Dewan Adat Keerom Bantah Aksi Demo dan Palang Sebagai Tindakan Makar

0
497
Ketua DAK Keerom, Servo Tuamis saat berbicara dalam pertemuan kemarin. (Arif / HPP)

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Ketua Dewan Adat Keerom, Servasius S. Tuamis dan Koordinator Lapangan Kegiatan Demo di Keerom, Yant Cristian May, membantah apa yang mereka lakukan dalam aksi demo dan pemalangan kantor bupati Keerom, adalah tindakan makar.

Mereka mengemukakan hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua I DPRD Keerom, Nahor Sibiar, menyebut aksi palang sebagai makar kepada pemerintah. Selain itu keduanya juga menolak pernyataan asisten I Setda Keerom, yang menyebut bahwa aksi yang dilakukan adalah ranah politik sementara pihak pemerintah (eksekutif) seharusnya tidak dikaitkan dengan proses Wakil Bupati Keerom.

“‘’Kami atas nama masyarakat adat dengan tegas mengatakan bahwa aksi pemalangan dan tuntutan untuk segera dilantiknya Wakil Bupati Keerom ini adalah aksi murni dari masyarakat adat Keerom dan dari hati nurani kami untuk menuntut segera dilantiknya wakil Bupati dari masyarakat adat Keerom. Kami tidak setuju bila dikatakan ini adalah makar, karena kami tetap mendukung penuh NKRI, jadi kepada Wakil Ketua I DPRD Keerom, Nahor Sibiar, yang mengatakan hal tersebut kami bantah dengan keras,” ’’ungkapnya sekaligus membacakan release di hadapan wartawan di Halaman Kantor Bupati Keerom usai dialog dengan Forkompinda, Rabu, 23 Januari 2019 kemarin.

Selain itu, pihaknya dalam release tersebut menyebut beberapa hal terkait proses penetapan dan pengangkatan Wakil Bupati Keerom, mereka menduga sengaja dihambat oleh Bupati Keerom dan Partai PKS Kabupaten Keerom.

‘’Karenanya, pertama, kami mendesak Bupati Keerom segera menarik surat nomor 123/563/Bup tanggal 26 november tentang persetujuan usulan tambahan dua nama bakal calon Wabup. Padahal DPRD Keerom telah menetapkan Calon Wakil Bupati terpilih atas nama Pieter Gusbager, S.Hut, MUP,’’lanjutnya.

Selain itu pada poin kedua, mereka meminta kepada PKS secara berjenjang (DPD, DPW dan DPP) untuk menghormati proses demokrasi, dimana DPRD Keerom telah menetapkan Wabup terpilih.

‘’Ketiga, kami masyarakat adat Keerom secara tegas menyatakan bahwa untuk menjaga situasi Keerom damai dan tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan RI—PNG, maka meminta Mendagri segera menerbitkan SK pengangkatan Pieter Gusbager sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016—2021,’’pungkasnya. (rif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here