Perpres 82/2018 Perkuat Pelayanan BPJS Kesehatan : Dapat Diakses Melalui Aplikasi Mobile JKN

104
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah menerangkan perpres ini menjabarkan beberapa aturan di sejumlah aspek, serta menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan oleh masing-masing instansi juga menyempurnakan aturan sebelumnya. Tampak saat suasana jumpa pers. (Ardiles / lintaspapua.com )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah menerangkan perpres ini menjabarkan beberapa aturan di sejumlah aspek, serta menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan oleh masing-masing instansi juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

“Beberapa hal diantaranya untuk pendaftaran bayi baru lahir, status kepersetaan bagi perangkat desa, status peserta yang keluar negeri, aturan suami istri sama-sama bekerja, tunggakan iuran, denda layanan dan aturan JKN-KIS terkait PHK,” ucapnya dalam pers rilis yang di lakukan di kantor BPJS Kesehatan, Kotaraja, Jayapura, Rabu (19/12/2018).

Caption Foto : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah bersama pegawainya dalam memperkenalkan Apilkasi Mobile JKN, pada saat jumpa pers di kantornya. (Ardiles / lintaspapua.com )

Menurutnya, dalam Perpers no 82 tahun 2018, untuk bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib untuk di daftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak di lahirkan.Dan aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak perpers tersebut di undangkan.

“Jika sudah di daftarkan dan iurannya sudah di bayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan kesehatan sesuai prosedur. Sedangkan untuk bayi yang di lahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), secara otomatis status kepersetaan ikut orang tuanya sebagai peserta PBI, ” jelasnya.

Selain itu untuk bayi yang di lahirkan bukan dari peserta JKN -KIS, maka di berlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU) pada umumnya.

“Oleh karena itu di himbau bagi para orang tua untuk segera daftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS agar proses pendaftaran dan pejaminan sang bayi lebih praktis,” papar Djamal.

Sedangkan menyangkut tunggakan iuran, perpres ini juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak.Status kepersetaan JKN-KIS seseorang di nonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran berjalan sampai akhir bulan.

“Maka status kepersetaan JKN -KIS tersebut akan diaktkfkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan.Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018,”ujarnya.

Jadi lanjut kata Djamal, jika dulu hanya di hitung maksimal 12 bulan.Sekarang di ketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan.

“Saat perpers ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya lanjut pada bulan berikutnya,”tambahnya.

Djamal menambahkan program JKN-KIS ini merupakan amanah negara yang harus di pikul bersama, dimana BPJS Kesehatan ini tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbanyak.

” Perpers nomor 82 tahun 2018 juga mendorong kementrian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program JKN-KIS, ” ucapnya.

Dirinya berharap, dengan adanya landasan hukum baru ini, kiranya peran kementrian atau lembaga terkait pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan dan stakeholder lainnya tetlibat dalam mengelola JKN-KIS dengan optimal.

Dalam mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan dapat di akses melalui aplikasi Mobile JKN, tutup Djamal. (Ardiles / lintaspapua.com )