Guru SMA/SMK Ancam Mogok Saat Pelaksanaan UNBK April 2019 Jika ULP Belum Dibayar

0
352
Puluhan guru SMA SMK di Kabupaten Jayapura Aksi Ancam Mogok, beberapa waktu sebelumnya. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) Puluhan guru SMA/SMK di Kabupaten Jayapura mengancam akan memboikot dengan cara menggelar aksi mogok saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.

Aksi itu akan mereka lakukan bila hak-hak mereka seperti Uang Lauk Pauk (ULP) dan juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) belum dibayar dalam waktu dekat ini.

 

Pasalnya, sejak tahun 2018 hak mereka seperti ULP dan TKD belum dibayarkan sama sekali oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua semenjak pengelolaan SMA dan SMK diambil alih dari Kabupaten Jayapura.

Sehingga puluhan guru SMA/SMK tersebut mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Kamis (24/01/2019) kemarin pagi.

Kedatangan puluhan guru tersebut ke Kantor DPRD setempat ini, untuk mempertanyakan hak-hak mereka yang belum terbayarkan sepanjang tahun 2018 lalu.

“Kami datang kesini untuk mempertanyakan ULP tahun 2018 kami yang belum di bayarkan,” terang para guru dalam aksi tersebut.

Para guru juga mengancam akan memboikot pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan pada bulan April 2019 mendatang.

Salah seorang guru dari SMA Kolonia Sentani, Klemens Asaribab yang turut serta dalam aksi tersebut saat ditemui awak media baik cetak maupun eektronik itu mengatakan, aksi demonstrasi ini adalah yang ke sepuluh kalinya dilakukan.

Dari sekian banyak aksi yang telah dilakukan bersama guru lainnya, Asaribab menuturkan bahwa pihaknya sama sekali belum menemui titik terang terkait hal ini.

“Ini yang ke sepuluh kali kami lakukan aksi demo ini. Jadi dari tahun lalu, kita sudah datang kesini untuk mempertanyakan hak-hak kami. Tapi sama sekali tidak ada penjelasan sama sekali,” jelasnya.

Dirinya juga mempertanyakan, anggaran untuk tenaga pengajar di Kabupaten Jayapura yang entah dikemanakan.

Karena menurutnya, pengalihan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua baru akan berlaku di tahun 2019 ini.

“Ini dikemanakan, sudah satu tahun ini kita tidak dibayar. Sebenarnya kita tidak akan datang dan mengomel kepada pemerintah kalau hak kami dibayarkan.

Kami datang ke Kantor DPR karena lembaga DPR yang mewakili kita disini,” ujarnya.

Dirnya juga mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah pernah ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dan dari keterangan tersebut pemindahan itu baru sebatas administrasi semata.

 

“Baru admistrasi saja, sedangkan untuk keuangannya masih di Kabupaten. Jadi kami berharap agar hak kami ini bisa segera dibayarkan. Karena bagaimana guru bisa mendidik dan menyiapkan generasi yang baik untuk daerah kalau kesejahteraan guru tidak diperhatikan seperti ini,” harapnya dengan nada tegas.

Menerima orasi para guru tersebut, Wakil Ketua Komisi C yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Muhammad Amin mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyurati Dinas Pendidikan baik Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua.

“Sudah kami surati dan besok (hari ini) kita akan adakan pertemuan disini jam 10 pagi. Saya minta kepada bapak-ibu guru agar bisa hadir untuk mendengarkan penjelasannya besok (hari ini). Karena kami hanya bisa  menjembatani. Jadi, kita tidak tinggal diam melihat persoalan ini,” tukas Amin demikian sapaan akrabnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here