Bupati Mathius Awoitauw Sikapi Positif Penilaian Dirinya Sebagai Pembina Politik : Tak Perlu Saling Menyalahkan, Tetapi Tiap Parpol Urus Rumah Tangganya

0
573
Nampak Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., saat berada di bilik suara ketika melakukan pencoblosan pada pelaksanaan Simulasi Pencoblosan Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jayapura, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (11/4/2019) kemarin pagi. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Fraksi Demokrat, Karel Samonsabra, S.H., menilai banyaknya masyarakat Non Papua yang ikut maju dalam pencalonan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dan meraih suara terbanyak dalam Pemilu Serentak tahun 2019 dalam hal ini Pemilihan Legislatif (Pileg) sebagai kegagalan dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., sebagai pembina politik di Kabupaten Jayapura.

Karel menilai, andai kata Mathius Awoitauw berhasil menjadi Pembina Politik di Kabupaten Jayapura, maka tidak mungkin banyak masyarakat Non Papua ikut dalam pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan pasti Orang Asli Papua (OAP) banyak ikut dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada Pileg tahun 2019 ini.

“Ini bukti nyata dari kegagalan Bupati menjadi Pembina Politik di Kabupaten Jayapura,” ujar Karel Samonsabra, S.H., yang juga Politisi Partai Demokrat kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (29/4/2019) kemarin siang.

Lanjut kata Karel, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sebagai Pembina Politik telah gagal melakukan pembinaan politik di Bumi Khenambay Umbay. Hal ini, kata Karel, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Non Papua yang ikut dalam pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan dirinya sangat menyesal.

“Sebagai wakil rakyat, saya berpendapat seperti begini, ya terutama buat teman-teman Non Papua itu saya lihat banyak sekali teman-teman dari partai politik seperti PKB, PKS, PAN dan PPP ini mereka mendominasi suara semua di hampir empat (4) Dapil. Untuk itu, sebagai wakil rakyat di Kabupaten Jayapura sebenarnya ada rasa penyesalan sih. Dan mewakili rakyat Kabupaten Jayapura, mungkin saya kira pimpinan (pembina) politik di daerah ini belum terlalu bagus yang diurus oleh saudara Bupati Jayapura,” ujarnya.

“Kemudian saya pikir untuk teman-teman Non Papua ini harusnya menyadari dan mengerti, bahwa ini adalah hak politiknya orang Jayapura, khususnya masyarakat Tabi. Kasihlah kesempatan untuk anak-anak asli Papua, Jayapura ini untuk berpolitik di negerinya sendiri,” sambungnya.

Selain itu, kata Karel, karena masyarakat Non Papua ini sudah menguasai dunia ekonomi di Kabupaten Jayapura. “Sekarang kalian mau masuk lagi ke dunia politik, itu bagaimana. Lembaga DPR inikan ada di Kabupaten Jayapura. Berarti itu milik orang Jayapura,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Jayapura dengan nada tegas.

Menurutnya, jika lembaga (DPR) ini didominasi oleh masyarakat Non Papua itu sama saja telah menyingkirkan Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi pemimpin di negerinya sendiri.

“Jadi sekali lagi saya katakan, saya kira kita lebih baik pilih merdeka saja. Mandiri dan keluar dari NKRI, karena kita berhak menentukan nasib diatas tanah kita sendiri. Ya, itu saran saya kepada teman-teman dari Non Papua. Ya, sudahlah kalian kan hampir kuasai dunia bisnis (perekonomian) dan juga pemerintahan. Sehingga dunia politik ini biarlah di kasih untuk rakyat Papua, karena dalam Undang-Undang itu bilang begini, ‘engkau mengenal rakyat, maka rakyat mengenal engkau,” tuturnya.

“Terus engkau yang tinggal dan engkau yang bukan marga asli Jayapura ini mau bicara apa di kampung-kampung sana. Ko mau bicara apa di Demta, atau di Depapre. Ko mau bicara apa, karena engkau tidak mengenal tentang adat istiadat disitu,” tambah Karel Samonsabra.

Untuk itu, dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, untuk membuka mata serta melihat siapa yang layak menjadi pemimpin di Bumi Khenambay Umbay.

