Amoye Pekei (Foto Pribadi)

Oleh : Amoye Pekei

Membandingkan keadaan kebersihan kota Jayapura di Tahun 2001 dan tahun 2018, tentulah berbeda. Tahun 2001 belum ada pusat pengumpulan sampah yang menjadi lokasi pembuangan serta penataan taman kota yang menyempurnakan pemandangan kota.

Saat itu, jika melintasi jalan raya pagi hari, belum nampak pekerja pembersihan jalan. Tahun 2013 mulai ada pemandangan lain, jika melewati kota di pagi hari terlihat petugas kebersihan sampah dan sterilkan daerah sekitar tempat pengumpulan sampah.

Keadaan ini memberikan progres sistem penataan kota Jayapura sesuai rencana dan komitmen pemerintah kota . Kita perlu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang bekerja keras .Sejak tahun 2013 dan tahun 2014, berturut – turut mendapat prestasi dengan julukan kota bersih dan Pialah Adipura diterima dari presiden dan wakil presiden RI.

Melihat monumen tugu Ardipura, bisa dilihat dari samping toko buku gramedia kota Jayapura sebagai bukti.Kota Jayapura harus tetap menjadi Icon kota lainnyadi Papua, dan terus menjadi teladan kota lain.

Ada pandangan sebagian warga yang memberikan penilaian lain terkait dengan prestasi yang diraih pemerintah kota Jayapura. Penilaian itu antara lain, sindiran penghargaan kota Ardipura tidak tepat karena, penghargaan itu diberikan ketika bencana bajir dan longsor sedang melanda kota Jayapura hingga menelan korban jiwa. Seakan pemerintah merasa tidak layak mendapat penghargaan Ardipura karena keadaan itu. Sekalipun kenyataannya pemerintah menerimah penghargaannya.

Inilah kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan, sebut saja sebagai selisih antara harapa dan kenyataan. Inilah masalahnya, ketika pemerintah mendapatkan penghargaan sebagai cita – cita dan yang menjadi harapan semua lini pemerintah dan masyarakat, namun korban berjatuhan kerena dampak bencana banjir dan longsor.

Lalu apakah pemerintah kota telah berhasil mencapai cita – citanya ataukan belum? terlepas dari semua penilaian tersebut pada saat ini mungkin kita bersama-sama melihat, memilah secara bersama – sama menarik sebuah pelajaran dari penghargaan dan bencana. Karena melihat keberhasilan itu penting tetapi yang lebih penting adalah mengelolah masalah. Kita bangga dengan keadaan sekarang tetapi juga kita perlu waspada dengan keadaan buruk yang tidak kita duga disaat yang akan datang.

Apa masalahnya, jika kita bersama memilah yang belum dilihat dari sisi sumber datangnya masalahnya, pemerintah belum menyentuh masyarakat. Jika sepintas lalu kita akan melihat upaya pemerintah yang sampai pada tingkatan pengambilan keputusan atau dengan pendekatan koersip (sanksi) atau penegakan peraturan. Ada upaya penegakan aturan oleh aparat satpol PP untuk menertibkan penjual pinang di pinggiran jalan, kampanye kebersihan melalui media poster dan TV serta radio.

Jika kita menyimak pesan kampanyenya, hanya menekankan pada tindakan pemberian sanksi semata, seperti denda 50 juta. Walaupun kenyataan belum pernah diberikan sanksi tersebut bagi warga kota yang melanggar. Mungkin ini bukan upaya menakut-nakuti, namun terkesan ada upaya ke arah menakuti masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarangan tempat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Mungkin pesan dari kampanye tersebut bisa dirubah dengan pendekatan yang berbeda pula, karena kenyataannya sekarang mulai tumbuh daerah – daerah rawan bencana, antara lain daerah potensi longsor karena ulah manusia penggundulan hutan. Selain itu ada juga pemukiman kumuh mulai bertumbuh di daerah-daerah alirah sungai. Pemukiman warga di lereng – lereng bukit rawan longsor. Masalah kebersihan kota Jayapura adalah bukan masalah sekedar upayah penegakan peraturan daerah kebersihan tetapi, masalah ini telah masuk pada tataran kompleksitas masalah. Harus diketahui masalah kebersihan kota adalah masalah ekosistem yang saling berkait.

