Surat Terbuka kepada Pemimpin Papua : Mohon Keadilan Anak Papua di PHK Sepihak oleh PT. RUC Cementation Mining Indonesia

0
1657
Willem M. Suwae, selaku mantan karyawan Safety Officer PT. RUC Cementation Mining Indonesia. (Foto Pribadi)

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Gubernur Provinsi Papua
Bapak Ketua DPRD Provinsi papua dan
Bapak Ketua Majelis Rakyat Papua

Diskriminasi terhadap pekerja asli Papua yang masih saja terjadi di era otonomi khusus merupakan satu hal yang sangat amat menyedihkan dan menjadi ancaman serta masalah bagi anak negeri.

Rasa malu harga diri sebagai orang Asli Papua seakan hilang dan di injak-injak di tanah sendiri oleh mereka yang sekedar mencari makan dengan menunjukan kekuasaan mereka sebagai pejabat di perusahaan, seakan menunjukan kekuatan dan pengaruh yang dapat berbuat semena-mena terhadap orang asli Papua.

Diskriminasi dan rasa tidak ada harga diri tersebut yang saya alami dan rasakan ketika masih bergabung dengan PT. RUC Cementation Mining Indonesia (salah Kontraktor yang mengerjakan Proyek PT. Freeport Indonesia di Tembagapura.

pada Januari 2018 saya di berhentikan dengan alasan personal (sepihak), walaupun pihak dari Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) secara tegas berusaha mempertahankan saya dan jelaskan bahwa secara kinerja, absensi atau kehadiran semuanya baik dan tidak ada masalah, tetapi pihak yang berkuasa tetap berdalil dan ingin agar saya di berhentikan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah pengambil keputusan pemecatan adalah pekerja asing atas nama Phill murphy (Warga negara Australia) yang didukung dengan surat pernyataan yang adalah pekerja asing berkebangsaan Asutralia (Thomas Standbridge dan Stuart Porter).

Pemecatan terhadap diri saya di lakukan dengan alasan tidak ada lagi kepercayaan dari Phill Murphy yang berkaitan pembuatan appraisal (penilai kinerja kerja guna perpanjang kontrak) yang dibuat oleh seorang supervisor pada saat itu Bapak Budiantoro Sukardi.

Perlu saya tekankan disini bahwa pada saat Bapak Budiantoro Sukardi mengisi formulir penilaian kinerja, saya sama sekali tidak intervensi atau campur tangan sedikitpun, namun oleh pihak yang berkuasa saya di duga melakukan kerja sama dalam memberikan nilai, bahkan disaat saya disidang pada tanggal untuk PHK bapak Budiantoro Sukardi menjelaskan kepada mereka bahwa formulir penilaian kerja dilakukan sendiri, dan beliau sudah meminta maaf, karena ketidak tahuan beliau yang seharusnya tidak mengisi formulir penilain kinerja saya yang seharusnya bukan bagian dari tanggung jawab beliau.

Bapak-Bapak yang terhormat

Secara pribadi apabila saya melakukan kesalahan atau pelanggaran kerja dan diberhentikan tidaklah masalah, namun dalam masalah ini saya di berhentikan dengan alasan personal (sepihak), dan tidak sesuai dengan tahapan dalam pemutusan hubungan kerja yang dimana apabila seorang pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran kerja ada tahapan yang seharusnya di lakukan oleh departemen sumber daya manusia mulai dari melakukan pembinaan, teguran verbal satu, dua, tiga, teguran tertulis satu, dua,tiga dan terakhir pemutusan hubungan kerja (PHK) Disisi lain PHK yang dilakukan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kinerja kerja, absensi, pelanggaran kode etik perusahaan maupun melakukan pelanggaran berat (zero tolerance).

Bapak Gubernur, bapak Ketua DPRD Provinsi Papua dan Bapak Ketua MRP yang terhormat
Ini sungguh tidak adil, saya yang hanya terkena tuduhan tanpa bukti dari Phill Murphy langsung di berhentikan pada hari itu juga, sementara teman-teman non Papua bahkan expatriate (pekerja asing) yang membuat pelanggaran berat bahkan zero tolerance seperti mekanik yang lakukan perawatan alat tanpa memasang tanda LOTOTO, operator expatriate yang mengoperasikan alat pada saat mekanik sedang lakukan maintenance alat, supervisor yang merokok di kamar yang seharusnya sudah ada larangannya, bahkan hingga kasus fatality kecelakaan kerja yang mengakibatkan salah satu pekerja meninggal yang dari hasil investigasi mine inspector tambang menerangkan bahwa ada kelalaian management berkaitan dengan masalah keselamatan kerja.

Namun manager safety dan superintendent safety tidak diberikan sanksi apa-apa dan masih bekerja hingga saat ini padahal masalah fatality berkaitan erat dengan masalah keselamatan pekerja dan menjadi tanggung jawab department safety/ keselamatan kerja dalam melakukan penilaian resiko kecelakaan kerja, pencegahan dan mempersiapkan sarana dan prasarana terkait keselamatan pekerja.

Bapak Gubernur Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua, Ketua MRP Papua melalui surat ini saya dating sebagai anak yang memohon belas kasihan dan perhatian orang tua, saya tidak tau mau mengeluh kemana lagi, saya sudah kirim surat ke piha Papua Affairs Development namun tidak ada solusi.

Bapak yang saya hormati, perlakuan ini sangat amat tidak adil buat saya dan secara pribadi saya merasa sedih diperlakukan seperti ini tanah sendiri, seakan saya bodoh dan tidak mampu dalam melakukan pekerjaan saya, dan seakan mereka meludahi wajah saya dimana setelah saya di berhentikan dari posisi sebagai safety officer, mereka langsung mendatangkan pekerja non papua dari pulau jawa, saya malu bapak gubernur, saya malu bapak ketua DPRD Provinsi Papua, saya malu Bapa ketua MRP, Malu dan sangat malu rasanya saya sangat-sangat dihina.

Apakah karena saya berambut keriting, berkulit hitam sehingga saya dianggap kurang mampu, tidak berpendidikan dan bodoh, ataukah karena tidak berada dalam satu dinasti tertentu yang membentengi seperti teman-teman pekerja dari daerah lain sehingga dengan mudahnya di tendang begitu saja.

Bapak-bapak yang terhormat, mungkin hal seperti ini adalah hal yang biasa bagi sebagian orang, tetapi tindakan-tindakan seperti ini sangat berdampak pada saya dan juga pekerja asli Papua lainnya, sampai kapan praktek-praktek seperti ini akan terjadi pada pekerja OAP dan sampai kapan kami ditindas. Kalau praktek-praktek seperti ini terus terjadi, mau kemana saya dan pekerja OAP lainnya harus mencarai kerja.

Bapak Gubernur Papua, bapak ketua DPRD Provinsi Papua dan bapak ketua MRP melalui surat ini saya datang sebagai anak yang memohon belas kasihan dan perhatian orang tua, saya tidak tau mau mengeluh kemana lagi, saya tidak tau harus lakukan apa lagi, saya sudah pernah kirim surat ke pihak Papuan Affairs Department (PAD) di PT. Freeport Indonesia, namun sekian lama menunggu hingga detik ini tidak ada jawaban.

Melalui surat Terbuka  ini saya mohon bantuan bapak-bapak untuk menyelesaiakan masalah diskriminasi ini, dan semoga bisa ada keadilan bagi saya secara pribadi dan juga pekerja asli Papua lainnya kedepannya.

Terimakasih
Hormat saya
Willem M. Suwae
Ex. Safety Officer PT. RUC Cementation Mining Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here