Tahun 2019, Inspektorat Kab. Jayapura Fokus Pengawasan dan Pembinaan Alokasi Dana Kampung

0
904
"Yang jelas untuk tahun 2019 ini kita akan konsentrasi di pengawasan ADD dan ADK. Ya, berhubung ini karena dana kampung yang bersumber dari keuangan Negara, maka sudah tentu kami akan melakukan pengawasan,” ujar Inspektur Kabupaten Jayapura, Meyer Mianto C. Suebu, SE, M.Si, saat menjawab pertanyaan Harian Pagi Papua, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/1/2019) kemarin siang. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Inspektorat Kabupaten Jayapura tahun 2019 fokus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang diturunkan ke setiap kampung baik lewat Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK)

“Yang jelas untuk tahun 2019 ini kita akan konsentrasi di pengawasan ADD dan ADK. Ya, berhubung ini karena dana kampung yang bersumber dari keuangan Negara, maka sudah tentu kami akan melakukan pengawasan,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Meyer Mianto C. Suebu, SE, M.Si,, saat menjawab pertanyaan Harian Pagi Papua,  ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/1/2019) kemarin siang.

Selain itu, kata pria yang akrab disapa Meyer ini, pengawasan terhadap dana kampung akan dilakukan secara serius mengingat jumlah dana yang di turunkan ke kampung-kampung itu sangat besar.

“Namun paling utama yang akan dilakukan dalam pengawasan bukan terletak pada besar kecilnya dana kampung. Tetapi, pegunaannya sudah sesuai aturan atau tidak,”  jelasnya.

Untuk itu, Meyer mengajak, kepada semua kepala kampung di Kabupaten Jayapura dapat menggunakan dana yang turun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga temuan penyalahgunaan dapat di hindari.

Ketika disinggung mengenai sanksi terberat yang dapat menimpah penyalahgunaan dana kampung, Meyer menerangkan, sanksi terberat adalah penjara.

“Artinya, jika temuan penyalahgunaan keuangan kampung sangat besar dan terbukti bersalah melalui putusan pengadilan, maka para pihak yang terlibat akan di penjarakan,” tegasnya.

Menurut Meyer, Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal tentu bertanggungjawab membina dan mengawasi.

Fungsi pembinaan juga dapat di perhatikan oleh pihaknya, sehingga sebelum terjadi penyalahgunaan Inspektorat dapat mengatasi lewat upaya pembinaan.

Selain itu, dirinya juga menambahkan, fungsi pengawasan juga terletak pada Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Sebagai mitra pemerintah kampung, Bamuskam juga dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung.

 

Ketika ditanya tentang ada tidaknya temuan pada tahun 2018 lalu, dirinya menjelaskan bahwa ada beberapa temuan-temuan, hanya saja temuan-temuan tersebut bersifat kesalahan administrasi, selanjutnya atas pembinaan inspektorat dapat di atasi temuan itu.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin,guna menghindari penyalahgunaan keuangan di tingkat kampung. Pemerintah Kampung hendaknya menggunakan dana harus sesuai petunjuk tekhnis penggunaan,” tukas pria yang pernah sebagai staf di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here