Sinkronisasi Musrenbang Kampung di WP III dan IV : Bupati Mathius Awoitauw Harapkan Dukungan Pihak Agama dan Adat

0
88
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., didampingi Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra (paling kanan) dan Kepala Distrik Nimboran, Edison Yapsenang, ketika memberikan arahan pada pelaksanaan Sinkronisasi Musrenbang Kampung dan RKPK-APB Kampung untuk Wilayah Pembangunan III dan IV, di Aula Kantor Lurah Tabri, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Senin (18/2/2019) kemarin siang. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Sinkronisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung dan RKPK-APB Kampung untuk Wilayah Pembangunan (WP) III dan IV secara resmi dibuka oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., Senin (18/2/2019) kemarin siang bertempat di Kantor Lurah Tabri, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura.

 

Turut hadir Plt Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota, Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra dan sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya di lingkup Pemkab Jayapura.

 

Sinkronisasi Musrenbang Kampung tersebut diikuti Kepala Distrik, Kepala Kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

 

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., mengatakan bahwa pelaksanaan sinkronisasi musrenbang kampung ini untuk mensinkronkan antara program prioritas yang telah ditetapkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan program prioritas yang ditetapkan oleh kampung.

 

“Ya, ini tadi (kemarin siang) kita sinkronisasikan program kampung dengan program OPD di Distrik Nimboran. Ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya karena sebelumnya dilakukan di Sentani untuk wilayah Sentani dan sekitarnya, kemudian beberapa waktu lalu kita laksanakan di wilayah Pesisir dan hari ini (kemarin) di Lembah Grime dan semua kampung di wilayah pembangunan III dan IV juga ikut hadir,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (18/2) siang.

 

Bupati Mathius juga menjelaskan, Kita sinkronkan bagaimana program prioritas yang ditetapkan OPD dan juga program prioritas yang ditetapkan oleh kampung ini harus kita satukan menjadi satu.

“Supaya program yang sama serta sasaran yang sama itu didukung oleh semua pihak, baik itu program dari kampung maupun dinas-dinas. Tetapi, juga ada berbagai pihak seperti LSM atau NGO, sehingga kita semua harus sinkron menjadi satu terkait program prioritas,”.

 

Dalam program sinkronisasi ini, diharapkan pihak gereja, masjid maupun adat bisa mensupport. “Kita juga berharap kepada pihak gereja atau masjid maupun pihak adat ini bisa memberikan support terhadap sinkronisasi program, termasuk juga pemetaan-pemetaan batas-batas wilayah adat,” paparnya.

 

Dari wilayah adat sampai kampung dan marga ini nanti akan dipetakan semuanya sistem pemetaannya dengan teknologi terbaru. Supaya masyarakat kampung yang dilatih sebagai fasilitator pemetaan kampung adat yang didukung oleh masyarakat adat setempat.

 

“Sehingga data ini yang tim akan gunakan untuk memasukkan dalam sistim geospasial. Kemudian kita daftarkan ke BPN, nanti dari pemerintah melalui BPN atau Kementerian Agraria akan merencanakan sertifikasi secara nasional untuk pemetaan yang sedang dilakukan oleh masyarakat adat agar ada kepastian hukum,” tukasnya. (Irfan)