SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Setelah melakukan aksi demonstrasi pada Kamis (24/1/2019) lalu di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, akhirnya guru-guru SMA dan SMK dipertemukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jayapura guna melakukan hearing bersama yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jayapura.

Hal itu dilakukan untuk memastikan pembayaran baik dari segi waktu dan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun  2018 lalu kepada para guru SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Jayapura.

“Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua memohon maaf atas kelalaian kami ini. Dan, ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Jayapura saja. Tetapi, juga terjadi di enam kabupaten lainnya juga mengalami hal yang sama. Ini semua karena kelalaian kami,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda ketika ditemui wartawan usai pertemuan dengan guru-guru SMA/SMK di Kabupaten Jayapura yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (25/1/2019) kemarin sore.

 

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring dan didampingi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Matheis Lewerissa, juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, S.T., M.MT., Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin, Asisten II Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Jayapura Eddi Susanto, Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan dan sejumlah Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura.

 

 

Terkait persoalan tersebut, Kadisdik Elias Wonda sekali lagi menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh guru SMA/SMK yang ada di Kabupaten Jayapura.

 

 

Ia mengungkapkan, saat ini yang sudah berjalan di Dinas Pendidikan Provinsi Papua hanyalah pembayaran gaji saja yang dilakukan per 1 Januari 2018 lalu, sedangkan untuk ULP dan TKD untuk 7 kabupaten/kota itu belum sama sekali.

 

 

Ketujuh kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo dan Kota Jayapura.

 

 

“Uang lauk pauk dan tunjangan kinerja daerah yang tahun 2018 itu tidak dibayar ketujuh (7) kabupaten kota itu yang belum. Pada tahun 2019 ini akan kita bayar serta dananya ini dari Otsus yang dianggarkan. Dan kabupaten harus bayar, tapi dalam pertemuan tadi (kemarin) diputuskan untuk Pemerintah Provinsi yang membayar langsung,” imbuhnya.

 

 

“Masalahnya dua yaitu, Uang Lauk pauk dan Tunjangan Kinerja Daerah itu yang belum terbayar. Masalahnya itu belum dianggarkan di DPA. Jadi, DPA harus disahkan dulu baru bayar. Tapi, inikan DPA belum diserahkan. DPA memang sampai saat ini belum diserahkan, tapi yang pasti kami bayar tahun ini karena sumber dananya dari dana Otsus. Jumlah dananya kurang lebih Rp. 56 miliar,” sambungnya.

 

 

Meski Elias Wonda telah menjanjikan, bahwa ULP dan TKD tahun 2018 itu akan dibayarkan pada tahun 2019 ini. Namun, dirinya tidak (belum) bisa memastikan kapan hal itu akan direalisasikan dengan alasan DPA hingga saat ini belum diserahkan.

 

 

Menjawab pertanyaan para guru SMA/SMK tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, S.T., M.MT., menjelaskan, proses pengalihan aset, personil dan pembiayaan dari kabupaten ke provinsi ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu.

 

 

“Pada tahun 2015 itu ada surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua tentang pengalihan asset, personil, pembiayaan dan sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi pada bulan Oktober 2015.

 

 

Kemudian pada tahun 2016 juga telah keluar surat yang sama dan lebih menegaskan lagi mengenai penyerahan aset, tenaga dan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi melalui dinas Pendidikan

 

 

“Waktunya itu pada bulan oktober tahun 2016 lalu. Pada saat itu juga kami sudah serahkan semuanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua,” jelasnya.

 

 

Dikatakannya, kemudian pada tahun 2016 pihaknya diminta bertemu dengan pemerintah Provinsi di Gedung Sasana Krida. Dan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah dari dinas pendidikan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.

 

 

“Kemudian Kepala BPKAD dan diminta untuk sinergikan data. Dan pada tahun 2017 hal yang sama juga dilakukan dan yang kedua ini sasana karya dan dipimpin oleh kepala Kepala Badan Keuangan dan Aset dan juga Kepala Bapeda Provinsi Papua. Itu waktu terahir yang kita datang untuk meyerahkan data tentang guru, keuangan dan asset,” sambungnya.

 

 

Dari pertemuan-pertemuan itu, maka pada tanggal 19 Oktober 2017, dilakukan penyerahan pengalihan dari Kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Papua tentang asset, tenaga guru,personil dan keuangan.

