SERUI (LINTAS PAPUA)  – Koordinator Lembaga Komunitas Transparansi Penggunaan Anggaran Papua Baru Kabupaten Kepulauan Yapen, Benjamin Wayangkau, SE.,  mempertanyakan kinerja  Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam menangani beberapa kasus yang masuk di Kejaksaan Serui.

“Kasus –kasus tersebut antara lain, kasus pembangunan pagar kantor DPRD Yapen, pengadaan ternak Babi, Sapi dan Kambing, pengadaan bagan ikan puri pada dinas kelautan dan perikanan serta ijasah para guru lulusan UNIMA yang semuanya itu sempat dipublikasikan oleh Kejaksaan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik,  kini justru kasus tersebut dinilai tenggelam dan tidak muncul dipermukaan,” ujar Koordinator Lembaga Komunitas Transparansi Penggunaan Anggaran Papua Baru, Benjamin Wayangkau, dalam keterangan kepada media di Serui, Selasa (19/2/2019).

 

Dirinya menjelaskan, bahwa kurang maksimal kinerja pihak Kejaksaan dalam menangani kasus dimaksud,  maka pers dan masyarakat harus mengontrol kinerja kerja khusus menyangkut penanganan kasus  korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Kami takut sudah terjadi barter terhadap kasus-kasus yang ditangani, jika hal itu terjadi, maka integritas kelembagaan hukum dipertanyakan,” ucapnya.

Dikatakan, untuk kasus pembangunan pagar kantor DPRD, pihak kejaksaan telah meminta para ahli untuk menghitung besaran kerugian Negara, namun tidak ada tindak lanjut pihak kejaksaan terkait penyelidikan kasus dimaksud dan ujung-unjungnya rakyat pertanyakan.

“Disisi lain, semua kasus yang terjadi selama ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serui dengan demikian kejaksaan tidak lagi menjadi sebuah lembaga politik yang melakukan komunikasi barter dan lainnya, namun proses hukum harus benar-benar ditegakan,” tuturnya.

Disampaikan, jika ada unsur pidana maupun kerugian Negara, maka secara otomatis Kejaksaan harus menjelaskan kepada rakyat melalui media agar diketahui.

 

Benjamin Wayangkau  berharap,  agar pihak Kejaksaan Yapen secepatnya merespon keraguan masyarakat terkait semua kasus yang ditangani kejaksaan serui, jika Kejaksaan tidak mampu menangani kasus yang masuk, maka perlu diinformasikan agar kasus selanjutnya dilimpahkan ketingkatan yang lebih tinggi.

“Publik juga belum dengar kinerja kerja Kepala Kejaksaan Negeri Serui periode sekarang ini mengingat dari kepala kejaksaan sebelumnya dan sekarang ini tidak menghasilkan sebuah kasus yang membuat masyarakat puas khusus menyangkut penanganan kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen,”  tandasnya. (seo)