Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN) (Foto Pribadi)

Oleh : Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN)

REALITA

Implementasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau (UU Desa) telah berjalan kurang lebih 4 tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 namun Belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup orang asli Papua.

 

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Kampung melalui mekanisme Dana Desa pada hampir seluruh kampung di seluruh wilayah Papua masih mengalami berbagai macam kendala serta tantangan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah sehingga harkat martabat orang asli Papua dapat ditingkatkan melalui implementasi dana desa. Berdasarkan pengamatan saya pada beberapa wilayah di Papua ada dua faktor utama yang saling berhubungan serta ikut mempengaruhi implementasi dana desa.

Pertama, faktor yang berasal dari dalam (faktor internal). Hal ini menyangkut sumber daya pemerintah kampung (aparat kampung) yang mana tingkat pendidikan yang masih terbatas serta belum memahami undang-undang desa dengan baik.

Kedua adalah faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal). Kurang lebih ada 3 hal menyangkut faktor eksternal.

Faktor eksternal yang pertama adalah kebijakan pemerintah menyangkut target pencapaian dalam pemanfaatan dana desa bagi orang asli Papua masih terfokus hanya pada realisasi penyaluran dan belum menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat.

Faktor eksternal yang kedua, belum adanya sinkronisasi kebijakan Pemda terhadap perencanaan program pendampingan oleh pendamping profesional Desa secara konsisten dan berjenjang sebagai media pengawasan langsung di tengah-tengah masyarakat.

Faktor eksternal yang ketiga, adalah intervensi pihak ketiga dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban dan evaluasi masih mendominasi tanpa mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat melalui proses pendampingan yang merupakan “roh” dari pemberdayaan sehingga masyarakat tetap berada dalam posisi termarginalkan.

 

REKOMENDASI dan SOLUSI

 

Dari dua persoalan yang mempengaruhi implementasi Dana Desa tadi Maka sebagai calon anggota DPD Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Papua nomor 24, merekomendasikan beberapa pikiran serta solusi yang dapat diakai untuk meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua Dalam konteks implementasi dana desa.

 

Pertama, pemerintah daerah harus duduk bersama dengan pendamping profesional desa serta pihak-pihak terkait dan merumuskan mekanisme pencairan dana desa yang lebih efektif dan memiliki nilai edukasi. Artinya bahwa proses sosial proses sosialisasi UU Desa serta peningkatan kapasitas aparatur kampung harus menjadi hal prioritas sebelum melaksanakan kegiatan dan ini harus menjadi agenda rutin yang dianggarkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung.

 

Kedua, proses pendampingan sebagai salah satu faktor utama dalam implementasi Dana Desa. Jika dilihat dalam konteks pendampingan di Papua maka faktor utama yang tidak dapat dihindari adalah kondisi geografis aksesbilitas dan tingkat kemahalan.

Untuk itu, pemerintah harus bisa memilah secara adil dan bijaksana antara hak atas jasa pendampingan serta hak atas kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban sebagai pendamping.

Pemerintah harus dapat menyiapkan semacam dana penunjang operasional kegiatan bagi para pendamping profesional desa di seluruh tanah Papua minimal 50 sampai 100 juta ke distrik untuk dapat menunjang aktivitas pendampingan sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka berdasarkan kategori wilayah.

Dengan kata lain kesejahteraan para pendamping harus benar-benar diperhatikan sehingga mereka bisa total dalam melakukan pendampingan.

 

HARAPAN

Sebagai calon Senator, saya berharap Dana Desa bisa menjadi lebih bermanfaat untuk meningkatkan harkat dan martabat orang Papua dan bukan hadir untuk menjadi sebuah masalah baru.

Kita tahu bahwa pemerintah kampung dengan dana yang begitu besar bisa saja melahirkan model-model kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)  yang sudah terjadi pada elit kita di level nasional maupun level provinsi. Kita berharap pembentukan karakter aparat negara ini bisa dimulai dari kampung dengan penataan dan koordinasi yang baik dalam pemanfaatan Dana Desa.

Saya melihat fenomena serupa dalam implementasi dana desa di seluruh Papua. Saya berharap hal ini tidak  dianggap sepele.

Saya berharap hadirnya dana desa di Papua bisa meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua yang hidup di kampung-kampung.

 

Mimika, Selasa, 26 Februari 2019

(Penulis Adalah Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Nomor Urut 24)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here