Bupati terpilih, Herry Ario Naap, dalam sebuah kesempatan. (Vio / lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Rencana pelantikan Bupati Biak Numfor yang sebelumnya disebut-sebut pelaksanaannya pada 11 Maret 2019, tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri),  Bahtiar Baharuddin, pelantikan kepala daerah Biak disarankan pada 14 Maret 2019 atau sehari setelah jabatan pejabat sebelumnya usai.

Hal demikian sebagaimana Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menyebut bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun, sehingga tidak dapat dikurangi atau ditambah satu hari pun.

“Masa jabatan bupati sebelumnya kan sampai dengan 13 Maret 2019. Makanya pejabat baru tidak dapat dilantik pada 11 Maret 2019. Yang sesuai UU adalah sehari setelahnya,” terang ia kepada pers di Jayapura, vis pesan singkatnya, kemarin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sampai saat ini ini belum menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan Bupati Biak Numfor terpilih Hery Naap periode 2019-2024.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, kepada pers di Jayapura, kemarin mengaku hingga saat ini masih menunggu SK pelantikan dari Kemendagri.

“Sebab dalam agenda sebelumnya pelantikan Bupati Biak Numfor terpilih digelar pada 11 Maret 2019. Namun kita tunda karena belum ada SK”.

“Namun setelah mendapat SK resmi dari Kemendagri, kami akan mengundang Forkopimda setempat untuk menyiapkan segala sesuatu perihal pelantikan Bupati Biak Numfor terpilih ini,” terang ia.

Doren pada kesempatan itu berharap bupati yang nantinya dilantik bisa memaksimalkan tupoksinya. Sebab Wakil Bupati Biak yang hendak dilantik telah berpulang ke yang maha kuasa. (Erwin / Kooran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here