WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM (KANAN) MENERIMA HASIL PEMETAAN JABATAN PELAKSANA 751 ASN KOTA JAYAPURA DARI KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO (KIRI) DAN KEPALA BKN KANREG IX JAYAPURA PAULUS DWI LAKSONO (TENGAH)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala BKN Kanreg IX Jayapura Paulus Dwi Laksono dan Kepala Pusat Penilaian Kompentensi ASN Purwanto, menyerahkan hasil Pemetaan Preferensi Kompetensi Jabatan Pelaksana 751 ASN Kota Jayapura kepada Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM. Pemerintah Kota Jayapura mendukung sistem merit dalam menyelenggarakan penilaian ASN di Kota Jayapura, dengan jumlah terbanyak di Papua 751 ASN.

“Perangkat pendukung berupa ujian berbasis komputer, Kota Jayapura telah siap. Dalam waktu dekat, Wali Kota bersama BKN Kanreg IX dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan melakukan uji kompetensi bagi Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan beberapa OPD di Kota Jayapura,” katanya pasca pertemuan dengan BKN Kanreg IX Jayapura dan Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN di ruang kerja Wali Kota Jayapura, Rabu 16 Januari 2019.

Kepala BKN Kanreg IX Jayapura, Paulus Dwi Laksono mengatakan, sistem uji kompetensi Jabatan Pelaksana adalah berbasis aplikasi. “Kapanpun dapat dilaksanakan uji kompetensinya, Kota Jayapura pada uji kompetensi jabatan pelaksana melibatkan 751 ASN Kota Jayapura, akan dilanjutkan pada 21 Februari 2019 pemetaan Jabatan Pengawas yang akan diikuti 60 orang,” katanya pasca berdiskusi bersama Wali Kota Jayapura di ruang kerjanya.

WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM (KANAN) MENERIMA HASIL PEMETAAN JABATAN PELAKSANA 751 ASN KOTA JAYAPURA DARI KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO (KIRI) DAN KEPALA BKN KANREG IX JAYAPURA PAULUS DWI LAKSONO (TENGAH)

Tahun 2018, Kota Jayapura sudah menerapkan sistem penilaian merit yang artinya sudah tidak ada potensi kongkalikong pengisian jabatan. Uji kompetensi didasarkan pada penilaian kompetensi oleh tim seleksi oleh BKN Kanreg IX Jayapura.

Pengisian jabatan kepala dinas atau kepala badan sudah dilakukan di Kota Jayapura. Pansel mencoba menilai dari beberapa kompetensi, seperti sosio kultura, manajerial dan teknis. Tim pansel terdiri dari kalangan akademisi Universitas Cenderawasih, mantan sekretaris daerah, pihak Provinsi Papua dan pihak BKN Kanreg IX Jayapura.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Purwanto memaparkan bahwa Pemetaan Jabatan berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014, pembinaan manajemen ASN berbasis sistem merit.

Ada tiga hal penting dalam sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Konteks kompetensi memiliki standar yang sudah ditetapkan di suatu jabatan, diatur dalam Permen PANRB nomor 38 tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan setiap orang yang punya posisi jabatan ASN yang harus memiliki profil kompetensi.

“Selama ini masing-masing instansi masih belum memiliki profil kompetensi. Konsep sistem merit yang tertuang dalam PP Nomor 11 tahun 2017, salah satu poinnya adalah dalam konteks membangun karir pegawai salah satu syaratnya adalah manajemen talent, yang harus memetakan profil kompetensinya dalam satu database,” katanya.

WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM BERSAMA KEPALA BKN KANREG IX JAYAPURA PAULUS DWI LAKSONO, KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO, KEPALA BKPP KOTA JAYAPURA DR ROBERT J BETAUBUN, MMPD

Jika suatu instansi sudah memiliki database profil maka akan mudah melakukan pengembangan karir baik dalam bentuk promosi maupun rotasi. Itulah alasan pengadaan pemetaan jabatan. Secara nasional harapan succession planning bisa diterapkan di masing-masing instansi, dengan syarat memiliki database profile. BKN di tahun 2015 sampai 2018 telah melakukan tahapan tersebut.

Instansi daerah sangat punya kepentingan terhadap administrator karena pengisian jabatan untuk JPT Pratama (kepala dinas), harus berangkat dari administrator. Kalau sudah dilakukan pemetaan terkait soft competence manajerial pada saat pengisian jabatan, instansi tidak perlu melakukan assessment karena hasilnya bisa digunakan kembali. Selama ini assessment dianggap high cost akan menjadi minimize cost. “Tahun ini ada sekitar 2000 ASN yang diselesaikan BKN terbagi dalam beberapa daerah, fokusnya dilakukan di kantor regional,” katanya. (Humas Setda Kota Jayapura)