Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Dinilai Tidak Mutlak Orang Asli Papua

0
420

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu menyatakan, tidak mutlak seorang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura Orang Asli Papua.

 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, saat memberikan keterangannya. (Irfan / HPP)

Ditegaskan Hengky Jokhu, sesuai dengan perolehan suara terbanyak baik partai maupun calon anggota legislatif  (Caleg). Partai NasDem meraih kursi terbanyak, artinya Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai NasDem dengan suara terbanyak yakni, Cintia Rulliani Talantan.

 

 

Menyimak perolehan kursi di dewan maka, Hengky kembali menegaskan, posisi Ketua DPRD Kabupaten Jayapura untuk periode 2019 – 2024 wajib dijabat oleh Cintia Rulliani Talantan.

 

 

“Semua diserahkan kepada mekanisme partai atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama instrumen hukum berkaitan dengan pengisian posisi ketua Dewan,” kata Hengky Jokhu kepada wartawan di Kedai Kopi Kampoeng, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (20/05/2019) kemarin.

 

 

“Semua itu sesuai mekanisme. Kita tidak bisa beralasan bahwa ketua Dewan harus OAP. Bagaimana ketua mau OAP sedangkan suaranya sedikit, inikan bertentangan dengan aturan. Jadi, marilah kita dengan taat aturan mempersilahkan orang bukan OAP (Non Papua) menjadi ketua Dewan,” sambungnya dengan nada tegas.

 

 

Ia menambahkan, Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten di Papua yang memiliki masyarakat yang sadar berpolitik, sehingga siapapun yang terpilih menjadi anggota Dewan sudah layak menjadi wakil rakyat. Sebab, itulah pilihan rakyat.

 

 

Dirinya menuturkan, sampai dengan saat ini masih ditemukan nada-nada protes dari sekelompok orang yang digerakkan oleh para Caleg OAP yang gagal menyuarakan lantang dengan alasan hak kesulungan dan ini merupakan tindakan yang keliru dan tidak mendidik.

 

 

“Kami berharap agar para pihak yang berbicara tentang hak kesulungan untuk sadar diri dan menyuarakan hak kesulungan tidak dalam hal politik. Namun dalam hal kepemilikan hak ulayat atas tanah dan hak-hak kepemilikan bangunan serta kekayaaan lain peninggalan orang tua,” imbuhnya.

 

 

Hengky mengharapkan, supaya partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil pemilihan lalu untuk tidak terpengaruh dengan desakan oknum dan kelompok tertentu menggunakan alasan OAP dalam penempatan kursi ketua Dewan.

 

 

“Kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita yang terpilih dengan suara terbanyak untuk berada diposisi pimpinan. Sebab, itu menjadi haknya berdasarkan ketentuan,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)