“Jangan memilih karena ada duitnya, jangan memilih karena dikasih uang. Tapi, memilihlah untuk orang yang benar-benar bekerja untuk membangun negeri ini,” serunya.

Karel juga berpendapat bahwa, masyarakat Non Papua yang maju sebagai calon anggota Legislatif di Kabupaten Jayapura ini bukan karena gaji anggota DPRD yang mencapai angka 30 juta rupiah perbulannya.

“Bukan karena gaji di DPR Rp. 30 juta, yang jadi penyebab kalau teman-teman Non Papua ini mau masuk ke lembaga DPRD. Karena kalau mereka berdagang mungkin bisa lebih dari 30 juta rupiah penghasilannya, sedangkan kita yang di DPR kalau 30 juta rupiah kita bagikan habis itu. Di rumah cuma terima 2,8 juta rupiah yang berhak diambil oleh istri. Kita kasih untuk trasnportasi itu bisa 8 juta rupiah habis terpakai, terus kita bayar rumah 5 juta rupiah, kasih ke konstituen 2.8 juta rupiah. Kalau itu di bagi-bagi, ya dana APBD di DPR itu tetap habis,” bebernya.

“Jadi saya pikir bukan karena gajinya yang besar terus teman-teman Non Papua harus datang, itu saya pikir tidak. Saya kira mari sudah, sesuai dengan Undang-Undang Otsus inikan Negara sudah kasih seluruhnya itu kepada Orang Asli Papua (OAP). Jadi kasihlah kesempatan kepada masyarakat asli Papua asal Kabupaten Jayapura untuk menggunakan hak politiknya,” tutup Karel Samonsabra.

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., ketika dikonfirmasi via telepon selulernya tidak ingin membantah statement dari Karel Samonsabra yang menilai dirinya gagal selaku Pembina Politik di Kabupaten Jayapura.

 

Dikatakan gagal itu, ujar Mathius Awoitauw, apalagi pihak penyelenggara dalam hal ini KPU belum (baru) lakukan penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura.

“Saya tidak (ingin) membantah, setiap orang silahkan beri komentar. Tapi, inikan KPU belum (baru) hitung atau belum tetapkan begitu. Proses (penghitungan suara) di PPD kan sedang jalan, (masih ada) yang belum selesai juga sampai di tingkat KPU. Hasilnya seperti apa kita kan belum tahu. Kalau memang yang terpilih nanti itu mungkin dia punya persiapan bagus,” ujar Mathius Awoitauw dibalik telepon selulernya ketika dihubungi oleh wartawan harian ini, Senin (29/4/2019) malam.

Kedua, lanjut Bupati Mathius, setiap partai politik harus berjuang masing-masing dan tidak boleh menjadi (cari) kambing hitam dimana-mana.

“Saya pikir itu biasa, dimana-mana juga seperti itu. Contoh di Kota Jayapura, apalagi di Kabupaten Keerom itu biasa lah. Jadi kalau tidak bisa dapat suara banyak, berarti koreksi diri masing-masing. Itu kan setiap orang punya kinerja, setiap orang punya wibawa, dan setiap orang punya persiapan. Jadi, kita usah persalahkan siapa-siapa, karena setiap partai politik itukan mengurus rumah tangganya sendiri. Kita lihat saja nanti toh, apalagi inikan baru proses dan juga belum selesai, terus KPU masih lakukan penghitungan dan ditingkat PPD juga belum selesai,” imbuhnya.

“Jadi intinya bahwa ini belum ditetapkan dan juga masih dalam proses. Ya, kita tunggu aja nanti baru kita respons komentar orang dan untuk saat ini jangan mencari kambing hitam dimana-mana,” pungkas Mathius Awoitauw.

Pernyataan Karel Samonsabra yang meminta agar masyarakat Non Papua yang kebanyakan berlatar belakang sebagai pengusaha itu tidak usah maju dalam Pileg ini ditentang keras oleh Ketua LSM Papua Bangkit yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu.

