SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., meminta kepada adat untuk dapat bertanggung jawab menjaga kawasan Cagar Alam Cycloop (CAC) dan Danau Sentani, sehingga ke depan penertiban kawasan CAC dan Danau Sentani yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Permintaan itu ditegaskan Bupati Jayapura dalam arahannya saat memimpin pertemuaan bersama tokoh adat se-Kabupaten Jayapura dalam rangka upaya penyelamatan Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Jumat (29/03/2019) pagi lalu.

Untuk itu, Bupati Mathius mengajak kepada semua komponen adat yang ada di daerah ini, terutama para Ondoafi atau Ondofolo dari kampung-kampung yang memiliki hak ulayat di kawasan rentan bencana untuk tidak menjual tanah sembarang. Apalagi mengizinkan orang untuk melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan bencana.

Dirinya juga mengakui, bahwa selama ini dukungan adat terhadap upaya perlindungan kawasan Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani amat minim.

“Oleh sebab itu, dengan adanya pertemuan bersama ini dapat meningkatkan rasa kepedulian adat dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan di daerah ini,” ujarnya.

“Kami mengharapkan, para Ondoafi atau Ondofolo, Kepala Suku dan sejumlah pemangku kepentingan adat lainnya, untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Karena para pihak yang kami sebutkan adalah pemilik ulayat yang akan bertanggung jawab penuh  terhadap soal tanah,” harapnya.

Caption Foto : Tampak Rumah Warga di Kampung Kensio, yang masih terendam luapa air Danau Sentani. Akibat Banjir Bandang membuat meluapnya air danau. (Foto Irma Sokoy)

Pada kesempatan itu, Bupati Mathius menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat konsen memperhatikan upaya perlindungan kawasan Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani.

Hal ini terbukti dengan telah diproduksinya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Cycloop dan Danau Sentani pada tahun 2017.

Hanya saja, penerapan peraturan daerah tersebut tidak berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, dirinya menekankan ke depan pasca banjir Perda yang ada tentang lingkungan ini harus ditetapkan secara konsisten.

“Peserta pertemuan yang notabene adalah pemangku kepentingan adat setelah usai dari pertemuan dan pulang ke kampung masing-masing dapat meneruskan hasil pertemuan kepada masyarakat adat. Supaya semua ada dalam keseragaman informasi,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)