Berakhirnya Isu Hak Penentuan Nasib Sendiri Papua di Komunitas Pasifik

0
136
Negara - Negara Wilayah Pasifik (peacefulanarchyjournal.blogspot.com)

Oleh : Marinus Yaung

Perjuangan ULMWP untuk menarik dukungan dan simpati komunitas Pasifik, khususnya Negara – Negara MSG, terhadap isu Hak Penentuan Nasib sendiri Papua / Right to Self Determination sudah berada di ujung senja.

Tinggal menunggu waktu saja isu di keluarkan dari forum MSG meskipun Vanuatu masih tetap berkomitmen kuat mendorong isu Papua sampai ke level diplomasi yang lebih luas dari sekedar di komunitas Pasifik hingga orang Papua mendapatkan kemerdekaan politiknya. Vanuatu memang Negara yang tetap berkomitmen tinggi terhadap nilai – nilai yang membentuk solidaritas Melanesia.

Lahirnya solidaritas Melanesia melalui wadah organisasi Melanesian Brotherhood tahun 1925 di kota Honiara, Kepulauan Solomon, dengan satu tujuan utama membebaskan seluruh wilayah tanah dan laut rumpun Melanesia dari kolonialisme.

Tiga Negara yang memprakarsai organisasi politik pertama di Pasifik ini, yakni Vanuatu, Kepulauan Solomon dan PNG, adalah juga yang memprakarsai berdirinya organisasi MSG tahun 1986 di Port Villa, Vanuatu. Dari Melanesian Brotherhood sampai lahirnya MSG, semangat bersama untuk membebaskan seluruh tanah Melanesia dari kolonialisme dan imperialisme masih terus diperjuangan.

Vanuatu bahkan menegaskan bahwa wilayah Melanesia belum bebas dan merdeka penuh apabila ada satu daerah yang dihuni etnis Melanesia masih hidup dalam praktek kolonialisme dan imperialisme. Itu sebabnya Vanuatu tidak perna menyerah dan lelah mendukung perjuangan Papua untuk merdeka dan berdaulat penuh lepas dari NKRI. Vanuatu disamping mendukung Papua, ikut memberikan dukungan politik terhadap Gerakan Aceh Merdeka. Tapi setelah Hasan Tiro Pimpinan GAM di Swedia memilih perundingan dengan Indonesia sebagai jalan damai penyelesaian konflik Aceh tahun 2005, Vanuatu tidak lagi memiliki hutang politik dengan gerakan Aceh merdeka.

Beban politik dan tanggung jawab politik Vanuatu masih tetap pada isu Papua. Karena ini bagian dari solidaritas Melanesia yang harus dikerjakan sampai selesai. Namun melihat perkembangan politik dan ekonomi belakangan ini, Vanuatu akan kehilangan hubungan persahabatan dengan banyak Negara di komunitas Pasifik karena sikap politik Vanuatu yang tidak mau berubah dalam isu Papua.

Target politik Vanuatu yang utama adalah terjadinya Referendum politik untuk penentuan nasib sendiri di Papua. Sikap politik ini ditentang oleh Pemerintah Indonesia dan kedua negara masih terus berdiri berhadap – hadapan di panggung politik Pasifik maupun di sidang Majelis Umum PBB untuk mempertahankan argumentasinya masing – masing.

Kedua kubuh Masing – masing terus melobby, berdiplomasi mencari dukungan negara – negara sahabat untuk mendukung sikap politiknya terhadap isu Papua. Siapa akhirnya keluar sampai pemenang ?. Dalam teori hegemoni yang dianut para ilmuwan Hubungan Internasional, untuk mendominasi atau menghemoni suatu kawasan demi kepentingan nasional, dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya antara lain melakukan invasi militer, propaganda, diplomasi ekonomi dan sosial budaya, atau tekanan politik dan diplomatik.

Pemerintah Indonesia mampu memainkan cara – cara diatas dengan konsep Smart Diplomacy ala Presiden Jokowi dan adminitrasinya, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan dengan baik dan berhasil. Indonesia cukup sukses menghemoni komunitas Pasifik dan membuat ULMWP sudah hampir kehilangan panggung di Pasifik.

Cara ULMWP menghemoni komunitas politik Pasifik melalui Diplomasi dan Propaganda, serta berbasis pada ikatan sejarah solidaritas Melanesia, tidak cukup ampuh melawan dan menggeser hegemoni Indonesia. Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan ULMWP untuk membiayai isu Papua di komunitas Pasifik, menjadi salah satu penyebab UMLWP mulai kehilangan dukungan politik di Pasifik.

Rupanya ” rupiah ” jauh lebih penting dan dibutuhkan dibandingkan sekedar ikatan solidaritas Melanesia. Disamping itu, konsolidasi internal di tubuh ULMWP yang tidak tuntas dan tidak solid, karena masih ada faksi yang membangkan dan tidak mendukung ULMWP, menjadi dasar pertimbangan komunitas Pasifik untuk menarik dukungan terhadap perjuangan ULMWP bagi penentuan nasib sendiri bangsa Papua Melanesia.

Selama konsolidasi internal ULMWP dan seluruh faksi – faksi perjuangan Papua belum terlaksana dengan cepat dan tuntas, maka isu penentuan nasib sendiri Papua yang sudah berada di ujung senja, akan segera redup dan tenggelam di tengah – tengah lautan politik Pasifik yang nan indah permai tapi sungguh sangat menyakitkan….

Apa yang dilakukan di Parlemen Inggris tanggal 8 Mei 2019 tentang debat terbuka Pepera tahun 1969 dengan mengundang Pimpinan ULMWP untuk menghadirinya minggu kemarin hanyalah kamuflase politik untuk menutupi rasa bersalah mereka karena tidak mampu mengontrol dan menjaga perjuangan isu Papua sampai tuntas di komunitas Pasifik. Demi menjaga kepentingan ekonomi inggris di Indonesia, mereka ijinkan Indonesia take over and controling isu Papua di komunitas Pasifik. England, you are stupid and Bullshitttt..!

Pengamat dan Pakar Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Fisip Universitas Cenderasih (uncen) Papua, Marinus Yaung. (Foto Richard Mayor)

Saya berharap opini ringan pribadi yg sangat singkat ini dapat membuka cakrawala berpikir kita generasi muda Papua agar kita mampu melihat internasional isu Papua secara jernih dan dengan rasionalitas kita, tentukan pilihan politik dan jalan hidup kita ke depan masing – masing. Jangan kita sia – siakan waktu kita kawan..!

(Penulis Adalah Akademisi Universitas Cenderawasih)