Dewan Akui Penyebab Banjir BTN Gajah Mada Yahim, Akibat Tidak Adanya Fasum dan Fasos

0
621
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem, S.H, pada Senin (7/1/2019) saat ditemui wartawan di Lobby Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura. (IIrfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Banjir yang melanda BTN Gajah Mada Yahim, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura pada Minggu (6/1/2019) lalu, disebabkan pihak pengembang perumahan atau developer tidak menyediakan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).

 

Hal itu menurut pengakuan Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem, S.H, pada Senin (7/1/2019) saat ditemui wartawan di Lobby Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Kepada sejumlah wartawan, Waket I Mozes Kallem menuturkan banjir yang terjadi di sejumlah perumahan BTN di daerah ini selain disebabkan faktor alam namun juga pihak pengembang atau developer tidak menyediakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos).

Sedianya, setiap developer yang hendak membangun perumahan harus menyediakan lahan sebesar 40 persen yang digunakan untuk Fasum dan Fasos.

Menurut Waket Mozes, perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah untuk hal ini. Salah satu perumahan di Kabupaten Jayapura yang dilanda banjir adalah BTN Gajah Mada.

“BTN Gajah Mada ini, kita lihat tidak ada Fasum dan Fasosnya. Terus pembangunannya juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku” katanya.

Mozes juga menuturkan, lokasi pembangunannya sangat tidak tepat, karena lokasi yang digunakan ini pada awalnya adalah hutan sagu yang kemudian dibabat dan dijadikan perumahan. Sehingga pengawasan ketat dari Pemda menjadi sesuatu yang perlu dilakukan.

 

 

Selain Fasum dan Fasos ada juga aturan bahwa developer harus membangun 50 meter dari bibir sungai atau kali.

“Sekarang kita bertanya, peraturan bupatinya ada nggak untuk itu. Karena secara aturan itu memang dari kali itu harus 50 meter di perumahan ini saya lihat hal itu tidak ada, ini menjadi tugas pemerintah melalui dinas terkait untuk mengingatkan developer perumahan itu” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan kondisi yang ada, DPRD Kabupaten Jayapura sudah membantu dengan mengesahkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang ada saat ini.

“Hanya tinggal pelaksanaannya saja yang ada di eksekutif. Kalau sekarang orang bilang kami sudah publikasikan dan uji public, itu kapan? Sebenarnya kalau peraturan daerah itu sudah di uji public berarti peraturan bupati akan menjadi ukuran. Nah kita tanya ada nggak peraturan bupatinya” tukas Mozes.

“Kalau sudah seperti ini sekarang, Pemda mau lakukan apa, DPRD kan sudah membantu, kalau sudah dibangun seperti itukan susah untuk kita benahi apalagi sekarang peraturan bupatinya mau keluar” tambahya.

Sebab itu dirinya mengharapkan agar Pemda dapat mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat suatu Perda ataupun Peraturan Bupati (Perbub) Jayapura.

Sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura dirinya melihat ini adalah sebuah persoalan besar karena kurangnya pertimbangan dari pihak Eksekutif.

Ditanya soal eksektif yang lemah dalam sosialisasi, Moses Kalem mengatakan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jayapura harus mengevaluasi semua Perda yang ada.

“Jadi bukan hanya kita di DPR yang terus mendorong tetapi mereka juga harus evaluasi. Evaluasinya kapan, ya kalau uji publiknya sudah ada ya mereka sudah harus evaluasi. Karena perda itu dilahirkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Kami di DPR juga ada kalanya turun untuk membicarakan hal-hal ini. Ya kalau batas perda saja kan peraturan bupatinya juga harus ada. Jika  tidak ada, apa yang kami harus lakukan itu adalah masalah sangat serius disitu jadi perlu ketegasan dari Pemda” tuturnya.

 

Mozes menegaskan, developer perumahan ini harus bertanggungjawab, jangan hanya bisa membangun lalu pergi, karena apa, dari fisik yang kita lihat ini sudah ini sudah menyalahi prosedur dan aturan.

“Contoh seperti tadi yang saya sebutkan tadi dari bibir kali secara aturan itu harusnya 50meter karena ini dampaknya akan luar biasa jika dibangun tidak sesuai dengan aturan yang ada ya, seperti yang terjadi di BTN Gajah Mada itu masyarakat kebanjiran. Apalagi lokasi pembanguan perumahan itu adalah hutan sagu yang telah dibabat. Itukan tidak bisa” tegasnya.

“Makanya itu kemarin kenapa kita mengkehendaki perda hutan sagu ini diterapkan supaya semua ini bisa memperkuat perda yang lain. Termasuk developer perumahan yang menyalahi aturan kan bisa dipanggil aja dan disampaikan bahwa ini sudah menyalahi aturan, tolong di perbaiki agar bisa tertib” tambahnya lagi.

Banjir yang terjadi di BTN Gajah Mada menurutnya menjadi sebuah peringatan kepada developer perumahan lainnya yang akan membangun.

“Developer jangan hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus juga melihat dampak kepada masyarakat nanti” pungkasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here