JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten terancam berhutang kepada pihak ketiga dalam penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Legislatif ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

Hal demikian tak terelakkan lagi, sambung Ketua KPU Papua,  Theodorus Kossay, sejumlah kabupaten pun belum menerima dana hibah dukungan penyelenggaraan Pemilu dari pemda setempat.

 

”Sejumlah KPU yang belum terima dana hibah diantaranya, Dogiyai, Intan Jaya, Waropen, Boven Digoel dan Mappi. Selain pemda belum berikan dana hibah, ada daerah yang dibantu namun tak sesuai usulan awal. Padahal beberapa daerah itu untuk pendistribusian logistiknya 90 persen melewati laut bahkan gunung,”

 

“Tapi saya sudah minta KPU yang ada tetap mendorong pendistribusian. Dimana KPU bekerja sama dengan pihak ketiga meski dana hibah belum turun dari pemda. Makanya, KPU saya harap bisa bangun komunikasi dengan Pemda supaya bisa menanggulangi pembayaran kepada pihak ketiga setelah logistik didistribusikan,” terang ia kepada pers di Jayapura, kemarin.

 

Menurut ia, KPU Pusat dalam penetapan anggaran Pemilu di daerah, mengacu pada pembiayaan di pulau Jawa. Sehingga, anggaran yang turun di Papua belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu di bumi cenderawasih.

 

Oleh karenanya, dia berharap pemda kabupaten dan kota bisa membantu menyediakan anggaran Pemilu. Sebab bila tidak, maka sangat berpotensi menghambat tahapan Pemilu yang sementara berjalan.

 

“Padahal kan kemarin sudah ada imbauan dari Gubernur Papua Lukas Enembe kepada semua bupati untuk segera menyerahkan dana hibah. Namun, kita tetap terus menjaga koordinasi dengan pemda supaya pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” tuntasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)