“Seharusnya dia (Karel Samonsabra) ini bisa berjiwa besar untuk mengucapkan selamat kepada mereka yang terpilih dan mendukung mereka untuk menjalankan amanah pemilih secara baik dan benar lewat tugas dan karya sebagai legislator di DPR lima tahun kedepan,” tegas Hengky Jokhu yang juga salah satu pengamat politik di Papua.

Hengky Jokhu juga mengungkapkan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan secara nasional.

“Jadi siapapun kita dan apapun visi dan status kita, marilah bersama-sama untuk mendukung proses pemilihan itu yang saat ini sudah dalam tahapan perhitungan suara di KPU dan apapun hasilnya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak perlu kecewa dan itulah pesta demokrasi. Tidak perlu menyalahkan atau menuduh orang terpilih karena beli suara dan lain sebagainya,” tutur Hengky Jokhu.

Untuk itu, dirinya menilai bahwa masyarakat yang ikut dalam pemilihan itu realisitis. Karena menurutnya, masyarakat akan lebih memilih orang yang mereka percaya untuk mewakili aspirasi mereka di lembaga DPRD.

“Hal ini terlepas dari asal-usulnya orang tersebut. Apakah dia itu pendatang (Non Papua) atau dia itu OAP, apakah dia orang yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Itu tidak ada pengaruhnya. Apakah dia berambut lurus atau kerinting itu tidak berpengaruh sama sekali, sepanjang dia dipercaya dan dipilih oleh rakyat, silahkan dia mengemban amanat rakyat lewat kursi Legislatif tersebut,” ujarnya.

Sehingga dirinya meminta kepada yang tidak terpilih untuk tidak merasa kecewa ataupun berkecil hati, karena menurutnya, mereka yang terpilih adalah yang terbaik.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, persoalan berikutnya itu bukan siapa yang akan menjadi Legislator, tetapi bagaimana kesinambungan pembangunan itu harus bisa digarap secara baik.

“Apakah duduk sebagai anggota Legislatif, Eksekutif ataupun sebagai masyarakat biasa atau pengusaha, masyarakat adat, atau siapapun dia dan apapun status sosialnya marilah bersama-sama kita membangun kabupaten ini yang baru saja dilanda bencana ini, yang mampu merecovery dirinya untuk mengejar ketertinggalan dan kita juga jangan lupa bahwa ada Inpres Nomor 9 tahun tahun 2017 tentang percepatan pembangunan masyarakat Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Hengky mengatakan bahwa Inpres itu belum selesai, oleh karena itu, setiap komponen masyarakat dapat secara bersama-sama baik itu di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus ikut dalam program percepatan pembangunan.

Khususnya pembangunan ekonomi di Tanah Papua pada umumnya dan secara khusus di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu dirinya meminta kepada setiap lapisan masyarakat dapat menerima secara lapang dada apapun hasil dari Pemilu yang telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019 lalu.

“Ya, itu hak, setiap warga Negara punya hak politik apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang pegawai negeri, apakah dia seorang pendeta atau kiyai atau ustat, atau biksu. Sepanjang dia putuskan untuk terjun ke politik tidak ada satu undang-undangpun yang melarang hal itu” tegasnya.

“Jadi silahkan bersaing, silahkan bertanding, siapa yang dipilih, dia itu yang akan duduk di legislative. Kalau dia melarang pegusaha kenapa tidak melarang para pendeta yang rame-rame ikut terjun ke politik, bukannya pendeta itu tugasnya untuk melayani umat,” tambahnya.

Jadi menurut Hengky apa yang dikatakan Karel adalah hal yang sangat salah. Karena setiap warga Negara punya hak yang sama.

