Tingkatkan Disiplin ASN, Pemkab Puncak Siap Terapkan Absen Sidik Jari

0
863
Bupati Puncak , Willem Wandik, SE, M.Si., didampingi wakil Bupati, Pelinus Balinal dan Sekretaris Daerah (Skeda) Puncak, Drs. Abraham Bisay, saat rapat perdana tahun 2019, dengan pimpinan OPD di Kantor Bupati Puncak, Rabu (30 /1 / 2019) pekan kemarin. (Diskominfo Puncak)

ILAGA (LINTAS  PAPUA)  – Pemerintah Kabupaten Puncak akan memberlakukan absensi system finger print atau absen sidik jari secara bertahap di setiap OPD, guna meningkatkan kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Hal tersebut ditegaskan oleh oleh Bupati Puncak, Willem Wandik, SE, M,Si., usai memimpin rapat perdana tahun anggaran 2019, bersama pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak, di ruang kerjanya, Rabu (30/1/2019) pekan kemarin.

Willem wandik mengatakan, pihaknya akan menyiapkan surat edaran tentang penegakan disiplin dan kewajiban jam kerja ASN, yang akan mengatur tentang penerapan absensi bagi ASN melalui system sidik jari (finger  print), saat waktu masuk kerja dan saat pulang kerja, yang nantinya terhubung dengan Badan Kepegawaian daerah (BKD) Puncak dan Badan keuangan Kabupaten Puncak.

“Saya sudah rapat dengan pimpinan OPD, soal disiplin ASN, kesimpulannya kami akan menerapkan absen sidik jari,untuk memacu kedisiplinan ASN,  serta kami juga menyiapkan sansi bagi mereka yang melanggar,”ungkapnya.

Lanjut Bupati, pada kepemimpinan periode ini tidak akan main-main lagi dengan disiplin dari aparatur sipil negera (ASN), yang suka malas berada di tempat tugas, bahkan sangsi pengurangan tunjangan penghasilan bersyarat atau beban kerja akan diberlakukan, termasuk tahan gaji, jika belum ada perubahan maka sangsi pemecatan, bakal dilakukan jika tidak ada perubahan dari ASN tersebut.

“Ini bukan saya yang tegas tapi aturan yang mengatakan seperti itu, jika tidak berada di tempat tugas, maka ada sansi yang menanti, termasuk saya juga, kemarin saya masih kasih kesempatan jadi kalian masih santai, tapi tahun ini, jika tidak berada ditempat tugas, tahan gaji, jika tiga bulan masih saja tidak ada di tempat tugas, maka kita pecat aja, masih banyak yang ingin jadi ASN,”ungkapnya.

Dikatakan,   masuk kantor atau diluar daerah, bisa meminta bantuan teman tolong absen, namun dengan system ini maka tidak mungkin ditiru sidik jari, begitu juga kalau izin sakit, maka harus ada surat dari dokter.

“Cara ini juga agar ada keadilan, tidak mungkin yang malas masuk kantor, TPB (tambahan penghasilan bersyarat) sama dengan yang rajin masuk kantor, harus bedalah, harus ada keadilan, oleh sebab itu, instrument untuk menilai itu ada absen sidik jari,” tambahnya.

“Khusus untuk pimpinan OPD juga, soal perjalanan Dinas, untuk periode ini,Perjalanan dinas dari OPD juga semua dipusatkan di Sekretaris daerah (sekda), tidak seperti biasanya perjalanan Dinas di masing-masing OPD, jika kegiatan ke Jakarta atau ke Provinsi, maka harus lampirkan undangan dari lembaga yang mengundang, baru biaya perjalanan Dinas bisa dikeluarkan,” pesan Bupati Wandik.

“Kalau perjalanan Dinas di masing-masing OPD, maka pimpinan OPD seenaknya keluar daerah, maka dari itu untuk periode ini, semua biaya perjalanan Dinas dari OPD, kami pusatkan di sekda,ini juga demi penghematan anggaran,”tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Puncak,  Pelinus Balinal mengatakan,  dirinya akan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan soal Disiplin kepada ASN di Lingkungan Pemkab Puncak, apel senin dan apel masing-masing OPD harus dilaksanakan, misalnya awal Bulan  atau hari senin, akan dipimpin oleh Bupati atau wakil Bupati, begitu juga apel selasa hingga jumat harus dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

“Saya akan sidak ke masing-masing kantor, kami akan siapkan peraturan Bupati, kalau tidak kerja selama 1 bulan, maka kita tahan gaji, kalau 60 hari, maka ancaman pemecatan menanti, bahkan Bupati dan wakil punya hak melakukan pemecatan, itu perintah dari Mempan dan mendagri dan aturan,”tambahnya. (Diskominfo Puncak)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here