Hal ini berarti masalah kebersihan sebenarnya menyentuh ranah masalah sosial karena berhubungan dengan perilaku masyarakat. Untuk melihat masalah perilaku masyarakat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan, karena upaya pemberdayaan harus menyentuh upaya penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (3P), karena indikator pemberdayaannya mencakup 3P tersebut.

Perlu diingat dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik, kita tidak hanya melihat dari sisi (supply) pemberi layanan tetapi juga dari sisi (demand ) penerima layanan ( masyarakat ). Untuk itu dalam upaya mendorong pemerintah harus membenah dua sisi tersebut. Dari sisi supply, pemerintah harus mau menerima masukan dengan mengajak masyarakat diskusi dan memberikan ide agar terlibat dalam upaya kebersihan tersebut.

Di ranah kebijakan pemerintah seharusnya memperhatikan keterlibatan masyarakat sebagai upaya pemberian ruang masyarakat dalam tiap kebijakan publik. Keterlibatan lini sektor tidak hanya terlibat pada saat pembuatan taman kota saja, tetapi juga harus menjadi agenda dalam kebijakan tiap sektor. Dari sisi tata kota mungkin perlu menata ulang kota-kota berbasis manajemen bencana dan sinergitas peta kota dengan daerah resiko bencana, dan upaya mengembnangan membangun kesadaran masyarakat dan membangun tim mitigasi bencana daerah yang responsiv sebelum bencana terjadi.

Di ranah masyarakat pemerintah harus berada di masyarakat, sehingga pesan-pesan itu bisa dilakukan dengan pendekatan represif guna membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun keberlangsungan hidup yang mempengaruhi ekosisitem kota yang perlu dijaga. Mulai dari membangun kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Kesadaran tidak menebang hutan sembarang dan turut menjaga sumber-sumber air bersih kota, dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Hal-hal ini perlu dilakukan untuk menaikan responsifitas masyarakat dalam menjaga keutuhan ekosistem kota. Hal ini akan seirama dengan visi kota Jayapura yang turut melestrikan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan itu bisa muncul jika dimulai dari apa yang masyarakat punya untuk terlibat dalam pembangunan kota.

Untuk membangun kesadaran dapat dilakukan dengan upaya melakukan sosialisasi peraturan daerah di komunitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat. Upaya lain untuk membangun kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan tim relawan kebersihan kota berbasis masyarakat. Sehingga komunitas di masyarakat mulai ditingkat RT mempunyai kelompok pecinta kebersihan kota sebagai relawan-relawan yang bekerja di akar rumput tanpa digaji. Ini adalah upaya membangun inisiatif warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Jika inisiatif masyarakat telah terbangun maka, tingkat partisipatif masyarakat akan bergeser dari partisipatif semu / manipulasi ( non partisipatif) menjadi memberikan informasi pembangunan. Walaupun partisipatif masyarakat yang ideal adalah masyarakat berdaya karena berkontribusi dalam pengawasan pembangunan. Namun untuk meningkatkan partisipatif masyarakat sampai ke tingkatan masyarakat berdaya dalam upaya membangun kesadaran, antara lain mengajak masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan itu. Upaya sosialisasi peraturan daerah kebersihan dan membangun kelompok relawan berbasis masyarakat, akan menjadi bagian yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki pembangunan dalam upaya penigkatan kebersihan kota dan pengelolahan kota untuk keberlanjutan hidup warga kota, dalam mewujudkan tujuan Adipura yaitu menjadi “kota yang bersih dan teduh”. Tuhan Memberkati. (By Amoye Pekei, Pegiat Pekerja Sosial)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here