 

 

“Penyerahan itu dilakukan di Gedung Negara dan diterima langsung oleh Gubernur Papua. Kabupaten Jayapura diwakili oleh Asisten I dan secara resmi itu sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua,” katanya.

 

 

Diutarakannya, pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura masih membayar ULP dan TKD guru SMA/SMK, sedangkan pada tahun 2018 itu sudah tidak dianggarkan lagi di APBD Kabupaten Jayapura.

 

 

“Yang berikut ketika teman-teman guru datang kepada saya dan saya jelaskan saya ketemu kepala Badan Keuangan dan BPKAD dan bicara bagaimana agar ini bisa dibayar dan berdasarkan keputusan bupati pembayaran itu dilakukan melihat kemanusian. Tetapi dalam undang-undang tidak mewajibkan kita untuk membayar, makanya kemarin Pemkab Jayapura dapat terguran dari BPK,” tegasnya.

 

 

“Makanya itu, saya sampaikan pada pertemuan bulan Desember dan evaluasi APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2018 disana saya mempertanyakan bagaimana dengan nasib kawan-kawan guru karena mereka belum dibayar pada tahun 2018 dan siapa yang menganggarakan. Apakah kabupaten atau provinsi menurut hemat saya, mekanismenya adalah secara undang-undang nomor 23 tahun 2014 SMA/SMK menjadi urusan wajib Provinsi,” tambah Alpius Toam.

 

 

Sedangkan urusan bersama itu masuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 80  Tahun 2018. “Dan, itu kami terima terlambat disini yaitu, pada bulan November setelah penetapan APBD kabupaten. Itu sebabnya pada pertemuan evaluasi DPA di Provinsi saya minta kejelasan itu tapi kemudian nanti akan dijelaskan sampai dengan hari ini tidak ada penjelasan,” ungkapya.

 

 

Dijelaskannya lagi, jika memang Kabupaten yang harus membayar maka mekanismenyan itu adalah Provinsi yang mengganggarkan kemudian menyerahkan kepada kabupaten/kota untuk membayar. “Itu yang harus dilakukan secara prinsip dan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota lalu melakukan pembayaran,” tukasnya.

 

 

Sementara itu di dalam pertemuan tersebut, Evelin yang mewakili guru SMA se-Kabupaten Jayapura mempertanyakan Peraturan Gubernur Papua Nomor 80 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembayaran tunjangan guru masih harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

 

 

“Kami hanya ingin pertanyakan itu, apakah kita masih dianggarkan atau tidak karena dalam Pergub itu sudah jelas. Kalau tidak, tolong beri penjelasan kepada kami,” tanya Evelin.

 

 

Menurutnya, berdasarkan Pergub tersebut pembayaran ULP dan TKD guru SMA/SMK baru akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua per tanggal 1 Januari 2019.

 

 

“Jadi, kami minta dengan hormat penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura untuk menjelaskan kepada kami kalau memang kami tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Kami butuh transparansi dan keterbukaan,” pintanya.

 

 

Sementara itu sama dengan Evelin, Septinus Asaribab perwakilan guru SMK mengatakan, bahwa dirinya bersama guru-guru lainnya sudah beberapa kali ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua namun dari mereka selalu diminta untuk mempertanyakan haknya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

 

 

“Kita sudah berapa kali ke Dinas Pendidikan Provinsi, tapi mereka di sana suruh kita kesini lagi karena dananya ada di sini. Sampai di kabupaten, dinas kabupaten suruh kita ke Provinsi dan pertanyaan kami ini yang betul dananya ada dimana,” ketus Septinus Asaribab.

 

 

Dikatakannya, sesuai informasi yang diterima guru SMA/SMK baru dipindahkan ke Provinsi dan Dananya masih ada di Kabupaten.

 

 

“Jadi, yang perlu kita tanyakan dana yang disampaikan itu dikemanakan, dan mungkin yang terjadi di SMA/SMK ada kecemburuan. Kenapa yang SD dan SMP bisa dibayarkan, sedangkan kami yang ada di SMA/SMK ini tidak dibayarkan,” tandasnya. (Irfan / lintaspapua.com )