BIAK (LINTAS PAPUA) – BPJS Kesehatan Cabang Biak berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik (Good Governance) dalam meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui sistem pelaporan pelanggaran (Wistle blowing System).

Sebagai langkah awal, BPJS Kesehatan Cabang Biak mengadakan Sosialisasi Pengendalian gratifikasi BPJS kesehatan dan sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) kepada Mitra BPJS Kesehatan. Bertempat di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Senin (13/05/2019)

Dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Sehingga Pidana bagi Pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar Rupiah.

“Dengan Sosialisasi WBS ini BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa saat ini Gratifikasi yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia harus tidak ada. Jangan sampai terjadi karena BPJS Kesehatan juga dibentuk dr Undang – Undang sendiri dan harus menyampaikan yang namanya Gratifikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.” Kata Pejabat sementara BPJS Kesehatan Cabang Biak Wirdaos Alamhudi

Gratifikasi itu sendiri terbagi dalam dua kategori yakni Gratifikasi yang wajib di laporkan dan Gratifikasi yang tidak wanib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran, proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan perjalanan dinas, proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai, proses komunikasi.

Negosiasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait denhan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan Undang – undang, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa, dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya, serta dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada Hari Raya Keagamaan.

Melalui Sosialisasi ini Wirdaos menegaskan bahwa Direksi, Dewan Pengawas beserta organ Dewan Pengawas, Duta BPJS Kesehatan berkomitmen untuk melaksanakan Sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang dapat mengakomodir peran serta masyarakat. “Prinsipnya adalah transparansi dari penyelenggara maupun seluruh mitra kerja BPJS Kesehatan.” Tegas Wirdaos.

Wirdaos juga menyampaikan, bahwa apabila ke depannya ada pengaduan terkait Gratifikasi, dapat disampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui berbagai media seperti, Komunikasi secara fisik atau tatap muka, penyampaian melalui email, telepon, ataupun Nomor Kontak yang tersedia di Website BPJS Kesehatan.  (Viona / lintaspapua)