Pantai Opauw, sebuah keindahan wisata di Teluk Tanah Merah, namun didepan pantai ini akan dibangun pelabuhan peti kemas Depapre (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Guna menentukan operator Pelabuhan Peti Kemas Depapre, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyelenggarakan Rapat atau pertemuan Penetapan Operator Pelabuhan Peti Kemas Depapre bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Jayapura, Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (9/5/2019) kemarin pagi.

Direktur Pelabuhan Laut Kementerian Perhubungan RI di dampingi sejumlah staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura saat meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre, Senin (7/1/2019). (Irfan / HPP)

 

Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dan juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring, Kantor Syahbandar Pelabuhan Laut Jayapura, Distrik Navigasi Pelabuhan Jayapura serta Balai Besar Jalan dan Jembatan.

Kehadiran Bupati Jayapura dalam pertemuan tersebut, guna mendengar secara langsung perkembangan pembangunan terakhir dari para pihak yang hadir.

 

Selanjutnya Bupati Mathius memberikan arahan, sebagai bahan masukan dalam pertemuan-pertemuan serupa kedepannya.

 

“Kita ketahui bersama, bahwa Pelabuhan Peti Kemas Depapre ini merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara baik. Demikian juga, dalam hal pembangunannya harus diselesaikan secepatnya,” ujar Mathius Awoitauw.

Menurut Bupati Mathius, Kabupaten Jayapura di tahun 2020 mendatang akan menjadi tuan rumah dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Dalam status tersebut, pelabuhan peti kemas idealnya harus beroperasi guna mendukung PON tersebut.

 

 

Dirinya menuturkan, berkaitan dengan pembangunan pelabuhan peti kemas, pihaknya sudah bertemu dengan Menko Maritim dan Kelautan Republik Indonesia, Luhut B. Panjaitan, serta beberapa kementerian atau lembaga terkait lainnya.

 

 

Dari hasil pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura diminta untuk menentukan pengelola (operator) pelabuhan peti kemas. Sebab, kehadiran pelabuhan peti kemas berpotensi memberikan kemajuan bagi daerah terutama dibidang pengembangan perekonomian.

 

 

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya sangat mengharapkan pengoperasian pelabuhan peti kemas.

 

 

Sebab, menurut Korneles Yanuaring, dengan aktifnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Depapre tentu akan mendukung sektor perekonomian masyarakat di kawasan pelabuhan dan masyarakat Kabupaten Jayapura lainnya.

 

 

“Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas ini telah mulai sejak belasan tahun lalu, namun sampai dengan saat ini belum ramai aktivitas bongkar muat. Dikarenakan adanya sejumlah permasalahan, mulai dari masalah hak ulayat hingga masalah-masalah lainnya,” sebut Korneles.

 

 

Diharapkan dengan adanya pertemuan, kedepan pengelolaan pelabuhan peti kemas dapat berjalan dengan baik. Karena kehadiran pelabuhan peti kemas tersebut menjadi ikon perekonomian di Papua pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jayapura.

 

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw, S.IP, M.KP menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan oleh pihaknya mengingat bahwa potensi pengembangan perekonomian daerah terdapat juga di pelabuhan.

 

 

“Pertemuan seperti ini kami akan lakukan tiga kali yang dimulai pada hari ini hingga pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga akan ditunjuk atau ditetapkan pengelola yang bertanggungjawab mengelola pelabuhan peti kemas Depapre,” tegasnya.

 

 

Alfons Awoitauw berharap, para pihak yang hadir dalam pertemuan pertama dapat hadir lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, pengelola yang akan ditunjuk dalam melalukan tugas-tugasnya dapat didukung oleh semua pihak. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here