Hanna Hikoyabi : Hati, Telinga, dan Mulut Bagi Kaum Tertindas

165
Hanna Salomina Hikoyabi, kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. (lintaspapua.com)

Sudah dua Minggu, sejak 11 Februari lalu, Hanna Salomina Hikoyabi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. Lalu, siapakah Hanna itu sebenarnya ?

Berikut ini, ikutilah sepenggal catatan dari mantan Jurnalis, Krist Ansaka

 

KESEDERHANAAN dan taat akan Yesus yang selalu mewarnai kehidupannya setiap hari. Bahkan dengan kesederhanaanya itu pula menjadi berkat bagi orang lain, terutama kaum yang tak bersuara alias kaum yang tertindas. Begitulah sekilas gambaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

Bagi politisi di Papua atau di Indonesia secara umum, Hanna adalah salah satu contoh figur dari sekian banyak pemimpin masa depan bagi rakyat di Negeri Kasuari, Papua. Tapi kenyataan ini justru menjadi tantangan baginya untuk mendorong terciptanya perubahan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kaum perempuan atau kaum yang tertintas, baik yang ada di bukit, lerang, lembah, rawa, pantai, hutan belukar dan juga di perkotaan di Papua.

Hal ini juga diungkapkan para mama-mama yang berjualan di pasar-pasar, baik di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Jayapura. Bukan itu saja, sejumlah tokoh senior LSM perempuan di Papua mengakui, bahwa Hanna Hikoyabi adalah figur pemimpin bagi rakyat di negeri ini. Pengakuan itu tak membuat Hanna besar kelapa. Tapi justru bagi dia, ungkapan itu adalah panggilan dari Yesus untuk berbuat lebih baik bagi kaum yang tertindas.

Sikap dan keberpihakan inilah yang membuat Hanna menjadi inceran partai politik untuk meraup suara dalam pemilihan umum tahun 2019 nanti. Lirikan dari partai itu bagi seorang Hanna, hanyalah dinamika politik. Tapi bagi dia, saat ini, hampir semua kebijakan tak berpihak kepada kaum perempuan. Untuk itulah, Hanna S. Hikoyabi angkat bicara dalam sejumlah pertemuan dan seminar perempuan dan partai politik, khususnya, peluang mengisi kuota 30 persen di lembaga legislatif .

“Untuk kuota 30 persen bagi perempuan di parleman dan perlunya perubahan kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan, sudah sering saya sampaikan dalam berbagai pertemuan. Baik dalam pertemuan kaum perempuan di kampung-kampung, pertemuan dengan Himpunan Wanita Karya (HWK) Provinsi Papua, kaum perempuan di Merauke dan berbagai pertemuan, baik di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota hingga ke dusun-dusun terpencil,” ungkap Hanna.

Menurut penelusuran penulis  ini, bahwa sikap tegas Hanna untuk mendukung perubahan kebijakan yang berpihak bagi kaum perempuan itu, bukan karena kepentingan politik. Tapi, sebagai anak adat asli Papua yang juga anak seorang guru yang selalu menjujung tinggi nilai-nilai adat, agama, kebersamaan dan kesederhanaan. Jadi bukan karena kepentingan politik, Hanna “berteriak” soal perlunya perubahan kebijakan, pemberdayaan perempuan asli Papua dan keberpihakan terhadap kaum marginal. Untuk itu, wajar saja kalau Hanna disebut sebagai “Hati, Telingan, dan Mulut Bagi Kaum Tertindas.”

Kenyataan ini, bukan hanya di Jayapura. Tapi ketika ia berkunjung melihat dan merasakan getirnya perjuangan kaum perempuan di di berbagai kampung dan kota di Papua.

Keterpanggilan Hanna untuk kaum tertindas lantaran saat ini, kebijakan pemerintah selalu mengabaikan perempuan. Bahkan adanya sikap pembiaran yang menyebabkan munculnya tindakan kekerasan negara terhadap perempuan. “Untuk itu, kaum perempuan harus didorong agar dapat mengisi kouta 30 persen di parlemen sehingga mereka dapat membawa perubahan dalam arti dapat mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, legislasi dan lain-lain,”.

Bagi Hanna, perubahan itu diperlukan karena ada sejumlah kebijakan yang cenderung menjadi peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan. “Kekerasan itu bukan hanya fisik saja. Tapi adanya kekerasan psikis yang dilakukan negara terhadap perempuan seperti kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum perempuan,” ungkap perempuan yang kini menjadi hati, telinga dan mulut kaum tertindas di Papua.

“Saya berharap agar hasil dari Pemilu 2019, banyaknya kaum perempuan duduk di parlemen, maka kehadiran mereka bisa membawa perubahan kebijakan bagi perempuan., khusunya perempuan asli Papua,” ujar istri dari Merthen Sarwom itu.

Menurut perempuan kelahiran  7 Juni itu, bahwa kehadiran perempuan yang ada di parlemen itu harus dapat mendongkrak kehidupan kaumnya yang ada tinggal di kampung-kampung, di lobang-lobang batu, di pohon-pohon dan juga yang ada di kota-kota di Papua.

“Saya bermimpi, kaum perempuan yang masuk ke parlemen itu bisa menolong kaumnya. Sekarang ini kita sedikit. Tapi kalau kuota 30 persen itu terpenuhi, maka kita akan membawa suatu perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan, bukan hanya di provinsi, tapi juga di kabupaten, kota, di kampung-kampaung bahkan di dusun-dusun terpencil di Papua,” Ungkap perempuan yang kini menjadi hati, telinga dan mulut bagi kaum perempuan asli Papua.

Menurutnya, perjuangan kaum perempuan untuk perubahan kebijakan yang berpihak itu harus ditularkan kepada kaum lelaki. “Kami harus tularkan kepada kaum lekaki supaya mereka juga ikut bekerja untuk membawa perubahan bagi perempuan. Jadi kita mendorong agar laki-laki dapat bekerja sama dengan perempuan untuk membawa perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan,”.

Saat ini, kaum perempuan jangan hanya berjuang sendiri. Untuk itu, visi kaum perempuan harus ditularkan ke kaum lelaki sehingga perempuan dan laki-laki dapat duduk dan berjuang setara untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang berpihak kepada perempuan secara khusus dan kaum marginal, secara umum.

*** Krist Ansaka (sumber : Suara Perempuan Papua)