SENTANI (LINTAS PAPUA) – Puluhan calon anggota legislatif (Caleg) Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Jayapura yang tergabung dalam masyarakat adat Bumi Khenambay Umbay, yang gagal dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu mendatangi Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/5/2019) kemarin.

Kedatangan para Caleg OAP asal Kabupaten Jayapura ini untuk menuntut agar pemerintah setempat dapat membatalkan hasil Pleno KPU Kabupaten Jayapura yang telah meloloskan 17 orang Caleg Non Papua dan 8 orang caleg Orang Asli Papua.

“Kami sudah memberikan mereka kesempatan untuk usaha dan mencari nafkah di tanah ini. Tetapi, kenapa hak politik kami juga mau mereka rebut. Ini kan sama saja dengan penjajahan yang berkedok demokrasi bagi kami putra-putri asli Papua asal Bumi Khenambay Umbay,” kata Koordinator Aksi Demo, Jack Puraro, S.Pak, M.Si., saat ditemui wartawan usai aksi demo tersebut, Selasa (21/5/2019) kemarin siang.

Pada saat itu, Jack Puraro yang juga Caleg Nomor Urut 7 dari PSI Dapil 1 Kabupaten Jayapura ini mengatakan dengan nada keras dan membandingkan dengan adanya 17 orang Caleg Non Papua yang telah di loloskan oleh KPU Kabupaten Jayapura ini sama halnya dengan telah terjadinya penjajahan demokrasi atau politik di Bumi Khenambay Umbay.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa hasil pemilihan legislatif (Pileg) di Kabupaten Jayapura sangatlah memprihatinkan. Bahkan dirinya juga mengungkapkan dengan hasil itu membuktikan bahwa hak politik orang asli Papua (OAP), khususnya di Kabupaten Jayapura sedang di kebiri, dianiaya dan di injak-injak.

Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk menegakkan keadilan dan tidak lagi melakukan penjajahan berkedok demokrasi di Kabupaten Jayapura.

“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membentuk tim khusus untuk memproteksi hak-hak kami sebagai orang asli Papua. Dan, kami juga bersyukur bahwa kami juga akan dilibatkan dalam proses untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak duduk di DPRD Kabupaten Jayapura, sehingga hak kami sebagai anak asli Kabupaten Jayapura ini benar-benar terakomodir,” kata Jack Puraro dihadapan Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro dan para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD ketika menerima mereka saat melakukan aksi demo tersebut.

Jack juga mengaku bahwa selama ini pemerintah telah kecolongan, sehingga banyak masyarakat Non OAP yang lolos sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019.

“Saya tidak bisa bilang bahwa kalau bupati dan wakil bupati sebagai pembina politik disini gagal. Tapi, ini kita kecolongan karena pemerintah ini tugasnya bukan hanya urus politik saja, tetapi ada banyak hal yang dikerjakan. Jadi, fungsi kita sebagai masyarakat juga untuk ikut mengontrol, sehingga hari ini (kemarin) kami datang adalah untuk bagaimana kita melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap hak kami sebagai Orang Asli Papua,” tegas pria yang juga Ketua Gapura.

“Sekalipun tim ini terlambat dibentuk, tetapi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Karena ada langkah persuasif yang dilakukan pemerintah, sehingga ini tidak bisa dikatakan terlambat. Sebab, UU Otsus sudah menjamin, hanya mungkin ada banyak hal yang dipikirkan, sehingga ada banyak celah yang tidak kita kawal dengan baik,” tambahnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menutut haknya selaku masyarakat atau orang asli Papua di Kabupaten Jayapura.

“Jadi, yang saya mau kasih tahu adalah kami akan tetap menuntut hak kami apapun yang terjadi,” tegas Jack lagi.

“Dan, saya pikir bupati dan wakil bupati ini bukan anak-anak kecil ya, mereka ini adalah pembina politik. Jadi keputusan dan apapun yang mereka lakukan itu pasti sudah dipertimbangkan, baik dari sisi hukum dan lain sebagainya. Jadi, pasti hal ini akan tetap diakomodir dan kami akan kawal terus sampai terjadi,” paparnya.

“Kalau tidak, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi disini hingga dijawab apapun alasanya,” lanjutnya.

Karena menurut Jack, dalam Undang-Undang Otsus itu orang Papua telah dijamin untuk melakukan apa saja di atas tanahnya sendiri.

“Kecuali membuat instansi Kepolisian itu tidak boleh, tentara juga tidak boleh, mahkamah konstitusi pun tidak boleh kami punya dan senjata juga tidak boleh. Tapi, lain dari itu kita bisa melakukan apa saja diatas tanah kami apalagi kalau cuma kursi DPRD. Mau tambah sampai 50 kursi silahkan. Jadi tidak ada kata tidak bisa,” tutup Jack Puraro.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu mengaku sangat menyesal dengan aksi yang dilakukan oleh para caleg yang tergabung dalam masyarakat adat Bumi Khenambay Umbai tersebut.

“Ketika 14 kursi DPR Papua di usung, kami satu-satunya LSM di Papua yang menentang hal itu. Karena sudah kami prediksi akan terjadi pengkerdilan hak politik bagi OAP di kabupaten. Namun semua sebut 14 kursi, seperti halnya MRP adalah amanah UU Otsus, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak waktu itu,” kata Hengky Jokhu dalam rilisnya yang dikirim ke wartawan harian ini via pesan WhatsApp, Selasa (21/5/2019) sore.

Hengky Jokhu juga meminta kepada pihak yang selalu bicara tentang hak kesulungan OAP untuk menyebutkan dalam pasal berapa dan ayat berapa dalam UU Otsus yang mengatur hak OAP di DPRD.

“Sekarang bicara hak kesulungan. Coba mereka yang bicara hak-haknya dalam Otsus, coba sebutkan pasal dan ayat yang mengatur hak OAP di DPRD. Pemilu di Indonesia diatur dengan UU Pemilu (UU No. 7/2017), tak ada satu pasalpun yang mengakomodir kekhususan Papua, kecuali DKI. Kalau ada yg tuntut hak OAP, silahkan revisi UU Pemilu tersebut,” tegasnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa keliru kalau ingin jernihkan air di muara.

“Seharusnya amankan di hulu. Substansi UU Pemilu yang semestinya disiasati, bukan protes KPUD atau pemerintah daerah,” tuturnya.

Dia juga menuturukan bahwa orang Papua itu jangan dikasih hati mau jantung. Karena menurutnya yang paling ideal adalah mendukung perbaikan kinerja dan performa 14 kursi DPRP dan MPR.

“Siapapun kita, harus hargai proses dan mekanisme demokrasi yang telah dan sedang berlangsung. Semua pihak harus terima hasil penetapan KPUD. Kalaupun ada yang tak puas, silahkan persiapkan diri untuk bersaing pada Pemilu 2024 nanti,” tandasnya.

“Jangan lupa, bahwa berpolitik di negara demokrasi seperti Indonesia, yang mayoritas penduduknya masih miskin, tingkat pendidikan relatif rendah, rasio dan logika berorientasi pada ekonomi transaksional, geografis yang sulit,  ibarat para caleg  memasuki killing field. Di medan laga demokrasi sepert ini, prasyarat umum, misalnya: kapasitas, kapabilitas, kualitas, loyalitas, popularitas dan isi tas, hendaknya dipersiapkan matang. Rakyat tidak mungkin mau dibohongi oleh caleg-caleg yang track record moral dan mentalnya tak terpuji,” imbuh Hengky Jokhu diakhir rilisnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)