Koalisi Advokat Ajukan Peninjauan Kembali atas Pelaksanan Pepera 1969 di Papua ke MK

0
957
Tim Koalisi Advokat Untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua saat bersiap=siap untuk memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto Istimewa)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Puluhan warga Papua yang tergabung dalam Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua pada Jumat siang (12/4/2019) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta guna pendaftaran permohonan peninjauan kembali (judicial review) atas Undang-undang No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Pasalnya, undang-undang tersebut dinilai merupakan dasar hukum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang penuh kontroversi pada tahun 1969 di Irian Barat, wilayah yang sekarang terpecah menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Proses pendaftaran permohonan peninjauan kembali (PK) ini didahului dengan prosesi adat. Dimana para pemohon yang terdiri dari sejumlah pengacara dan tokoh masyarakat adat Papua berjalan di depan sambil membawa berkas-berkas pendaftaran memasuki ruang registrasi perkara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan diiringi perwakilan masyarakat Papua yang hadir.

Koordinator Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua, Yan Christian Warinussy,SH, dalam keterangan pers seusai penyerahan berkas pendaftaran menjelaskan, terkait upaya peninjauan kembali terhadap UU No. 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan pembentukan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat, telah diupayakan sejak tahun 2010.

“Proses ini dimulai dengan langkah penyusunan draft permohonan yang hendak diajukan ke MK dan berulang kali naskah itu telah dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku di MK,” jelas Warinussy yang juga merupakan direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.

Menurutnya, peninjauan kembali dilakukan terhadap UU No. 12 Tahun 1969 karena undang-undang RI inilah yang mengatur dan melegitimasi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 sesuai dengan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 yang disebut dengan istilah ‘Act of Free Choice’.

Para pemohon peninjauan kembali (PK) ini terdiri dari Dewan Adat Papua (DAP), Presidium Dewan Papua (PDP), beberapa sinode Gereja di Tanah Papua, dan sejumlah pribadi masyarakat lain. Sebab Undang-undang No. 12 Tahun 1969 mengandung muatan-muatan yang mengatakan bahwa pelaksanaan Pepera 1969 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internasional, yakni satu orang satu suara (one man one vote) dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak ada pembantaian, tidak ada pembunuhan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Padahal yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan Pepera yang berlangsung di beberapa kabupaten di Irian Barat saat itu, oleh sejumlah saksi sejarah dinyatakan sebagai proses yang cacat hukum, penuh intimidasi dan pemaksaan di bawah kendali militer Indonesia. Pepera ketika itu dimulai dari tanggal 14 Juli di Merauke hingga berakhir pada 31 Agustus 1969 di Jayapura,

”Sesuai fakta, banyak bukti yang menunjukan bahwa justru sebaliknya bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ungkap Warinussy yang juga merupakan pengacara pembela HAM yang pernah mendapatkan penghargaan John Humphrey Freedom Award pada tahun 2005 dari Kanada.

Hal inilah yang menjadi dasar upaya hukum peninjauan kembali terhadap UU No. 12 tahun 1969 yang perlu diuji atas UUD 1945, khususnya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Mulai dari Pasal 28, 28a, hingga 28g dari UUD 1945.

Langkah hukum ini dilakukan menjelang peringatan 50 tahun peristiwa Pepera 1969 di Papua. Di saat yang sama, Laus D.C. Rumayom, akademisi dari FISIP Universitas Cenderawasih yang ikut mendampingi upaya peninjauan kembali UU No. 12 Tahun 1969, menilai upaya ini sebagai langkah maju. Sebab menurutnya, di masa lalu rakyat Papua sulit melakukan hal ini karena pengaruh otorianianisme di masa Orde Baru ketika Soeharto berkuasa.

Dalam situasi itu kata dia, pembangunan di Tanah Papua pun cenderung diarahkan pada ranah yang kompleks, dimana orang Papua ditempatkan sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan demokrasi di Indonesia, upaya peninjauan kembali sebagai langkah hukum bisa ditempuh setiap warga negara sebagai bagian dari proses demokrasi.

“Lewat proses ini seluruh masyarakat pemerhati hukum di Indonesia dapat diajak pula untuk mencermati hadirnya UU No. 12 Tahun 1969 yang telah memberikan dampat politik dan persoalan yang berkepanjangan bagi rakyat Papua dalam NKRI,” ujar Rumayom.

Selama 50 tahun lamanya, rakyat Papua hidup dalam wilayah provinsi otonom dan kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Namun undang-undang tersebut tidak semata tentang pembagian wilayah, tapi ikut mencantumkan landasan hukum bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari NKRI.

Sementara Pepera 1969 selalu dianggap sebagai manifestasi aspirasi rakyat Papua yang telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan bahwa seolah-olah seluruh rakyat di Irian Barat saat itu telah bersepakat secara bulat untuk menyatakan bergabung dalam NKRI.

Padahal Pepera telah dilaksanakan dengan penuh kecurangan sehingga menjadi akar konflik di Papua hingga hingga hari ini. Dari total 800.000 penduduk Irian Barat saat itu, hanya 1.025 orang yang dipilih sesuai keinginan otoritas Pemerintah Indonesia untuk mewakili rakyat Papua dari sejumlah wilayah dalam wadah yang dinamakan Badan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat.

Ironisnya, menjelang dan sesudah pelaksanaan Pepera 1969, rakyat Papua secara keseluruhan berada dalam tekanan moncong senjata, ancaman, bahkan telah terjadinya rentetan pembunuhan di beberapa wilayah sebagai upaya Pemerintah Indonesia memenangkan Pepera agar wilayah Irian Barat bisa bergabung dalam NKRI. (Julian Howay)