ILAGA (LINTAS PAPUA) – Bupati Kabupaten Puncak,  Willem Wandik, SE, M.Si, dengan tegas meminta Kepada seluruh pimpinan Organisasi perangkat daerah (OPD) maupun aparatur sipil negara yang berada di Kabupaten Puncak, untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Puncak, terutama tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi, karena ancaman atau sanksi bagi penyalahgunaan anggaran adalah dipecat.

 

Hal tersebut disampaikan saat penyerahan DPA (Dokumen pelaksanaan anggaran) kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak di Kantor Bupati Puncak,Kamis (31/1/2019) pekan kemarin.

Untuk diketahui, DPA yang dibagikan oleh Bupati tahun anggaran 2019 ini  sendiri terdiri atas 8 Badan, 14 Dinas, dua Sekretaris dan 25 Distrik, dengan total jumlah total belanja daerah atau APBD tahun 2019 sebesar Rp.1,52 Trilyun.

“Baru-baru ini saya baru menandatangani surat pemecatan terhadap salah satu PNS di Kabupaten Puncak, untuk dipecat, karena sudah ditahan terkait kasus penyalahgunaan anggaran atau korupsi, oleh sebab itu jangan lagi ada kejadian yang sama di Kabupaten Puncak, karena aturan sekarang tegas, saya ingatkan kepada kepala OPD atau bendahara dan staf yang terkait dengan kegiatan, agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, harus berintegritas, ingat bahwa anggaran ini adalah uang Negara, ada aturan,” ungkap Bupati.

Oleh sebab itu, Bupati, menghimbau, kepada OPD agar selalu berkordinasi dengan Inspektorat selaku pengawas internal, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tidak berbenturan dengan aturan, apalagi saat ini tehnologi informasi semakin canggih, segala sesuatu sudah menggunakan system elektronik.

“Terutama dari sisi perencanaan (e-planning), anggaran (e-Budgeting), hingga system pertanggungjawaban, sehingga segala sesuai dilakukan secara transparan dan mudah diawasi, sehingga mau tidak mapu aparatur sipil Negara di Kabupaten Puncak, harus mampu untuk beradaptasi dengan system ini,” tuturnya.

“Kita harus mengiktui aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran, agar tujuan pembangunan tercapai, dan kita juga bersih dari persoalan,” tambahnya. (Diskominfo Puncak)