Kantor Distrik Sentani di Palang Pemilik Hak Ulayat Tuntut Ganti Rugi Rp. 6 Miliar

110
Kantor Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di palang oleh warga pemilik hak ulayat. Warga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus membayar hak ulayat atas tanah yang sekarang digunakan sebagai kantor distrik tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 6 miliar. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Kantor Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di palang oleh warga pemilik hak ulayat. Warga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus membayar hak ulayat atas tanah yang sekarang digunakan sebagai kantor distrik tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 6 miliar.

Daud Felle adik dari Ondofolo Kampung Yahim Albert Felle mengungkapkan, tanah ini milik keluarga besar Ondofolo Relauw sebagai tanah adat dan pihaknya sudah mencoba untuk berdiskusi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 lalu. Namun sampai sekarang pemerintah daerah belum ada tanggapan ke pihak masyarakat adat Kampung Yahim tentang pembayaran ganti rugi hak ulayat tersebut.

“Kami dari masyarakat adat Kampung Yahim melakukan pemalangan terhadap pintu masuk Kantor Distrik ini sebagai bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah daerah yang sampai saat ini tanah hak ulayat kami yang belum di bayarkan,” ujar Daud Felle saat menyampaikan aspirasinya ketika mendatangi Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/3/2019) kemarin siang.

Ia menjelaskan, pada tahun 2013 lalu yang menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani saat itu adalah bapak Abdul Rahman Basri (sekarang sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura) itu sudah membuat kesepakatan antara pihak adat dengan pemerintah daerah, sehingga itu menjadi satu tuntutan.

“Jadi hari ini (kemarin) kami datang dan kami berharap pihak pemerintah segera membayar hak ulayat atas tanah adat yang sekarang menjadi Kantor Distrik Sentani, yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun di pakai pemerintah daerah, maka dari itu kami datang untuk meminta pemerintah membayar hak ulayat kami dan ini harus di anggarkan ke APBD,” tegasnya.

Daud Felle menambahkan hingga kini hak ulayat atas tanah itu belum dianggarkan dalam APBD untuk dibayarkan, maka pihaknya menuntut kurang lebih Rp 6 milyar untuk Kantor Distrik Sentani beserta perumahan Kantor Distrik dengan luasan tanah sebesar 6.000 meter persegi.

“Untuk itu, kami berharap kepada bapak bupati, wakil bupati, ibu Sekda dan semua SKPD (OPD), untuk segera menyikapi hal ini dengan serius dan harus segera membayar kepada kami pihak adat Kampung Yahim,” harapnya.

Ditempat yang sama, Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hanna Salomina Hikoyabi, S.Pd, M.KP, menuturkan bahwa pihak pemerintah daerah akan tetap membayar hak ulayat masyarakat adat Kampung Yahim.

“Akan tetapi, kita akan melakukan pengecekan ulang terhadap tanah tersebut dan akan melakukan pengukuran tanah tersebut. Setelah nantinya di bayar semuanya, maka kami dari pemerintah daerah akan membikin sertifikat tanah tersebut atas kepemilikan pemerintah,” kata Hanna Hikoyabi ketika menjawab pertanyaan wartawan harian ini usai pertemuan dengan masyarakat adat Kampung Yahim, di ruang kerjanya, Senin (11/3/2019) kemarin sore.

“Saya berharap kepada bapak-bapak (masyarakat adat Kampung Yahim) agar tidak lagi memalang kantor distrik tersebut. Dan, hari ini (kemarin sore) kita di tempat (Ruang Rapat Bupati) ini untuk mencari jalan terbaik dan saya juga berharap kepada bapak Ondo untuk menghentikan aktifitas pemalangan tersebut,” harapnya. (Irf)

Terkirim dari Samsung Mobile.