LOS ANGELES CALIFONIA (LINTAS PAPUA) –  Program beasiswa untuk pengiriman pelajar dan mahasiswa/i Papua studi di luar negeri yang sudah berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun perlu dievaluasi, agar memberi gambaran sejauh mana program itu telah memberi dampak positif bagi peningkatan sumber daya manusia Papua.

Hal inilah yang menjadi perhatian dari kunjungan akhir tahun tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kepada mahasiswa – mahasiswi Papua di Amerika Serikat guna mengecek kondisi mereka secara langsung.

Tim yang terdiri dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua ini telah bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa – mahasiswi di San Bernardino California.

 

“Kami bermaksud mengunjungi adik-adik secara langsung di AS sehingga ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi kami mengenai sejauh mana program beasiswa ini telah dilaksanakan,” ujar  kepala Bappeda Provinsi Papua, Dr. M. Abud Musa’ad, saat bersama tim bertatap muka dengan sejumlah mahasiswa/i Papua yang bertempat di café IHOP, sekitar area kampus California State University, San Bernardino, Minggu, 30 Desember 2018 lalu.

Caption Foto :  Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, yang juga ikut bersama tim ke AS, mengatakan bahwa Pemda Papua melalui instansi Biro Otonomi Khusus (Otsus) yang menangani beasiswa bagi pengiriman pelajar dan mahasiswa Papua ke luar negeri perlu membuat grand desain mengenai program ini.  Tampak Suasana Suasana saat makan bersama dan pertemuan dengan para mahasiswa – mahasiswi Papua di San Bernardino, California. (Foto Julian Howay / lintaspapua.com )

Menurut Musa’ad, program pengiriman pelajar dan mahasiswa Papua studi di luar negeri yang dulunya di jaman Gubernur Barnabas Suebu disebut “Program 1000 Doktor” merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe.

“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, mengejar ketertinggalan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan Tanah Papua dari daerah lain di Indonesia,” kata dosen program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen itu.

Program itu kata dia, perlu ditingkatkan dan terus dievaluasi menyangkut kendala yang dihadapi, perencanaannya, proses pelaksanaannya hingga bagaimana kualitas lulusan yang dihasilkan bisa terserap ke dunia kerja. Terlebih dapat memberi kontribusi nyata membantu Pemda dalam melaksanakan pembangunan di Tanah Papua.

Pada kunjungan dan tatap muka tersebut, Yosias Pascal Sapari, salah satu perwakilan mahasiswa Papua juga sempat memberi masukan. Ia mengharapkan agar Pemda melalui instansi teknis yang menangani program ini, yakni Biro Otonomi Khsusus Papua perlu memikirkan bagaimana proses serapan para lulusan yang disekolahkan ketika lulus nanti.

“Kami yang disekolahkan ini sudah banyak yang lulus dan berasal dari berbagai jurusan. Namun saat lulus dan ketika mau pulang ke Papua, kami biasanya bingung harus kerja atau mengabdi dimana?” kata sarjana lulusan jurusan teknik komputer dari California State University San Bernardino ini.

Caption Foto : Suasana perayaan Natal Desember 2018 lalu, yang  begitu diliputi luapan rasa persaudaraan dan kegembiraan yang kental diantara para mahasiswa – mahasiswi Papua saat bertemu. “Ini merupakan perayaan natal kedua karena tahun lalu (2017) dilakukan di kota Portland, Oregon, “ kata Michael Anis Labene, selaku Presiden IMAPA USA periode 2018-2019 saat memberikan sambutan natal. Tampak mahasiswa Papua saat membawakan puji pujian Natal. (Foto Julian Howay  / lintaspapua.com )

Menurut alumni SMA Negeri 3 Buper Waena Jayapura yang kini sedang melanjutkan studi pada program strata dua (master) jurusan teknologi informasi di University of Redlands California ini, Pemda Papua mestinya dapat memanfaatkan lulusan dari program beasiswa Pemda itu untuk mengadi bagi masyarakat dan pembangunan Tanah Papua.

Sebagai contoh, dirinya yang memiliki keahliah dalam jurusan teknik komputer dan informatika sebenarnya dapat membantu Pemda sebagai tenaga ahli (teknisi) guna pengembangan bidang teknologi informasi di Papua. Juga dalam hal riset terkait proyek-proyek pembangunan masyarakat dapat dijalin kemiteraan dengan kampus tempat mereka studi.

“Misalnya, dalam hal proyek pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi informasi yang dapat membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil,” cetus Sapari.

Ditambahkan pula, Pemda jangan menyia-nyiakan lulusan yang telah dibiayai dengan dana Otsus itu direbut oleh perusahaan atau sektor industri lain sehingga lulusan itu justru tidak memberi kontribusi timbal balik bagi Pemda maupun pembangunan Tanah Papua.

Sebab selama ini yang terjadi, banyak mahasiswa/i Papua lulusan luar negeri yang dibiayai Pemda, tapi ketika pulang mereka biasanya bingung harus mengabdi dimana. Akibatnya, mereka terpaksa melamar sebagai karyarawan di Freeport, BP Migas, di bank atau perusahaan lain.

Caption Foto : Suasana Pertemuan Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kepada mahasiswa/i Papua di Amerika Serikat guna mengecek kondisi mereka secara langsung. Tim yang terdiri dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua ini telah bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa/i di San Bernardino California. (Foto Julian Howay / lintaspapua.com )

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, yang juga ikut bersama tim ke AS, mengatakoan bahwa Pemda Papua melalui instansi Biro Otonomi Khusus (Otsus) yang menangani beasiswa bagi pengiriman pelajar dan mahasiswa Papua ke luar negeri perlu membuat grand desain mengenai program ini.

“Ini termasuk bagaimana menyiapkan lapangan kerja strategis yang nantinya dapat menyerap lulusan mahasiswa/i Papua berkualifikasi tertentu. Ini agar entah mereka nanti mau jadi dosen, peneliti atau pengusaha dan lain-lain,” ujar Bolly, saat jumpa dengan mahasiswa Papua di Amerika.

Menurutnya, khusus untuk tujuan riset-riset ilmiah dan pengembangan proyek penelitian tepat guna yang berdampak langsung bagi masyarakat, Pemda dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga Riset Papua (LRP).

Demikian pula bagaimana menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Tanah Papua maupun perguruan tinggi tempat para lulusan pernah studi atau membangun lembaga-lembaga riset khusus. Dengan begitu, lulusan mahasiswa/i Papua bisa terserap untuk berkarya mengembangkan bidang keilmuannya.

 

 

Kunjungan yang berlangsung dengan pertemuan tatap muka dan diskusi itu juga dilanjutkan dengan video call dengan sejumlah perwakilan mahasiswa/i Papua dari berbagai kota studi dan negara bagian. Dalam sesi video call, para mahasiswa diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi dan proses studi yang mereka alami, serta memberi masukan bagi Pemda Papua.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua, Emi Enembe,SIP,M.Si, yang juga ikut dalam tim Pemda ini ikut memberikan nasehat agar para mahasiswa/i Papua di AS dapat menggunakan kesempatan untuk studi dengan sebaik-baiknya.

Jumlah pelajar dan mahasiswa Papua yang dikirim untuk belajar di AS telah mencapai ratusan orang. Mereka kini terwadahi dalam organisasi yang bernama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IMAPA) USA. (Laporan Julian Howay dari  Los Angeles California)