SARMI (LINTAS PAPUA)  – Jelang pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presdien RI, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rabu 17 April 2019 besok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Waropen, dalam  pelaksanaan Pemilu 2019. Tanpa dukungan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.

Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay mengatakan, bahwa KPU Waropen telah membatalkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemda Kabupaten Waropen. (Richard Mayor / lintaspapua.com)

Ketua KPU Provinsi Papua,  Theodorus Kossay mengatakan, bahwa KPU Waropen telah membatalkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemda Kabupaten Waropen.

Pembatalan itu, sebut Theodorus Kossay karena Pemda Kabupaten Waropen belum mentrasferkan dana hibah senilai 5 Miliar ke Rekening KPU Waropen, juga pembayaran honor KPPS yang dilakukan lansung oleh Pemda Kabupaten Waropen.

“Sikap dari pemda kabupaten waropen untuk membayar langsung honor KPPS. Maka NPHD dengan sendirinya menjadi batal. Dan pelaksanaan Pemilu 2019 di KPU Waropen tanpa dukungan dana hibah dari pemda Kabupaten waropen,”  ujar Ketua KPU Provinsi Papua,  Theodorus Kossay kepada Wartawan, Selasa 16 April 2019.

Kossay pun mengingatkan,  ketika dikemudian hari, pasca pelaksanaan Pemilu 2019. Terjadi pelanggaran penggunaan anggaran soal honor KPPS. Maka KPU Waropen sebagai pelaksana Pemilu 2019, tidak terlibat. Karena itu inisiatif Pemda Kabupaten Waropen yang membayar honor KPPS.  (Richard Mayor / lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here