JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Upaya peninjauan kembali (PK) terhadap Undang-undang No. 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat hingga proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 merupakan langkah maju selama 50 tahun wilayah Papua bergabung dalam NKRI.

Tim Koalisi Advokat Untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua saat bersiap=siap untuk memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto Istimewa)

Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua pada Jumat siang (12/4/2019) yang telah mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta guna pendaftaran permohonan peninjauan kembali (judicial review) atas Undang-undang No. 12 Tahun 1969.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Yan Pieter Yarangga, selaku salah satu pemohon yang mewakili masyarakat adat Papua mengatakan upaya tersebut sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun baru bisa diwujudkan tahun ini (2019) menjelang peringatan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang ke 50 tahun.

Lagi pula menurut Yarangga, peninjauan kembali dan upaya pelurusan sejarah berintegrasinya Papua ke dalam NKRI merupakan mandat Kongres Rakyat Papua II pada tahun 2000 di Jayapura yang harus diwujudkan.

“Kami telah memberikan mandat kepada kawan-kawan kuasa hukum agar dapat mewujudkan keinginan rakyat Papua yang sudah dicetuskan sejak tahun 2000 silam melalui Kongres,” ujar Yarangga yang juga ketua Dewan Adat Masyarakat Byak.

Tujuan dari proses ini, menurutnya, Dewan Adat Papua (DAP) sebagai salah satu pemohon ingin menjelaskan bahwa terlalu banyak ketimpangan yang terjadi sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia. Karena itu, Dewan Adat Papua berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan masyarakat Papua sebagai hasil keputusan dari Kongres Rakyat Papua 2000.

Meskipun Provinsi Papua dan Papua Barat yang dulunya bernama Provinsi irian Barat, telah diberikan status Otonomi Khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001, namun sampai hari ini kondisi kehidupan dan suasana Papua tidak berubah secara signifikan. Justru kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi di Tanah Papua.

“Semua hal sudah kami lakukan, termasuk upaya dialog yang lebih bermartabat dengan difasilitasi pihak ketiga. Jadi disini kami telah mendorong untuk memberikan kuasa kepada advokat untuk mendorong persoalan ini ke MK. Semoga Pemerintah Indonesia bisa bertanggung jawab atas persoalan Papua.”

Sementara itu, Charles Mambor, selaku ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Wondama, menilai upaya peninjauan kembali terhadap UU No. 12 Tahun 1969 merupakan langkah maju yang pertama kali ditempuh.

“Hari ini merupakan hal yang baik karena teman-teman para lawyers telah membantu untuk mendorong proses ini ke MK. Kami hadir disini guna menyampaikan persoalan di Tanah Papua yang salah dan pelurusan sejarah yang bengkok sesuai rekomendasi Kongres 2000 di Jayapura yang memberikan mandate kepada Dewan Adat Papua (DAP) guna mendorong suatu proses pelurusan sejarah,” ungkap Mambor.

Menurutnya, ada persoalan besar di Tanah Papua yang tidak pernah diselesaikan karena ada satu undang-undang yang salah, sehingga perlu diuruskan sesuai fakta sejarah yang sebenarnya dan cara pandang hukum yang benar.

“Sudah 73 tahun Indonesia merdeka dan sudah 50 tahun Papua bergabung dalam NKRI, dan kini sudah menjelang Pemilu, tapi orang Papua masih dibunuh. Hutan kami dieksploitasi dan dihancurkan, segala kewenangan politik kami yang strategis diambil tanpa kompromi dengan kami sebagai orang Papua,” tegasnya.

Menurut Mambor, orang Papua sesunguhnya dari awal tidak mengerti mengapa mereka harus dipaksa bergabung menjadi bagian dari NKRI.

Koordinator Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua, Yan Christian Warinussy,SH, dalam keterangan pers seusai penyerahan berkas pendaftaran menjelaskan, terkait upaya peninjauan kembali terhadap UU No. 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan pembentukan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat, telah diupayakan sejak 2010.

“Proses ini dimulai dengan langkah penyusunan draft permohonan yang hendak diajukan ke MK dan berulang kali naskah itu telah dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku di MK,” jelas Warinussy yang juga merupakan direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.

Hal inilah yang menjadi dasar upaya hukum peninjauan kembali terhadap UU No. 12 tahun 1969 yang perlu diuji atas UUD 1945, khususnya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Mulai dari Pasal 28, 28a, hingga 28g dari UUD 1945. (Julian Howay)