Oleh : Peter Tukan )*

PADA  awal tahun 2019 ini,  ketika Bangsa Indonesia   sedang mempersiapkan pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) secara serentak (17 April 2019),  masyarakat di Kabupaten Keerom, Papua  – wilayah  yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Papua New Guinea  (PNG) tengah dirundung  kemelut  (konflik) politik terkait  semakin berlarutnya  penetapan  jabatan Wakil Bupati Keeorom secara definitif  oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Banyak pihak sangat khawatir, apabila kemelut  politik ini tidak segera  diantisipasi dan dikelola secara bijaksana dan  tidak segera pula dituntaskan,   maka  tidak tertutup kemungkinan, kemelut  politik tersebut menjadi benih kegagalan Pilpres dan Pileg,  sekaligus kegagalan Negara Republik Indonesia  dalam menegakkan   Hak-hak Asasi Manusia  (HAM)  bagi masyarakat lokal  (baca: Penduduk Asli Papua) di bidang politik.

Tinggal beberapa pekan lagi,  tepatnya 17 April 2019 pesta demokrasi Pileg dan Pilpres  digelar secara serentak di seluruh Tanah Air Indonesia,  bersamaan dengan itu, konflik politik di Kabupaten Keerom belum  juga dapat diselesaikan. Rakyat setempat tidak  akan dapat memusatkan perhatian mereka pada  persiapan Pilpres dan Pileg karena masih dirundung kemelut politik lokal. Pilpres dan Pileg dapat saja tidak jadi digelar di wilayah ini atau dapat terjadi kekacauan pada hari pemungutan suara  apabila   konflik politik lokal yans edang memanas ini tidak  segera diakhiri.

Kemelut politik lokal di Kabupaten Keerom  saat ini, selain   dapat  menjadi sorotan masyarakat internasional  di bidang penegakkan HAM , juga  menjadi “amunisi”  bagi para lawan politik Presiden Joko Widodo   (Jokowi)  yang dalam masa kampanye Pilpres  ini,menuding   Presiden Jokowi  gagal  mengelola  konflik politik  dan penagakkan HAM  di Tanah Papua.

Pemerintah Indonesia melalui Wakil tetapnya di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Hasan Kleb  telah mengundang Dewan HAM PBB  untuk meninjau langsung situasi terkini di wilayah Provinsi Papua.  Jadwal kunjungan tersebut sedang dibahas antara Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa itu  dengan Komisioner HAM PBB, Michele Bachelet.

Tidak tertutup kemungkinan, Deawn HAM PBB tidak hanya meninjau daerah-daerah konflik kekerasan bersenjata di Papua seperti  yang sedang terjadi Kabupaten Nduga, tetapi juga melihat dari dekat  konflik politik  yang sedang  berlangsung  di Keerom, sebuah wilayah yang merupakan beranda Indonesia di perbatasan dengan Negara PNG.

Dengan berlarut-larutnya pelantikan wakil bupati Keerom hasil Pemilihan DPRD Keerom,  26 November 2018  maka bola politik panas yang sedang digelindingkan pihak-pihak tertentu adalah Indonesia sedang tidak memberikan hak kepada Orang Asli Papua  (OAP) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,   antara lain dengan menjadi Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Patut dicatat baik-baik bahwa pada hari ini,  yang menjabat sebagai Bupati  Kabupaten Keerom adalah  bukan Orang Asli  Papua. Isu ini akan mudah dimainkan untuk menuding Indonesia melanggar HAM di Papua.

Deklarasi Umun Hak Asasi Manusia (HAM)  PBB yang lahir pada 10 Desember 1948  yang  ditandatangani 58 Negara  pada Pasal 21    menyatakan secara jelas bahwa:  ”Setiap orang memiliki Hak untuk berpartisipasi  dalam pemerintahan, termasuk Hak untuk mengambil bagian  dalam pemerintahan negaranya”.        

Apabila, Indonesia menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka pemberian kesempatan kepada OAP untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan  sebuah keharusan. Mutlak dilaksanakan!

Pihak Kementerian dalam Negeri sebagai pembina politik Negara berkewajiban memberikan pendampingan dalam proses penyelesiaan kemelut politik  di Kabupaten Keerom saat ini, bukan hanya mengirimkan surat seperti yang dilakukan Dirjen Otda Dr Sumarsono, MDM kepada Gubernur Papua terkait pengusulan pengangkatan wakil bupati Keerom.

Perseteruan di daerah-daerah konflik  sangat sering melibatkan aparat keamanan Polri dan TNI.  Dalam situasi konflik, yang biasa terjadi adalah, TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan atau meredahkan pertikaian fisik dan senjata di tengah amukan massa. Ujung-ujungnya adalah aparat keamanan  berhadap-hadapan dengan massa yang adalah rakyat sipil. Apabila jatuh korban di pihak rakyat sipil maka TNI/Polri dituding telah melanggar HAM.

