Awali Tugas, Kepala DPMPK Konsolidasi Internal

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, beberapa waktu lalu yang secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji empat (4) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkup Pemkab Jayapura, yang diselenggarakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (16/1/2019) lalu.

Berikut Laporannya : Muhammad Irfan – Sentani

 

Satu dari empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik dan diambil sumpah/janji itu adalah Elisa Yarusabra sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura.

 

Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra saat ditemui Harian Pagi Papua bersama dua media cetak dan media elektronik lokal Papua lainnya di ruang kerjanya, Selasa (22/1/2019) kemarin siang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura.

 

“Saya berterima kasih kepada pak Bupati yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK),” ucapnya.

 

“Tugas saya pertama adalah, mantapkan dulu internal di kantor (dinas) ini dan bagaimana benahi di dalamnya seperti para Kabid, Kasubbid serta Kasubbag itu semua menjadi satu tim atau satu kesatuan internal di dinas yang nantinya untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat,” lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris DPMPK Kabupaten Jayapura tersebut.

 

Menyoal mengenai kebijakan Bupati Jayapura di tahun 2019, Elisa mengatakan, dirinya sebagai kepala dinas yang baru tentunya akan memulai terlebih dahulu dengan menyiapkan berbagai regulasi (peraturan).

 

“Ini (regulasi) sangat penting. Yakni regulasi terkait dengan kampung maupun kampung adat dan juga terkait dengan penganggaran-penganggaran ke kampung-kampung. Ini sangat penting terlebih dahulu sebagai dasar atau acuan, kemudian baru kita mulai dengan mempersiapkan kampung-kampung terutama kapasitas aparaturnya,” kata Elisa.

 

Kebijakan khusus Bupati Jayapura untuk dana kampung di tahun 2019 ini, menurutnya, untuk dana ADK (Alokasi Dana Kampung) tahun ini memang ada penambahan dari Rp 73 miliar menjadi Rp 76 miliar.

 

“Ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp 3 miliar di tahun 2019 ini untuk dana ADK. Nah, tentunya penambahan ini akan seirama dan seiring untuk memperkuat apa yang menjadi kebijakan-kebijakan khusus bapa Bupati Jayapura,” ujarnya.

 

“Saya akan bekerja secara maksimal dalam tugas serta tanggung jawab yang diamanahkan. Dalam tugas saya di awal masa jabatan ini, saya akan memfollow up kebijakan pak Bupati terkait dengan isu strategis yang ada di kabupaten maupun di kampung-kampung, misalnya Kampung Layak atau Ramah Anak itu kita harus follow-up nya dari dana kampung,” tambah Elisa.

 

Lanjut kata Elisa, kebijakan Bupati Jayapura terkait dengan Kampung Layak atau Ramah Anak ini, bagaimana DPMPK hadir disini dengan regulasi atau peraturan terhadap pengelolaan dana kampung tersebut.

 

“Supaya kampung juga mempersiapkan keuangan kampungnya untuk mendukung Posyandu, PAUD dan PKK di tingkat kampung. Kami sudah siapkan regulasi, di tahun ini apa yang menjadi edaran yang sudah kita turunkan itu kampung wajib memberikan Rp 100 juta untuk mendukung program Kampung Layak atau Ramah Anak tersebut,” bebernya. (***)