Diperlukan Lahan Bagi Kaum Urban Produsen Pangan Lokal di Papua

0
509
John Gobai, saat menjumpai masyarakat dan belanja di Dogiyai. (Foto Pribadi)

Oleh : John NR Gobai )*

“Kalau pemerintah bisa ijinkan sawit puluhan ribu hektar, masa untuk kaum urban di Kota Jayapura tidak bisa diberikan ruang untuk buat kebun rakyat di suatu tempat,  yang tentunya disediakan oleh Pemerintah dengan Pola Beli atau sewa dari pemilik tanah, sehingga untuk tanam – tanam tidak lagi berada di lereng – lereng gunung,”

Pengantar

Bagi masyrakat urban di kota yg tdk mempunyai lahan kemudian membuat kebun dilereng lereng gunung spt di Kota Jayapura saya lihat mereka perlu lahan utk itu perlu ada lumbung pangan bagi kaum urban yaitu masy papua yang bukan pemilik tanah dikota, dikota jayapura spt dr Meepago, Lapago, Saireri dan Animha. Kebun rakyat atau Lumbung Pangan Lokal yg mreka perlukan tanahnya disiapkan oleh pemda dengan cara sewa tanah dari pemilik tanah yang diatur pola sewa atau bagi hasil atau dibeli dan dijadikan Kebun Rakyat atau lumbung pangan lokal bagi kaum urban

Kepastian Usaha

kemudian stelah kebunnya sdh jadi mka mereka juga memerlukan Kemitraan usaha. Kemitraan usaha yang dimaksudkan adalah dalam rangka menampung hasil pangan lokal yang akan dijual agar petani tidak lagi harus berfikir tentang pasar tetapi telah ada yang menampung pangan lokal mereka. BUMD ini dapat juga dilakukan dengan membangun kembali PD. Irian Bakti,  agar dapat menjadi sebuah mitra usaha dengan menggunakan Dana Otsus Papua atau juga dapat dikembangkan Koperasi yang dibentuk oleh Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua.

Dengan adanya Pasar akan memungkinkan komoditi pangan lokal dan pangan olahan dari pangan lokal dapat dijual atau terjual pasar dalam hal ini bukan berarti bangunan dalam bentuk fisik tetapi pasar yang dimana ada pihak yang siap membeli menampung pangan lokal dan pangan olahan, sehingga petani dan pedagang tidak berlama-lama duduk dipasar atau berjualan dipinggir jalan dengan beratap awan dan beralaskan tanah,yang merupakan sebuah suasana yang menyedihkan di Papua.

Hal ini tentunya sesuai dengan konsep kedaulatan pangan yang digagas oleh sebuah komite, yaitu International Planning Committee (IPC) untuk kedaulatan pangan. IPC merumuskan bahwa kedaulatan pangan memiliki empat area prioritas atau pilar, yaitu (1) hak terhadap pangan, (2) akses terhadap sumber-sumber daya produktif, (3) pengarusutamaan produksi yang ramah lingkungan (agroecological production), serta (4) perdagangan dan pasar lokal. Diindonesia hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pangan, yang memberikan dasar bagi daerah untuk merumuskan kebijakan terkait dengan Pangan lokal.

 

Penutup

Karena produsen pangan lokal di Papua, mempunyai kendala adalah bgi kaum urban adalah lahan, tp bgi yang lain tp juga kaum urban adalah transportasi dan pasar, agar pangan lokal dapat terangkut dari lahan produksi atau lumbung pangan lokal milik masyarakat serta pangan lokalnya dibeli oleh pasar yang pasti dan jelas, maka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum khusus Produsen Pangan Lokal Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua, dalam rangka kedaulatan pangan maka diperlukan adanya Badan Usaha Milik Daerah yang khusus menangani Pangan Lokal di Provinsi Papua.

Jayapura, Jumat, 4 Januari 2019,

 )* Penulis adalah Anggota  Komisi II DPR Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here