JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Jelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang. Masyarakat pribumi atau masyarakat asli harus diberikan ruang dan kesempatan untuk duduk di kursi parlemen. Agar mereka bisa berbicara dan memperjuangkan hak-hak dasar pribumi dalam membangun daerahnya.

 

Konteks negara terhadap masyarakat pribumi adalah mereka yang hidup berdasarkan adat istiadat, budaya, dan hidup secara berkelompok di suatu daerah. Seperti di Papua.

 

Papua hari ini, Negara telah memberikan ruang bagi Papua dalam melaksanakan Undang-undang Otonomi Khusus (OTSUS) 21 Tahun 2001.

 

Dalam pelaksaan Otsus itu, masyarakat pribumi atau Orang Asli Papua (OAP) diberikan perhatian penuh oleh Negara dalam setiap aspek kehidupan mereka berupa afirmasi bagi OAP.  Juga hak politik mereka.

 

Dosen Falkutas Hukum Universitas Cenderawsih, Dr. Yustus Pondayar, SH,  MH., mengatakan hak politik adalah hak kesulungan dan manivestasi politik bagi OAP dalam suasana OTSUS.

 

“Bicara tentang demokrasi orang Papua dalam konteks adat atau kearifan local,  berupa dusun sagu dan pohon sagu adalah hak milik adat selaku OAP,” kata Yustus Pondayar.

 

Ilustrasi dusun sagu dan pohon sagu, menurut S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali itu adalah Pemilu 2019 adalah kesempatan bagi OAP  untuk duduk di kursi parlemen.

 

“Agar mereka bisa berbicara dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka dalam membangun daerahnya. Karena mereka sangat paham apa yang harus diperbuat oleh mereka dalam membangun daerah mereka, tapi juga mewakili suara dari masyarakat yang mengutus mereka sebagai legislator, baik DPRD Kabupaten/kota, DPR Papua, DPR RI, dan DPD RI.

 

Yustus menyebutkan, tanpa menampik keberadaan hak warga negera Non Papua yang hidup diatas Tanah Papua sesuai dengan UUD 1945 pasal 22 E tentang Pemilu.

 

“Dimana setiap warga negara  mempunyai hak berpartisipasi dalam Pemilu untuk dipilih dan memilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,”

 

Konteks Papua hari ini, dalam suasana Otsus dan suasana Pemilu untuk memilih anggota legislator.

 

“Tentulah harus ada sikap rasa tahu diri dan sikap sadar diri untuk tidak mengambil hak poltik Orang Asli Papua di kursi legislative. Sebab semua ruang aspek kehidupan yang ada di Papua, OAP telah memberikan itu,”  kata Pondayar. (Richard Mayor / lintaspapua.com)