SENTANI (LINTAS  PAPUA)  –  Masa tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang dan meluapnya air Danau Sentani di Kabupaten Jayapura berakhir Jumat (29/3/2019). Selanjutnya, memasuki masa transisi darurat atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah akan fokus membangun hunian sementara dan proses rehabilitasi pemukiman dan rumah warga yang rusak akibat banjir bandang.

 

“Untuk status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang yang sudah kita canangkan sejak tanggal 16 Maret dan hari Jumat (29/3) ini adalah hari terakhir. Besok (Sabtu, 30/3) kita akan mulai dengan status yang baru. Jadi kita sudah melewati masa tanggap darurat dan kita masuk pada masa transisi darurat,” kata Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., saat memberikan keterangan pers, di Media Center Posko Induk Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Jumat (29/3/2019) malam lalu.

 

Pihaknya Di periode transisi darurat ini telah memastikan para pengungsi korban banjir yang ditampung di posko-posko atau tempat-tempat pengungsian itu adalah benar-benar korban banjir yang rumahnya sudah rusak berat atau rumahnya sudah hanyut tersapu banjir bandang. Sedangkan, korban banjir yang masih mempunyai rumah atau rumahnya yang hanya kemasukan air itu mereka bisa kembali membersihkan rumahnya.

 

“Nah, dalam masa transisi darurat ini tentu saja kita sudah memastikan bahwa, yang ditampung di tempat-tempat penampungan pengungsian itu adalah mereka yang benar-benar rumahnya sudah rusak berat atau rumahnya sudah terbawa banjir. Yang masih ada rumahnya, kemarin mungkin cuma masuk air atau kebanjiran ini bisa dibersihkan dan bisa kembali,” kata Bupati Mathius didampingi Ketua Tim Tanggap Darurat yang juga Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon dan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jayapura, Drs. Sumartono.

 

Yang pasti katanya, selama masa transisi darurat tersebut, pihaknya akan fokus untuk menangani rumah-rumah warga yang rusak berat. Artinya, pertolongan untuk pemulihan kondisi masyarakat terdampak tetap berlanjut.

 

“Jadi, dalam masa-masa ini kita benar-benar fokus untuk menangani mereka yang benar-benar kehilangan tempat tinggal. Kita melihat bahwa, dari waktu ke waktu atau sampai 14 hari ini banyak pengungsi yang sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing,” katanya.

 

“Kemungkinan besar tempat-tempat pengungsian ini kalau kita sudah mengidentifikasi para pengungsi secara baik, kemudian dalam masa transisi darurat ini bisa di clear kan semua. Sehingga kemungkinan besar tempat pengungsian ini bisa menjadi lebih sedikit lagi, mungkin dari enam (6) tempat penampungan pengungsian itu bisa menjadi lima (5 ) atau empat (4) dan seterusnya. Karena kita sudah masuk pada bagaimana menangani benar-benar pengungsi,” sambung Mathius Awoitauw.

 

Terkait huntara (hunian sementara), kata Bupati Mathius ditujukan bagi para pengungsi yang rumahnya mengalami rusak berat dan masih bertahan di tenda pengungsian saat ini. Masyarakat tersebut akan dicarikan solusinya berupa tempat penampungan non-tenda seperti barak-barak penampungan.

 

“Tim dalam beberapa hari ini juga sudah mengidentifikasi tentang kerusakan rumah yang ringan maupun yang rusak berat. Nah, kita sekarang sudah mulai berbicara dan juga mendiskusikan bagaimana hunian sementara (Huntara), dikarenakan pengungsi yang ada di tempat pengungsian ini kalau sudah 14 hari sudah pasti merasa jenuh (bosan) atau bisa stress. Jadi, tidak bisa bertahan dalam suasana seperti itu di tengah tempat yang tidak layak. Oleh karena itu, hunian sementara ini sudah harus dipikirkan dan juga di ambil langkah-langkah untuk penanganannya,” jelasnya.

 

Kemudian, seiring bergantinya masa tanggap darurat ke status transisi darurat, kata Bupati Mathius, posko induk tetap masih ada. Tetapi, tidak seramai saat tahap tanggap darurat. “Nanti kita akan pikirkan, ada yang mengusulkan harus ada di tempat-tempat pengungsian yang ada, apakah ada di SBY atau di (GOR) Toware. Itu (posko) induk bisa nebeng (gabung) disitu atau dia bisa sendiri, tetapi tidak seramai begini. Karena di (posko induk) sini sudah tidak ada lagi yang ditangani, dan semua sudah kita masuk dalam masa transisi,” katanya.

 

Lalu penanganan bagi korban air pasang Danau Sentani, kata Mathius, pihaknya juga telah kumpulkan kepala-kepala kampung, kepala-kepala suku dan Ondoafi, untuk mencoba mendiskusikan bagaimana menangani hunian sementara di setiap kampung yang terdampak meluapnya air Danau Sentani.

 

“Mereka tadi juga sudah bagi kelompok mendiskusikan jalan keluar untuk penanganan hunian sementara tersebut. Jadi, di kampung-kampung ini sepertinya lebih mandiri untuk mengatasi hal itu, karena mereka hanya meminta bahan-bahan bangunan saja yang diperlukan. Sehingga ini bisa kita kerja sama,” tuturnya.

 

Apalagi ada inisiatif juga dari Pemerintah Tingkat Kampung yang sudah mengambil langkah sendiri, bahwa dari dana kampung itu akan disisihkan untuk masa transisi ini guna mereka terlibat aktif juga menangani.

 

“Jadi, ini luar biasa. Pikiran-pikiran cerdas dari masyarakat kampung, dan mereka bisa tinggal kerjasama dengan pemerintah dengan bantuan-bantuan yang ada ini apa yang mereka butuhkan. Tadi sudah di sepakati, kita coba distribusikan dan bisa jalan serentak sambil kita melihat yang ada di kota,” pungkasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)