Kanwil Kemenkumham Papua Gelar Rakor Fasilitasi Pembentukan Perda di Kab. Jayapura

67

Guna Memperkuat Sinergitas Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Untuk memperkuat sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), serta dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua.

 

Acara yang diadakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Giri Wijayantoro dan Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hanna Hikoyabi, S.Pd., M.KP. Kegiatan ini juga diikuti puluhan orang peserta.

 

Dalam sambutannya, Giri Wijayantoro menyampaikan ucapan terima kasih dan juga memberi apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Jayapura sebagai locus atau lokasi pembinaan peraturan daerah (Perda) di Papua oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua.

“Kami sangat menyambut dengan sukacita dan juga memberikan dorongan. Disebabkan, ini merupakan implementasi dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam menata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

 

Selain itu, Giri menyampaikan, ada banyak pembinaan yang diberikan oleh Kemenkumham kepada Pemkab Jayapura dalam pembinaan pembentukan Perda selama ini dan juga telah memberikan langkah maju, diantaranya pembinaan dalam harmonisasi draft Raperda.

 

“Yang mana, setiap tahun dilakukan termasuk Perda Adat (Kampung Adat). Walaupun masih ada permasalahan yang dihadapi oleh kami di Pemda Kabupaten Jayapura yakni, prosedur yang menyimpang dari pembentukan Perda yang seharusnya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

 

“Nah prosedur yang kami maksud itu adalah perencanaan, persiapan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan suatu pengharmonisasian rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),” pungkasnya.

 

Berdasarkan pantauan harian ini diakhir acara rakor fasilitasi pembentukan Perda, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Kanwil Kemenkumham Papua. (Irf)