SENTANI (LINTAS  PAPUA) –  Pemalangan adalah suatu aksi sekelompok orang yang dilakukan dalam bentuk tindakan untuk menuangkan segala aspirasi atau pendapat serta permintaan mereka yang belum mendapat dukungan atau apresiasi dari pihak yang terkait.

 

Pemalangan juga dapat terjadi akibat masalah antar suku dan antar masyarakat. Aksi palang-memalang yang sering terjadi dimasyarakat dikarenakan adanya suatu ketidakpuasan sekelompok orang terhadap kebijakan yang di keluarkan pemerintah atau perdebatan antar suku yang mempunyai masalah yang belum menemukan titik terang dibalik masalah tersebut.

 

Pemalangan yang biasa dilakukan dapat berupa memblokir jalan, membakar ban, meletakkan kayu, serta menuliskan kata-kata dalam bentuk slogan. Palang-memalang yang terjadi secara umumnya disebabkan oleh masalah sengketa tanah atau masalah hak kepemilikan.

 

Salah seorang peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Abdurahman Razak mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mempercepat penanaman modal di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.

 

Salah satu syarat yang disebutkan AbduRahman adalah iklim investasi harus kondusif. Menurut dia, pelaku usaha (investor) enggan masuk ke Kabupaten Jayapura karena masih adanya budaya palang-memalang yang dilakukan oleh masyarakat adat di daerah tersebut.

 

“Kayu palang dan penolakan-penolakan adat yang selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku usaha untuk masuk berusaha. Sebenarnya ini bisa disiasati dengan membangun kemitraan antara masyarakat adat sebagai pemilik lahan dengan pelaku usaha dan pola ini jangan dilepas begitu saja,” ujar Abdurahman usai kegiatan konsultasi publik rencana umum penanaman modal kabupaten (RUPMK) Kabupaten Jayapura Tahun 2019, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (2/4/2019) siang lalu.

 

Dengan melibatkan masyarakat adat, dia menjelaskan itu berarti masyarakat adat juga punya rasa memiliki terhadap suatu usaha yang sedang dijalankan. Sehingga masyarakat adat ini juga bisa turut menjaga dan melindungi apa yang telah mereka usahakan sebagai suatu mata pencaharian.

 

Adapun menurut dia, keterlibatan masyarakat adat itu sangat diperlukan agar penolakan-penolakan yang terjadi selama ini bisa terselesaikan.

 

“Dikarenakan, selama ini setelah dilepas lahannya masyarakat adat tidak pernah sama sekali dilibatkan, sehingga masalah muncul lagi dan muncul lagi,” tuturnya.

 

“Jadi, ini adalah strategi yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kita. Masih banyak idola sumberdaya kita. Apalagi kebijakan pak bupati itu mengarahkan bahwa masyarakat adat itu yang menjadi ikon di Kabupaten Jayapura,” sambung Abdurahman.

Apalagi, menurutnya, dalam waktu dekat ini ada beberapa kampung adat yang mau ditetapkan. Itu adalah salah satu peluang yang bagus bagi para investor yang ingin masuk ke Kabupaten Jayapura dengan cara membangun pola kemitraan melalui kampung adat.

 

“Jadi, intinya meski investor masuk, masyarakat adat juga harus dilibatkan dan dengan tidak melepas asetnya mereka. Jadi kita sudah buat satu raperda lagi soal Penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disitu katakanlah yang sebelumnya dusun sagu itukan beralih fungsi. Kalau ini terjadi berarti investasi terjadi tanpa harus merusak kearifan lokal termasuk tidak merusak lingkungan,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)