JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk segera mengusulkan satu nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus kegiatan ke Gubernur Papua.

Sekretaris Daerah Papua,  Hery Dosinaen, mengatakan pengusulan PPK harus dilakukan setiap OPD mengingat adanya perubahan Perpres 84 Tahun 2012 dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa.

“Nanti ada keputusan gubernur terkait ini, dan PPK harus berasal dari ASN yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta kemampuan,” kata Sekda Papua, Hery Dosinaen, kepada wartawan, di Jayapura, Senin (7/1/2019).

Selain adanya perubahan Perpres, jelas Hery, keberadaan PPK juga harus ada dikarenakan mengingat adanya pengurangan struktur birokrasi dari 52 menjadi 35 seseuai dengan Perda yang telah ditetapkan DPR Papua.

Namun lanjutnya, meskipun sudah ada penggabungan OPD, namun fungsi dari dinas dan biro yang dilebur tetap ada, yang mana nantinya setiap kegiatan (proyek) akan dilaksanakan oleh PPK dan tetap di bawah kordinasi dan pengawasan pengguna anggaran.

“Hal ini juga untuk mengantisipasi jangan sampai ada keterlambatan terhadap pelaksanaan pembangunan serta kegiatan yang berhubungan dengan PON,” ujarnya.

dengan harapan penguna anggaran tetap mengawasi apa yang dikerjakan dan PPK harus berasal dari ASN yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta kemampuan

Mengenai ini, ujar ia, pihaknya akan bersurat ke setiap OPD, kemudia masing-masing instansi mengusulkan nama-nama kepada gubernur.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua,  Debora Salossa, mengatakan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah banyak terjadi perubahan, salah satunya menyangkut keberpihakan kepada pengusaha asli Papua.

“Intinya kami berharap dengan adanya Perpres 16, pekerjaan lebih berkualitas kemudian bisa memacu daya serap jauh lebih baik,” kata Salossa.

Dia menambahkan, Perpres 16 juga mengatur soal aparat penegak hukum tidak bisa langsung berurusan dengan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) bila ada pengaduan terkait lelang pekerjaan, tetapi harus lebih dulu ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Jadi ketika ada pengaduan, aparat penegak hukum seperti Polda dan Kejaksaan harus ke APIP lebih dulu untuk melihat apakah benar ada potensi masalah atau pidana,” tandasnya. (Berti Pahabol / lintaspapua.com )