Kepala Kampung dan Perangkatnya Wajib Terdaftar Sebagai Peserta JKN-KIS

0
246
Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Sri Rejeki saat mensosialisasikan terkait JKN - KIS. (Viona / lintaspapua.com)

BIAK (LINTAS PAPUA) – BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), kepala desa dan aparat desa Kabupaten Supiori, Jumat (05/04/2019)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperluas kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Supiori khususnya mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana salah satu ketentuan tersebut mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah mendaftarkan Perangkat Desa sebagai peserta JKN-KIS untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

Kepala DMPK Kabupaten Supiori Gustaf Warikar saat memberikan arahan kpd Pegawai PPNPN, Kepala desa dan juga aparat desa di Kabupaten Supiori. (Viona / lintaspapua.com)

Kepala DMPK Kabupaten Supiori,  Gustaf Warikar menyambut,  baik kedatangan BPJS Kesehatan karena menurutnya, sosialisasi ini sangat diperlukan oleh aparat desa agar memahami aturan-aturan yang berlaku terkait Program JKN-KIS. Selain itu, hadirnya Pepres Nomor 82 Tahun 2018 ini diharapkan bisa memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

“Pada hari ini saya melihat penyampaian materi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan cukup jelas dan para aparat kampung juga menerimanya dengan baik. Selama ini informasi yang mereka dapat kurang jelas sehingga sosialisasi ini sangat dibutuhkan agar seluruh aparat kampung paham apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Selain itu, dengan diberlakukannya peraturan ini maka secara tidak langsung pemerintah peduli dengan kesejahteraan kesehatan para perangkat desa.” ujar Gustaf Warikar.

Gustaf mengatakan,  kedepan dirinya akan melakukan koordinasi terkait anggaran Pemerintah Daerah dan melakukan pendataan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memiliki Jaminan Kesehatan untuk segara didaftarkan kepada BPJS Kesehatan melalui Instansi yang dipimpinnya secara kolektif.

“Harapannya kedepan para perangkat desa memiliki Jaminan Kesehatan secara khsusus sehingga dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Sri Rejeki mengatakan bahwa salah satu ketentuan baru yang diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan Perangkat Desa sebagai peserta JKN-KIS.

Dalam kesempatan ini, Sri menyampaikan bahwa perangkat desa dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU), dan bagi yang sudah terdaftar sebagai peserta mandiri wajb mendaftarkan dirinya sebagai perangkat daerah.

Kepesertaan bagi kepala desa dan perangkat desa masuk dalam segmen kepesertaan pegawai pemerintahan non pegawai negeri, yang pembiayaannya dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tanggungan maksimal 5 orang yang masuk dalam keluarga inti.

“Kami harapkan kepala desa dan perangkat desa bisa yang belum menjadi peserta JKN-KIS, bisa segera didaftarkan untuk memenuhi kewajiban yang diamanahkan regulasi. Sosialisasi ini kami sampaikan sejelas mungkin agar Kepala Desa dan perangkat desa paham dan tidak bingung terutama tentang aturan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran PPU selain negara, kepala desa dan perangkat desa, pekerja/pegawai yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.” kata Sri.

Dengan adanya sosialisasi Program JKN-KIS ini, diharapkan perangkat desa dapat didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS. Karena dengan adanya jaminan kesehatan bagi perangkat desa, perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dan perangkat desa juga dapat menyosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya dan manfaat yang didapatkan sebagai peserta JKN-KIS. (Viona / lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here