Apabila terjadi  konflik fisik karena berlarutnya proses penetapan wakil bupati Keerom menelan korban jiwa dan harta benda,   maka  pihak Kemendagri dapat saja “membela diri” dengan mengatakan bahwa Kemnedagri melalui Dirjen Otda telah mengirim surat kepada Gubernur Papua. Dengan demikian, Kemendagri tidak dipersalahkan, yang nanti dipersalahkan adalah Gubernur Papua yang tidak melaksanakan isi surat Dirjen Otda.

Rakyat selama ini sudah mengetahui bahwa aparat  TNI cukup sering  ragu-ragu untuk bertindak jika terjadi konflik fisik  antarmassa karena khawatir nanti dituding melanggar HAM dan  TNI menganggap permasalahan ini merupakan wewenang polisi lantaran konflik ini merupakan persoalan Kamtibmas. Jika ada permasalahan Kamtibmas maka itu merupakan urusan Polisi bukan Tentara. Dalam hal ini, Tentara dapat membela dirinya.

Bersamaan dengan itu, rakyat juga mengetehaui bahwa polisi  sangat sering  datang atau tiba di tempat kejadian perkara (TKP)  setelah berakhirnya sebuah  konflik kekerasan. Polisi datang hanya  untuk “melingkarkan pita kuningnya”.  Polisi datang bukan untuk mencegah “kebakaran” atau memadamkan “kebakaran”  tetapi melingkarkan pita kuning usai kebakaran.  Polisi baru bertindak jika sudah ada bukti.

Realitas Politik Keerom

Walaupun pemilihan calon Wakil Bupati Keerom  oleh DPRD Keerom telah berlangsung pada 26 November 2018 yang  berhasil memilih calon Wabup atas nama Piter Gusbager  untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Papua dan Mendagri guna ditetapkan sebagai Wakil Bupati Keerom definitf  namun hingga hari ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerbitkan  Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Calon Wakil Bupati Keerom menjadi Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan Tahun 2016-2021.

Akibat berlarut-larutnya proses penetapan  dan pelantikan Wakil Bupati Keerom ini, maka terjadi gejolak dalam masyarakat Keerom. Banjir unjuk rasa rakyat Keerom terus berlangsung. Konflik antara masyarakat adat Keerom dengan Bupati Keerom  pun tidak terelakkan lagi. Urusan untuk mendapatkan SK Mendagri  itu pun menjadi terkatung-katung. Tidak tertutup kemungkinan, rakyat Keerom  akan turun lagi  dalam jumlah yang lebih banyak untuk berunjuk rasa di Kantor Bupati Keerom dan DPRD Keerom menuntut segera hadirnya Wakil Bupati Keerom definitif.

Pada 18 Januari 2019, Dirjen Otonomo Daerah (Otda)  Dr.Sumarsono,MDM mengirimkan surat  kepada Gubernur Papua bernomor: 132.91/361/OTDA perihal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Keerom Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021 yang intinya menyatakan perlu ada “Kesepakatan” partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan dua nama calon wakil bupati. Selain  itu meminta agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) “Menyepakati” untuk mengusulkan dua orang calon wakil bupati  Keerom.

Lebih dari itu, diminta pula kepada Gubernur Papua agar melengkapi berkas usulan tersebut dengan satu dokumen yang menunjukkan “Kesepakatan” dari partai politik  pengusung sebagai dasar untuk proses lebih lanjut.

Surat Dirjen Otda tersebut dilandasi penafsiran atas amanat Pasal 176 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Lahirnya Surat Dirjen Otda tersebut di atas memunculkan gelombang unjuk rasa masyarakat adat Keerom di Kantor Bupati Keerom pada pekan terakhir Januari 2019. Dan untuk meredahkan emosi para pengunjuk rasa serta  mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka pada 30 Januari 2019, terjadi “Kesepakatan Bersama”  antara Bupati Keerom, DPRD Keerom, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dengan Dewan Adat Keerom yang antara lain menyepakati bahwa perwakilan masing-masing pihak akan berkoordinasi ke DPP PKS dan DPP Partai Golkar serta Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat  proses pengisina wakil bupati Keerom.

Selain itu disepakati bahwa PKS Kabupaten Keerom akan membuat surat keterangan tentang kewenangan pemberian rekomendasi pengisian wakil bupati Keerom.

Terbitnya Surat Dirjen Otda Dr Sumarsono,MDM tertanggal 18 Januari 2019  Nomor 132.91/361/OTDA tersebut  membuka peluang sangat besar bagi  banyak pihak untuk mengajukan protes dan keberatan kepadai Dirjen Otda Kemendagri.  Di sini, permasalahan Keerom akan melahirkan konflik baru yang berkepanjangan.

Siapa  atau  pada pasal berapa dari UU Nomor 10 Tahun 2016  itu  menghendaki adanya “Kesepakatan” antara partai pengusung?  UU tersebut secara terang benderang meminta kepada partai politik atau gabungan partai politik  pengusung untuk mengusulkan dua orang calon wakil bupati.  Tidak ada kata “Kesepakatan” di dalam UU tersebut.

