Hak Guru SMA dan SMK Bukan Tanggung Jawab Pemkab Jayapura

0
113
Puluhan guru SMA SMK di Kabupaten Jayapura Aksi Ancam Mogok, beberapa waktu sebelumnya. (Irfan / HPP)

Kadisdik Alpius Toam Sikapi  Soal Demo Puluhan Guru SMA dan SMK Tuntut ULP : Masalah Guru SMA/SMK Itu Tanggung Jawab Provinsi

“Karena Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Telah Diserahkan ke Provinsi Papua Sejak Tanggal 19 Oktober 2018 dan Diterima Langsung Oleh Gubernur Papua”.

SENTANI (LINTAS PAPUA)- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, S.T., M.MT., ketika ditanya soal ULP (Uang Lauk Pauk) untuk guru SMA/SMK itu dengan tegas menuturkan, hak-hak untuk seluruh guru SMA dan SMK itu sudah bukan lagi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, karena semua sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Bahkan dirinya juga menuturkan, bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi Papua memberikan ke Kabupaten/Kota dalam tugas perbantuan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam. (Richard Mayor)

“Mekanismenya seperti itu. Jadi, provinsi menganggarkan lalu diserahkan ke Kabupaten/Kota dalam tugas perbantuan. Kalau begitu tidak masalah, terserah mau digunakan dari dana Otsus (Otonomi Khusus) atau dari dana apapun. Tapi, itu harus dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi bukan Kabupaten/Kota lagi,” tutur Kadisdik Alpius Toam dibalik sambungan telepon selulernya saat menghubungi wartawan harian ini, Kamis (24/1/2019) kemarin sore.

 

 

“Nah, sekarang ini gaji dibayar di Provinsi. Tetapi tunjangan di Kabupaten/Kota, saya tidak tahu ini aturan dorang (mereka) pakai pakar keuangan dari mana, sampai saya sendiri juga bingung. Tapi, nanti yang memutuskan itu adalah kepala daerah dengan DPR,” tambah Alpius Toam.

Lebih lanjut dikatakannya, soal keputusan tersebut nanti akan diputuskan oleh Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu, dari tingkat provinsi menganggarkan dan mekanisme pembayarannya itu diserahkan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk tugas perbantuan untuk membayar.

“Itu sesungguhnya yang harus dilakukan. Kalau mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD ini tidak salah juga karena mereka berada di wilayah Kabupaten Jayapura. Tidak ada salahnya juga kalau mereka datang mengadu ke DPRD karena mereka juga mengajar anak-anak kita di Kabupaten Jayapura. Persoalan kita ini hanya soal ULP yang seharusnya provinsi memperhatikan mekanismenya keuangan yang benar,” imbuhnya.

Selain itu, Alpius Toam juga menilai bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan guru pada Kamis (24/01/2019) kemarin pagi itu salah alamat.

Karena, menurut Alpius, kewenangan  pengelolaan SMA/SMK telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua sejak 19 Oktober 2017 lalu.

Dijelaskan, yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua itu adalah aset, personil dan pembiayaan. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Berpatokan pada hal itu. Jadi, kami tidak menganggarkan untuk pembayaran SMA/SMK. Kemudian pada bulan November setelah penetapan APBD baru muncul peraturan gubernur (Pergub) yang mewajibkan kabupaten/kota, untuk membayar Uang Lauk Pauk (ULP) kepada guru SMA/SMK,” jelas Alpius Toam ketika menghubungi Harian Pagi Papua melalui telepon selulernya.

Ketika ditanya soal pernyataan Sekda Provinsi Papua, T. E. A. Herry Dosinaen soal tunjangan guru pada tahun 2018 masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

“Dasarnya apa,  kalau Sekda mengatakan seperti itu dasarnya apa?. Kita kan sudah menyerahkan kepada provinsi per 19 Oktober 2017 lalu. Artinya, bahwa ketika kita menyerahkan itu maka provinsi sudah menyiapkan seluruhnya. Penyerahan ini jugakan diterima langsung sama Gubernur Papua dan ada berita acaranya” ujar Alpius.

Penyerahan kewenangan ini juga menurutnya sudah sangat terlambat karena provinsi lain sudah melaksanakan ini pada tahun 2015.

“Dikurun waktu nyang cukup panjang itun kenapa provinsi tidak mempersiapkan, sekarang baru mau lempar. Kalau mau lempar tanggung jawab itu pake dengan Undang-undang apa supaya kabupaten/kota yang membayar,” katanya dengan nada tanya.

Sebab itu, dirinya menyarankan agar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi agar duduk bersama dan menjelaskan mekanismenya seperti apa. Sehingga tim TAPD juga tidak salah dalam penganggaran. “Kalau saya lihatnya dari mekanisme itu saja,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)