sebagai obyek pembangunan daerah ini serta dapat menimbulkan Multiplier Effect yang  besar dan luas dalam mendorong percepatan pembangunan, utamanya pada Dinas Perhubungan.

“Keadaan ini menunjukkan masih rendahnya kinerja perangkat daerah bersagkutan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya , serta masih rendahnya kemampuan mereka dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan,’ terangnya.

Untuk itu, Hasil evaluasi  dan analisis LKPJ Bupati, tahun 2018. Agar menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jayapura dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama untuk segera ditindak lanjuti serta menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan LKPJ Bupati serta dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)