Oleh :  John NR Gobai (Anggota DPR Papua)

 

Pengantar

Masyarakat adat berhak mengelola hutannya. Hutan yang dimaksud adalah hutan adat, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 tahun 2012 menyatakan hutan adat, bukan hutan negara.

Dalam Raperdasus Masyarakat Adat di Papua, inisiatif DPRP, telah kami masukan satu bab, sebagai bentuk implementasi putusan MK.ini salah satu solusi supaya kayu-kayu milik masyarakat adat tidak menjadi incaran aparat penegak hukum dan tidak lagi disebut ilegal.

Hutan Adat  Papua

Pandangan masyarakat adat Papua yang menilai berhak atas hutannya. Artinya hutan yang ada di dalam wilayah adat adalah hutan adat dan dapat dikelola, diusahakan, serta hasilnya dari hutan itu dijual oleh masyarakat adat karena itu adalah hak mereka sebagai pemilik atas tanah dan hutan tersebut.

Hutan Adat Perspektif Jakarta

Sementara prespektif Jakarta, untuk mendapat pengakuan sebagai hutan adat, ada berbagai tahapan. Tahapan itu melalui dentifikasi masyarakat adat dan lainnya, sesuai dengan Permendagri nomor 52 tahun 2014, tentang pedoman pengakuan masyarakat hukum adat.
Ini yang agak sulit diterima masyarakat adat Papua dan tentunya bertentangan dengan realita di Papua serta UUD 1945 Pasal 18B ayat 1 dan 2 dan UU No 21 Tahun 2001.

Solusi

Oleh karena itu, kami berharap, pihak Jakarta juga harus bisa memahami konteks lokal Papua. Artinya apa yang ada menjadi pemahaman lokal atau adat di Papua, haruslah diakui oleh Jakarta dan dapat diakomodir dalam sebuah regulasi, mungkin berupa Permen LHK khusus Papua yg inti isinya adalah Hutan adat adalah hutan dalam wilayah adat tanpa harus diidentifikasi krn di Papua telah jelas batas batasnya dan diketahui oleh masyarakat adat tanpa harus diidentifikasi dan verifikasi karn masy adat dan hak adat atas tanah di Papua masih ada dan saling di akui. (*)