“Tetapi saya sebagai ketua KADIN justru sangat berharap lebih banyak pelaku usaha yang berpengalaman duduk di DPR. Karena mereka lebih tahu persoalan-persoalan yang digeluti dan dihadapi oleh masyarakat. Teristimewa para pelaku usaha, oleh karena itu, ketika pegusaha duduk di DPR, mereka akan lebih mampu membuat peraturan-peraturan daerah yang mendorong semakin berkembang atau tumbuh kembangnya sector ekonomi di Kabupaten Jayapura,” tandasnya.
Sekali lagi dirinya menegaskan bahwa KADIN Kabupaten Jayapura mendorong agat lebih banyak pelaku usaha dan pengusaha untuk duduk di DPRD dan DPRP. Karena dengan demikian maka, pengembangan sector jasa menjadi primadona dalam mengelola sumberdaya alam di Papua.
Lebih lanjut dikatakannya, tanpa adanya pelaku usaha yang duduk di DPR maka ekonomi di Papua khususnya Kabupaten Jayapura tidak akan bisa bertumbuh secara signifikan.
Terkait pernyatan Karel bahwa masyarakat non Papua tidak boleh terjun ke Politik karena sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, Hengky menjelaskan bahwa hak-hak OAP itu sudah terakomodir dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) dan 14 Kursi Otsus di DPRP.
“Saya ulangi, hak-hak asli orang Papua itu sudah terakomodir melalui MRP dan 14 kuris yang ada di DPRP. Itu adalah hak politik, kalau bicara tentang hak-hak asli orang Papua” ungkapnya.
Dijelaskannya lagi, sementara diluar koridor itu, MRP dan 14 Kursi DPRP, siapapun bisa ikut bersaing. “dari mana asalnya, apa agamanya, apa sukunya apa status sosialnya dan bagaimana bentuk rambutnya itu tidak ada urusannya” jelasnya.
“Kalau ada legislator yang kalah lalu melarang pengusha dan non Papua, saya sebagai Ketua LSM Papua Bangkit ada di belakang saudara-saudara yang non Papua sepanjang mereka benar dan bersaing secara sehat silahkan dan kami akan terus mendorong” tegasnya lagi.
Ditambahkannya, UU Otsus itu sudah memberikan seluruh kemudahan dan sangat dinikmati oleh orang asli Papua.
“Kalau ada orang asli Papua yang merasa tidak merasa menikmati atau mendapat manfaat dari undang-undang Otus, silahkan berhadapan dengan saya, mari kita adu argument soal itu,  bandingkan saja di seluruh Indonesia dimana orang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis. Kemudian gradenya diturunkan 20 persen dari grade nasional. Dimana? Afirmasi pendididkan itu hanya ada di Papua tidak di daerah lain” paparnya.
“Jadi jangan berlebihan, Negara sudah memberikan yang terbaik marilah kita lakasanakan itu dulu, Negara sudah terlalu banyak memperhatikan OAP janga sudah di kasih hati minta jantung, dikasih jantung maunya bergantung jadi yang wajar-wajar aja karena penderitaan yang kita rasakan itu bukan hanya di Papua tapi diseluruh Indonesia di hampi 600 kabupaten/kota yang ada di 34 provinsi. Hanya di Papua aja yang terianya sampai ke langit ke tujuh” katanya.
Ketidak adilan politik menurutnya juga dirasakan di daerah manapun. Tetapi dirinya meminta agar jangan mepolitisir itu sebagai haknya OAP. “Jangan, tidak ada uruurusannya itu. OAP sudah terakomodir lewat MRP dan 14 kursi jadi jangan menyalahtafsrikan Undang-undang Otsu situ” pintannya.
Soal pandangan lebih baik Papua memisahkan diri dari NKRI menurut Hengky itu adalah pandangan kelopok yang kalah perang.
“Tidak ada hubungannya, kalau mau pernyataan dikelurakan, kenapa setelah kalah perang kemudia bikin statement-statement yang sifatnnya tendensius dan justru merugian OAP itu sendiri. Kalau saya dari LSM Papua bangkit ini, kita mendorong justru semakin banyak transmigrasi masuk justru semakin bagus untuk kita bersaing” ujarnya.
“Kalu semuanya dikasi ke OAP, saya juga OAP malahan bukan maju tapi kita akan semakin mundur dan itu fakta, lima tahun yang lalu saya berususan panjang lebar dengan DPRD maupun DPRP tidak berkualitas, justru di dominasi oleh OAP dan DPRDnya sangat tidak produktif termasuk di DPRP. Oleh karena itu kita berharap, saudara-saudara yang pendatang apapun statusnya silahkan mereka bersaing supaya pikiran-pikiran cerdas mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih mencerahkan pembangunan di Papua lewat Perda” pungkasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here