Penerimaan Praja IPDN Afirmasi Dinilai Timbulkan Kesenjangan

0
182
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi  Papua, Elysa Auri, saat membawakan sambutan. (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 2019 ini memutuskan tak mendorong seleksi atau penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) afirmasi kepada pemerintah pusat.

Menurut Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri, keputusan itu diambil untuk mengurangi kesenjangan bagi anak-anak Papua yang telah lulus dan menjalani studi di IPDN.

“Dengan adanya penerimaan afirmasi ini, seolah-olah ada perbedaan diantara mereka yang lulus seleksi murni dan afirmasi. Dilain pihak, ada ungkapan lulus, karena afirmasi standarnya di bawah dari lulusan murni”.

“Hal seperti ini yang kami tidak inginkan, karena jangan sampai ada kesenjangan di antara anak-anak Papua di kampus IPDN,” terang Elisa Auri, di Jayapura, kemarin.

Oleh karenanya, dia meminta para kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kabupaten dan kota agar dapat mengawal proses pemberian legitimasi yang mengesahkan dan membenarkan bahwa pemegang keterangan (calon praja yang mengikuti seleksi), benar-benar orang asli Papua dan dijamin MRP.

“Karena intinya jangan sampai anak-anak kita ini pergi sendiri untuk ikuti seleksi tanpa bimbingan. Sebab ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing BKD kabupaten/kota,” ucap ia.

Elisa juga mengimbau,  pemerintah kabupaten/kota se-Papua agar mulai menyiapkan anak-anak Papua yang ingin masuk IPDN dengan kuota lebih banyak. Dalam artian, pemda kabupaten dan kota jangan hanya berpatokan pada 80 persen orang asli Papua yang bakal diterima.

“Sebab amat disayangkan jika kuota 80 persen ini tidak bisa terpenuhi. Makanya kita harap ada pula pelatihan mengikuti tes seleksi bagi anak-anak kita supaya mereka lebih siap dalam penerimaan seleksi tahun ini,” terangnya.

Sebelumnya, Rektor IPDN Prof. Murtir Jeddawi memastikan bakal mengalokasikan kuota 80 persen untuk merekrut calon praja orang asli Papua (OAP), dalam penerimaan tahun ini.

“Ini merupakan keberpihakan bagi orang asli Papua, sebab kita juga melihat animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi sekali. Makanya kita dorong kuota 80 persen bagi OAP dan 20 persen bagi non Papua pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)