OPD Papua Terlalu Banyak Urus ATK Hingga Peluang Korupsi, Tra Kawal Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera

0
399
Pimpinan - Pimpinan OPD Provinsi Papua dalam sebuah apel pagi di Kantor Gubernur Papua Dok II Kota Jayapura. (FOTO ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., mengatakan tidak  mengapresiasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di periode pertamanya memimpin Bumi Cenderawasih.

Gubernur Lukas Enembe menilai,  tidak banyak instansi yang berhasil melaksanakan program kerja serta mengawal visi dan misinya mewujudkan Papua bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“Saya lihat dinas – dinas sebagian besar hanya melakukan program rutinitas saja. Kegiatan rutinitas itu diantaranya program seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Dari tahun ke tahun hanya itu terus yang dilakukan. (Padahal) peluang korupsi banyak disitu,” ujar Gubernur Papua. Lukas Enembe, di Jayapura, kemarin.

Menyikapi kinerja tak maksimal itu, Lukas mengatakan hal itu menjadi dasar pertimbangan bagi dirinya untuk melakukan perampingan atau pemangkasan sejumlah birokrasi yang dinilai tidak berkontribusi baik bagi pembangunan.

“Intinya selama lima tahun kepemimpinan saya 53 OPD bekerja tanpa program-program maupun terobosan yang mampu meningkatkan pembangunan di provinsi ini. Tak ada upaya mensejahterakan rakyat kesejahteraan, justru yang dijalankan kegiatan yang rawan menyebabkan terjadinya korupsi,” tuturnya.

“Makanya, OPD yang tidak mampu membuat terobosan kita terpaksa hapus. Selain itu, program-program yang selama dikerjakan Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua bakal dihapus. Seperti  program Gerbangmas Hasrat Papua,” terangnya.

Kendati demikian, sejumlah LSM tak sependapat dengan rencana perampingan birokrasi oleh Gubernur Papua.

TIKI Jaringan HAM Perempuan Papua justru mengkritisi rencana Gubernur Papua melakukan perampingan birokrasi. Hal demikian, dinilai kurang bijak lebih khusus untuk penanganan bagi kaum perempuan dan anak, yang dinilai bakal menjadi tak maksimal.

“Kalau sekarang dinas pemberdayaan perempuan misalnya, dileburkan dan digabung ke OPD lain maka ini sangat disayangkan. Sebab dinas pemberdayaan ini sangat penting berdiri sendiri. Sebab isu perempuan dan anak saja sudah menjadi masalah dan perhatian dunia”

“Begitu pula isu ini menjadi agenda nasional. Sehingga jika digabungkan ke instansi lain kira-kira nanti bagaimana pemprov mengaturnya?,” jelas Koordinator TIKI Jaringan HAM Perempuan Papua Fien Yarangga, kemarin.

Menurut dia, semestinya Gubernur Lukas berkaca pada sikapnya sewaktu menjabat di periode pertama yang begitu lugas menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak Papua. Bahkan Lukas pernah meningkatkan status dari nomenklatur dari kantor menjadi badan pemberdayaan perempuan, beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, perampingan yang diwacanakan Gubernur Lukas kali ini dinilai sebagai sebuah kemunduran. (Harian Pagi Papua)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here