JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  PT Taspen Cabang Jayapura, melakukan Sosialisasi PP 49 Tahun 2018 dan Program ketaspenan dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa, (26/03/2019).

Kepala Cabang PT Taspen Jayapura, Oktrizal AZ., SE., mengatakan pada sosialisasi ini pihaknya memaparkan tentang manajemen tenaga kerja kontrak sebagaimana dijelaskan pada PP 49 tahun 2018, juga mengenai hak dan kewajiban para peserta Taspen.

“Kita memaparkan prodak anak Perusahaan Taspen yakni Taspen live, termasuk Taspen save dan proteksi beasiswa dan sebagaianya,” tuturnya.

Selain itu juga terkait dengan manfaat kartu smart card yakni adanya program diskon di beberapa merchan termasuk Telkom yaitu Indihome dan anak perusahaan garuda yakni Air Grup.

“Jadi intinya kita memaparkan apa saja yang bisa di dapat oleh ASN terkait kepemilikan smart card,”katanya.

Terkait dengan manajemen ASN sambung Oktrizal, pihaknya mendorong Pimpinan Daerah terkait dengan kepesertaan tenaga honor pada program JKK/JKM yang di kelola oleh PT Taspen.

Karena sebagaimana sesuai dengan PP 49 tahun 2018, bahwa tenaga honorer itu harus di lindungi oleh jaminan sosial yakni jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian.

Sedangkan untuk Taspen Save ini juga manfaat sangat baik untuk para peserta terkait dengan top up manfaat tabungan hari tua.

“Karena selama ini para ASN melihat tabungan hari tua ini kurang memenuhi kebutuhan, padahal top up ini sangat bermanfaat sekali dan memberi keuntungan dalam menabung pada tabungan hari tua tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu ketika peserta sudah pensiun, maka otomatis mereka akan mendapat tabungan hari tua, juga mendapat top up dari taspen save.
” Jadi nilainya sangat luar biasa,” tambah Oktrizal singkat.

Ditambahkan, untuk program JKK/JKM ini memang di haruskan bagi ASN, sementara para honorer di pemerintah kota Jayapura belum seratus persen di masukan sebagai peserta pada program JKK/JKM di Taspen.

“Menurut aturan memang itu mereka harus di ikut, karena mengacu kepada PP 70 tahun 2015, bahwa seluruh ASN, P3K termasuk tenaga honor itu di kelolah oleh Taspen,” imbuhnya.

Pihaknya berharap pemerintah kota segerah mengalihkan program ke Taspen, karena sebenarnya wewenang sepenuhnya ada di Taspen.

“Jadi sebelumnya kan para ASN di pemerintah Kota di lindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kami menggugah kembali agar wewenangnya di alihkan ke PT Taspen,” ungkapnya. (Ardiles/lintaspapua.com)