JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Enam Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/kota di Povinsi Papua hingga kini belum ada terbentuk komisionernya.

Kendatipun keenam daerah itu yakni, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Nduga, Intan Jaya, Waropen, dan Kota Jayapura. Sudah memasuki tahapan 10 besar dan tinggal menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dari KPU RI untuk menetapkan 5 Komisioner KPU. Namun belum dilakukan.

Terkatung-katungnya 6 KPUD di Papua itu, mendapat tanggapan dari masyarakat bahwa terkesan ada proses pembiaran terhadap 6 KPUD itu.

Dan KPU RI terkesan lambat dan berdiam diri dalam menyikapi soal di papua utamanya 6 KPUD itu, terkait apa kendalanya.

 

Wakil Ketua Umum Forum Penegak Afirmatif Papua (FPAP) Bidang Advokasi, Robby Seseray mengatakan, pihaknya meminta KPU RI agar segera menjelaskan permasalahan 6 KPUD secara terbuka untuk diketahui publik.

 

“KPU RI harus terbuka menyampaikan ke Publik soal mengapa dan kendala apa,  sehingga 6 KPUD di Papua itu belum dilakukan fit and proper testnya oleh KPU RI,” kata Robby Seseray, kepada kepada lintaspapua.com ,   Kamis,  13 Februari 2019.

Robby Seseray meminta, kepada KPU RI agar tidak memberi beban tugas lebih kepada KPU Provinsi Papua dengan merangkap tugas dari 6 KPUD di Papua.

“Karena 6 KPUD itu memiliki karakter masyarakat yang sangat berbeda sesuai budaya dan spesifikasi tiap suku di Papua,” jelasnya.

 

“KPU RI jangan berdiam diri terhadap proses dan nasib 6 KPUD di Papua, dengan segampangnya KPU RI memberikan tugas kepada KPU Papua untuk bertugas lagi di 6 KPUD itu. Karakter dan budaya masyarakat di enam daerah itu berbeda. KPU RI harus memahami itu” ungkap Robby.

 

Dalam kesempata tersebut, Robby Seseray menyampaiakn beberapa desakan dari  Forum Penegak Afirmatif Papua (FPAP) dalam mengawal proses demokrasi di Papua, yakni  meminta KPU RI,  agar segera melaksanakan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap calon komisioner di 6 KPUD di Papua.

“Kami meminta KPU RI untuk menindak anggota KPU Kabupaten yang sudah dilantik,  tetapi masih terlibat dalam polemik hukum dengan Tim seleksei  sebagai penggugat. Karena sebagai penggugat tidak boleh menjalankan tugas sebagai anggota KPU sah di kabupaten tertentu,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa pihaknya juga meminta, kepada KPU RI untuk segera menetapkan keanggotaan 6 KPUD di Papua  yang definitif untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara PEMILU 2019 di Papua. (Richard Mayor  / lintaspapua.com )