“Keruh ini penuh lendir dan busa. Licin dan menggelincirkan. seperti anak kecil, sebentar bisa teman, sebentar lagi bisa musuh. demikian suasana yang terjadi saat ini di Keerom, sehingga Partai politik memang harus diperhitungkan, namun jangan pernah tunduk pada tuntunan mereka yang hanya berorientasi kepada kepentingan partai. Rakyat pun jadi korban partai yang hanya asyik dengan dirinya,” ujar Ketua Forum Pembangunan Pemerhati Pembanguan Wilayah Satu, Michael M. Sineri, S.IP., didampingi Wakil Ketua, Edison Debem dan Sekretaris Pemerhati Pembangunan, Christian Fangguen. (Foto Istimewa)

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Prose Pelantikan  Wakil Bupati Keerom semakin hari kian menarik dibahas dan dibicarakan, Hal ini menjadi sorotan bersama Forum Pemerhati Pembangunan Wilayah Satu, yang meliputi Arso Timur, Manem, Waris, Senggi, Kaisenar, Yaffi, Web Dan Towe.

 

“Keruh ini penuh lendir dan busa. Licin dan menggelincirkan. seperti anak kecil, sebentar bisa teman, sebentar lagi bisa musuh. demikian suasana yang terjadi saat ini di Keerom, sehingga Partai politik memang harus diperhitungkan, namun jangan pernah tunduk pada tuntunan mereka yang hanya berorientasi kepada kepentingan partai. Rakyat pun jadi korban partai yang hanya asyik dengan dirinya,” ujar Ketua Forum Pembangunan Pemerhati Pembanguan Wilayah Satu, Michael M.  Sineri, S.IP., didampingi Wakil Ketua, Edison Debem dan  Sekretaris  Pemerhati Pembangunan, Christian Fangguen.

Ketua Pemerhati Pembangunan, Michael M. Sineri, S.IP. (Foto Pribadi)

Pihaknya menilai, apa yang terjadi saat ini di Keerom dengan muculnya fenomena pelantikan  Wakil Bupati Keerom yang belum jelas arahnya sampai saat ini membuat rakyat jadi bingung dengan keadaan politik yang terjadi,

“Persoalannya adalah apakah partai politik konsisten dengan janji dan keberpihakannya pada rakyat saat ini ?? Atauka haNya ego partai rakyat yang menjadi korban dalam situasi seperti ini. Seringkali terjadi benturan keras antara kepentingan partai politik yang berkuasa dengan aspirasi dan rasa keadilan rakyat. Wajar jika kondisi pengakatan wakil bupati keerom mengalami masalah yang mendalam, susah untuk diselesaikan,” ujar Ketua Pemerhati Pembangunan, Michael M.  Sineri, S.IP., di Keerom, Sabtu (2/2/2019)

“Oleh sebab itu, partai politik antara Golkar dan PKS mau tidak mau, suka tidak suka harus menyelesaikan masalah ini. Selain itu, peran para ketua DPC partai politik masing-masing harus melepaskan ego sektoral untuk kepentingan rakyat di Keerom.

Sementara itu,  Sekretaris  Pemerhati Pembangunan, Christian Fangguen mengakui, ada yang aneh dalam pengangkatan calon wakil bupati Keerom saat ini, dimana rakyat (masyarakat asli) keerom di ombang  – ambingkan  dengan hak kesulungan meraka.

 

“Mereka (masyarakat asli)  terjebak dalam situasi politik yang syarat kepentingan, bagaimana tidak dengan munculnya pengangkatan wakil bupati keerom ini terjadi Bbatasam  antara sesama masyarakat asli yang terjadi didalam mereka sendiri.,” ucap  Christian Fangguen.

 

Pihaknya menduga Ada skenario besar yang di mainkan elit politik tertentu untuk menghancurkan kekuatan masyarakat asli.

Sekretaris Pemerhati Pembangunan, Christian Fangguen. (Foto Pribadi)

“Bagaimana tidak hal itu bisa di lihat dari proses pengkatan wakil bupati Belum selesai dengan proses tersebut munculah jawaban dari mendagri tentang status pemilihan calon wakil bupati Keerom yang kurang dengan persyaratan hal ini bisa dilihat dari  SK ini,” katanya.

­

Sementara itu,   Edison Debem menuturkan, bahwa dari kejadian di atas kita sudah bisa simpulkan bawah ini adalah setingan elit politik tertentu untuk merusak persatuan dan persaudaraan masyarakat asli demi kepentinan politik tertentu.

 

 

Harapan kami hal ini harus cepat di putuskan karena rakyat menjadi korban politik tertentu, dimana dampak dari pada pengangkatan wakil bupati keerom cukup menyita perhatian dan proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan nomal.

Masyarakat di wilayah 1 (arso timur, manem, waris, senggi, kaisenar, yaffi, web dan towe) Masih berteriak pembangunan dan pelayaanan pemerintah Kabupaten  Keerom.

 

“Untuk itu mendagri maupun Gubernur Papua harus cepat turun tangan untuk mengatasi persoalan ini, agar tidak mengganggu proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” harapnya.

Wakil Ketua Pemerhati Pembangunan, Edison Debem. (Foto Pribadi)

Kilas Balik Pemilihan Wakil Bupati Keerom

Sebagaimana diberitakan sebelumnya di lintaspapua.com menjelaskan Melalui Rapat Paripurna DPRD Keerom Dalam Rangka Pemilihan dan Penetapan Wakil Bupati, yang mana Sebanyak 15 dari 16 anggota DPRD Keerom, akhirnya memilih Piter Gusbager S.Hut, MUP, sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan 2016-2021. Hal ini terjadi menyusul DPRD Keerom menggelar Rapat Paripurna Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom, yang digelar di ruang rapat DPRD Keerom, pada Senin (26/11/2018) kemarin.

DPRD Keerom sejatinya beranggotakan 20 orang ini tersisa 17 orang karena 3 anggota lainnya sedang dalam proses PAW. Sementara satu anggota yang tak hadir, yaitu Bambang Mujiono, SE, dari F-PKS, sehingga anggota yang memilih tersisa 16 orang.

Pada proses pemilihan yang dipimpin Panitia Permilihan yang diketuai Syahrir Sirajuddin, akhirnya sebanyak 16 orang anggota DPRD melakukan pemilihan dengan hasil 15 anggota memilih calon no 2. yaitu Piter Gusbager, Shut, MUP, sementara 1 anggota lainnya memilih Dr (HC) Herman Yoku, SIP.

 

Sementara menyikapi berbagai aksi masyarakat adat, Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, yang baru tiba dari umroh akhirnya memimpin rapat dan pertemuan dengan tokoh dari Dewan Adat Keerom. Pertemuan yang dilakukan di Ruang rapat Bupati, pada Rabu (30/1/2019) kemarin ini merupakan permintaan dan tuntutan DAK dari demo dan palang yang dilakukan sebelumnya.

Kapolres Keerom, AKBP. Muji Windi Harto, SIK, SH, yang didaulat sebagai mediator dalam pertemuan tersebut, pun Nampak hadir bersama Kabag Ops. AKP. Hardi. Selain itu juga hadir Sekda, para asisten dan Danramil Arso. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here