SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) melakukan Sosialisasi dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di Lima (5) Wilayah Adat, di Hotel Grand Tahara, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/5/2019) kemarin sore.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura, Richard Latukolan dan 100 masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura sebagai peserta sosialisasi.

Kepala DPMK Provinsi Papua, Donatus Motte, S.E., M.M., mengatakan membangun kampung membutuhkan partisipasi dan peran aktif dari segenap lapisan masyarakat. Partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dapat dilakukan melalui kelembagaan adat agar peran serta masyarakat bisa meningkat, merata dan berkualitas yang ditunjukkan meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan adat.

U.tuk mewujudkan itu, kata Donatus, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua menggelar sosialisasi dan tahapan pembentukan kampung adat di 5 wilayah, dengan peserta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura, masyarakat adat, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan juga dari Lembaga Masyarakat adat.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 14 hingga 15 Mei.

Donatus Motte dalam sambutannya juga mengutarakan, rasa optimisnya bahwa kegiatan dimaksud akan berlangsung sukses sesuai harapan, karena menurutnya banyak orang tua hadir sebagai peserta kegiatan.

Lanjutnya di era sekarang banyak orang asli Papua yang telah kehilangan adatnya terdegradasi oleh perkembangan zaman seperti pengaruh media sosial.

“Pada kegiatan ini kita akan menyusun mekanisme dan tahapannya secara baik. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Jayapura adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang telah mulai pembentukan kampung adat,” terangnya dihadapan peserta saat memberikan sambutan, yang sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah.

Lanjutnya menyampaikan berdasarkan informasi yang diperolehnya kalau di kabupaten jayapura baru terdapat 37 kampung adat, jumlah ini terlalu sedikit harus bisa terbentuk lagi kampung adat hingga 139 kampung adat, termasuk yang ada di 5 kelurahan.

“Dengan terbentuknya kampung adat masyarakat jadi lebih kenal dengan adat, seperti berbicara yang baik, buang sampah tidak disembarang tempat, 5 kelurahan di kabupaten jayapura lebih banyak dihuni oleh orang asli jadi jangan sampai terpengaruh budaya dari luar,” ujarnya.

Donatus Motte menambakan untuk melanjutkan pembentukan kampung adat pihaknya telah mengeluarkan surat ditujukan kepada setiap kepala daerah tetapi belum ada yang serius memulai kecuali kabupaten jayapura , undang-undang nomor 6 tahun tahun 2014 menghendaki terbentuknya kampung adat.

“Kita dijamin oleh Undang-Undang, kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 43 yang dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 47, kemudian kampung diberikan dana sama dengan kampung biasa melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 itu, di Papua tahun ini dapat 5 triliun 23 milyar, tetapi hanya berapa persen dari uang itu yang digunakan untuk memperkuat adat di kampung-kampung dan itu hanya kabupaten jayapura yang serius”, terang Donatus.

Untuk diketahui, maksud dan tujuan digelarnya kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan wawasan masyarakat adat dan untuk memberikan arah tujuan berdasarkan program pemerintah sehingga peran masyarakat adat mampu mengembangkan diri mandiri dan sejahtera. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)