JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Pemuda Adat Papua menolak kedatangan Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya Tommy Soeharto yang dijadwalkan akan berkunjung Ke Papua, yang dinilai akan meresmikan beberapa kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

 

Kedatangan putra bungsu mantan Presiden RI ke-II, Soeharto, dianggap mempolitisasi struktur organisasi adat di Papua.

 

Sekretaris Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, mengatakan dalam kunjungan Ketum Partai Berkarya tersebut di Papua dalam rangka untuk meresmikan Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di beberapa Kabupaten di Papua.

 

Menurutnya,  Tommy Soeharto yang merupakan calon Anggota DPR RI dari Dapil Papua, jika datang ke Papua cuman hanya untuk meresmikan Kantor LMA, maka hal ini tentu bukan korelasinya.

“Kami minta Tommy untuk jangan bawa kepentingan politiknya dengan menggunakan cara-cara adat untuk legitimasi kepentingan politiknya dengan menggunakan simbol-simbol adat,” kata Arebo dalam keterangan pers di Jayapura, Selasa 5 Maret 2019.

 

Kata Arebo, terkait hal ini pemuda adat Papua sangat prihatin dengan adanya kedatangan Tomi Soeharto ke Papua dalam rangka meresmikan Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Kabupaten Merauke, Wamena dan Kota Jayapura.

 

“Jika ia mencampur adukan kepentingan politik dengan kepentingan adat sama halnya merusak tatanan adat di Papua.Yang artinya ini bisa memicu konflik antara masyarakat adat di Papua,”ujarnya.

 

Karena menurutnya,  jika hal ini terjadi maka masyarakat adat yang lain pasti merasa tidak adil dalam perlakuan itu, karena hanya di tiga wilayah saja yang di resmikan.

 

Ditambahkan,  pihaknya berterima kasih atas bantuan  dan dukungan yang diberikan untuk masyarakat adat papua, namun sekali lagi di ingatkan kepada Tommy untuk membawa urusan politik kedalam adat.

 

“Kalau  ia datang sebagai ketua  Umum Partai berkarya berarti untuk meresmikan kantor partai tersebut itu baru cocok. Tetapi kalau sebagai ketua partai berkarya terus datang meresmikan kantor LMA? Itu kan tidak ada korelasi sama sekali. Ini yang kami sangat prihatin,”jelasnya.

 

Selain itu jika, Tommy ingin meresmikan kantor LMA di beberapa kabupaten dengan status ketua Parpol,  kata Arebo, mestinya harus meminta izin kepada pihak terkait di antaranya pemerintah provinsi dan kabupaten,  karena LMA merupakan mitra pemerintah di daerah.

 

“Jangan karena punya uang, Tommy mau bikin sesuka hati di Papua,” tandasnya.

 

Sementara itu di tempat yang sama, Anggota dari pengangkatan 14 Kursi, Yonas Nussi menilai rencana salah satu anggota DPR RI yang rencana akan meresmikan beberapa kantor LMA di Papua, agar lebih dulu di komunikasikan dengan baik dengan pihak terkait.

” Sehingga kelembagaan adat tidak di hubungkan oleh kepentingan politik. Juga jangan merebut suara dengan cara- cara yang kurang tepat.Kalau hal itu di lakukan maka Bawaslu harus ambil sikap tegas,” ucap Nussi.

 

Nussi menambahkan,  DPR Papua mencermati seluruh pergerakan parpol dalam menghadapi pesta demokrasi sejak masa kampanye.

 

” Hal ini tidak boleh di biarkan larut di tengah masyarakat, karena jika tidak maka akan menjadi pertanyaan dan keresahan dalam masyarakat,” pungkasnya. (Ardiles / lintaspapua.com)