Siapa juga yang menyatakan bahwa Partai Golkar dan PKS masing-masing tidak atau belum  mengusulkan dua nama calon wakil bupati Keerom?  Bupati Keerom Muh.Markum pada 10 Oktober 2018 mengirimkan surat bernomor 132/479/BUP kepada Ketua DPRD Keerom menyatakan menyetujui usulan dua calon wakil bupati Keerom yang diusulkan Partai Golkar atas nama Herman Yoku dan Piter Gusbager.

Pada tanggal 26 November 2018 (pada hari itu juga digelar Pemilihan Wakil Bupati Keerom), Bupati Keerom Muh.Markum mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Keerom  bernomor: 132/563/BUP yang isinya  menyatakan persetujuannya atas  dua calon wakil bupati Keerom yang diusulkan Partai PKS atas nama Longginus Fatugur dan Melansius Musui.

Mengapa usulan dua nama calon wakil bupati Keerom dari PKS tersebut dan Surat persetujuan   Bupati Keerom  atas usulan PKS itu tidak diakomodir oleh DPRD Keerom, karena  surat persetujuan Bupati Keerom tersebut tiba di DPRD Keerom bersamaan harinya dengan digelarnya  Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Keerom  tanggal  26 November 2018 padahal jadwal penyampaian nama bakal calon wakil Bupati Keerom itu sudah harus diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Keerom tanggal  24 Oktober 2018.

Apabila PKS ingin mengajukan calon wakil bupati Keerom maka  tanggal 24 Oktober 2018 itulah  merupakan hari yang tepat  bagi PKS untuk mengajukan calon wakil Bupati Keerom, bukan pada tanggal 26 November 2018 saat digelarnya pemilihan Wakil Bupati Keerom oleh DPRD Keerom.

Secara geografis, Kabupaten Keerom memiliki luas wilayah 926.734 Km2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Jayapura, Selatan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang,  Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura dan sebelah Timur berbatasan dengan Negara PNG.  Sebagai  sebuah wilayah perbatasan antarnegara maka di Kabupaten Keerom bertugas sedikitnya dua Batalyon Infanteri (Yonif) TNI Angkatan Darat.

Sejarah mencatat, hingga kini, masih terdapat sekitar lima ribu lebih  masyarakat asli Papua bermukim di  PNG akibat perbedaan  pilihan politik  masa lalu. Wilayah Keerom sejak dulu  dikenal sebagai salah satu wilayah rawan konflik kekerasan bersenjata. Wilayah perbatasan ini dikenal sangat mudah terjadi mobilisasi dan migrasi  antarpenduduk .

Sejak tahun 1964 masa pemerintahan  Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dilaksanakan secara besar-besaran  program transmigrasi di wilayah  Keerom dengan menempatkan sedikitnya tiga ribu jiwa (pada waktu itu). Para transmigran ini sudah bernak-pinak di Keerom.

Wilayah Kabupaten Keerom merupakan sebuah wilayah rawan konflik, selain  terletak di wilayah perbatasan antarnegara Indonesia dengan PNG, juga karena di wilayah ini bermukim ratusan ribu masyarakat transmigran.

Hasil Penelitian

Dalam Buku “Paradoks Papua” (Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran HAM dengan Fokus di Kabupaten Keerom) para peneliti yaitu  Cypri Dale dan John Djonga memberikan Rekomendasi antara lain menegaskan bahwa keadilan sosial, hak atas pembangunan, dan kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua belum terwujud di Kabupaten Keerom.

Pola ketidakadilan dan peminggiran atau marginalisasi di Kabupaten Keerom mengikuti irisan ras, dimana mayoritas orang asli Papua berada di pinggiran dalam pola sentral – periferi atau berada di bawah dalam pola piramida. Proses dan hasil pembangunan diakses secara lebih besar oleh para migran atau penduduk non-Papua yang jumlahnya melampaui jumlah penduduk asli akibat program transmigrasi pemerintah dan migrasi spontan. Akses terhadap proses dan manfaat pembangunan justru ditangkap  dan dikuasai oleh migran non-Papua, sementara orang Papua terutama yang berada di pinggiran dan di pedalaman tidak ikut menikmati pembangunan yang ada.

Terkait dengan HAM, Negara belum mengambil langkah yang jelas untuk memenuhi Hak atas pembangunan orang Papua. Mengacu kepada deklarasi HAM PBB tentang Pembangunan, sampai sejauh ini orang Papua belum menikmati “proses ekonomi, sosial, kultural dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memperbaiki secara konstant kemsalahatan segenap warga dan semua orang lewat peranserta yang aktif dalam  pembangunan dan distribusi yang adil atas hasil pembangunan. ***

(*Peter Tukan:  Wartawann aktif 1984-2010. )